
LombokPost - Pemerintah Provinsi NTB menegaskan bahwa proses pengiriman ternak sapi ke wilayah Jabodetabek pada tahun 2026 berjalan lebih tertata, terkendali, dan jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini disampaikan Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik.
Pernyataan ini dilontarkan Aka, sapaan Ahsanul Khalik sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut adanya persoalan serius dalam distribusi ternak di Pelabuhan Gili Mas, Kabupaten, Lombok Barat.
Baca Juga: Disnakkeswan NTB Menjaga Kelancaran Alur Distribusi Sapi NTB Jelang Iduladha
“Perlu kami luruskan, bahwa secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan. Sistem pengaturan yang dilakukan pemerintah berjalan efektif dan tidak menimbulkan persoalan mendasar seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya,” tegasnya.
Aka menjelaskan, NTB sebagai salah satu lumbung ternak nasional memiliki peran strategis dalam penyediaan hewan kurban, khususnya menjelang Hari Raya Iduladha. Volume pengiriman mencapai sekitar 20 ribu ekor setiap tahun ke wilayah Jabodetabek.
Menurut Aka, tantangan utama selama ini bukan pada tata kelola di daerah. Melainkan keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton.
“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan yang hampir terjadi setiap tahun. Namun pada 2026 ini, pemerintah telah melakukan berbagai langkah antisipatif sejak awal untuk meminimalkan hal tersebut,” ujarnya.
Aka juga menegaskan, jika terdapat kepadatan di beberapa titik, hal tersebut lebih disebabkan oleh faktor momentum yang bersamaan. Yakni musim pengiriman ternak yang beririsan dengan masa panen jagung di NTB.
“Jadi perlu dipahami, kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem pengaturan ternak, tetapi karena adanya pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan, yaitu ternak dan hasil pertanian,” jelasnya.
Untuk memastikan kelancaran distribusi, Pemprov NTB telah melakukan berbagai langkah strategis. Antara lain membentuk Satuan Tugas Terpadu Lalu Lintas Hewan Kurban 2026 melalui Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




