Salah satu suara yang mencuat datang dari Wali Kota Mataram Mohan Roliskana, secara langsung menyampaikan persoalan krusial yang hingga kini masih menghambat penetapan RTRW di wilayahnya.
“Khusus Kota Mataram, kami menyampaikan memang persoalan yang kami hadapi, sampai hari ini kami belum mendapatkan izin substansi dari Kementerian ATR berkaitan dengan RTRW,” ujar Mohan.
Ia menjelaskan, persetujuan substansi RTRW merupakan surat izin yang diterbitkan oleh Menteri ATR/BPN dan menjadi syarat wajib sebelum pemerintah daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah (Perda) RTRW maupun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Baca Juga: Pansus II Tolak Alih Fungsi Hutan Lindung, DPRD Lombok Tengah Sepakati Substansi RTRW 2025-2045
Tanpa dokumen tersebut, proses penataan ruang di daerah praktis tidak dapat dilanjutkan. Menurut Mohan, salah satu kendala utama yang dihadapi Kota Mataram adalah belum terpenuhinya persentase Lahan Baku Sawah (LBS) sebesar 87 persen sebagaimana disyaratkan.
Kondisi geografis dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, menjadi faktor utama yang sulit diatasi. “Karena memang kondisi Mataram yang luasnya sangat terbatas, hanya 61,30 kilometer persegi. Kemudian lahannya pun juga sangat terbatas, dan itu pun banyak dimiliki oleh para penggarap,” jelasnya.
Meskipun ketentuan tersebut diatur dalam undang-undang, Pemkot Mataram berharap, dengan menyampaikan kondisi riil di lapangan kepada Menteri Nusron, ini menjadi perhatian.
Dalam pertemuan itu, kata Mohan, pemerintah pusat juga memberikan alternatif solusi agar proses RTRW tetap dapat berjalan.
“Mudah-mudahan ada solusi lain yang diberikan karena kalau tidak begitu, RTRW kami juga belum bisa diberikan izin substansinya,” wali kota dua periode tersebut.
Mohan mengakui persoalan ini telah berlangsung cukup lama. Hal tersebut disebabkan oleh panjangnya proses pemenuhan berbagai persyaratan teknis yang harus dilalui. “Cukup lama, karena memang pemenuhannya prosesnya cukup panjang juga,” katanya.
Mandeknya penyelesaian regulasi RTRW ini turut berdampak pada iklim investasi di Kota Mataram. Ketidakpastian tata ruang membuat para investor cenderung menunda keputusan mereka.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
