LombokPost - Proyeksi penerimaan Dana Bagi Hasil Izin Usaha Pertambangan Khusus (DBH-IUPK) dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) untuk tahun buku 2025 dipastikan merosot tajam.
“Ini baru dilakukan rekonsiliasi bersama PT AMNT dan kabupaten/kota. Dari keuntungan bersih, pemprov mendapatkan porsi bagi hasil 1,5 persen atau sekitar 3,3 juta dolar AS,” jelas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB M Zuhudy Kadran, Kamis (4/6).
Pemprov NTB mencatat realisasi bagi hasil kali ini menyusut hingga hampir separuh, dari potensi yang telah dipasang pada APBD Murni 2026 sebesar Rp 111,9 miliar.
Dengan menggunakan asumsi kurs Rp 17 ribu per dolar AS saat rekonsiliasi dilakukan, nilai DBH-IUPK yang diperoleh Pemprov NTB diperkirakan hanya Rp 57 miliar lebih.
Ada dua penyebab utama di balik anjloknya pendapatan daerah tersebut. Faktor pertama dan yang paling berdampak signifikan, terbitnya regulasi baru berupa Surat Edaran (SE) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Zuhudy menjelaskan, SE tersebut mengubah total skema dasar penghitungan bagi hasil. Aturan baru ini mempersempit ruang lingkup kalkulasi, di mana bagi hasil hanya boleh dihitung dari keuntungan bersih perusahaan yang memegang IUPK utama saja.
Pembatasan lewat SE Menteri ESDM ini otomatis memangkas hitung-hitungan yang sudah disusun daerah.
Pada rekonsiliasi awal, Pemprov NTB sempat memasukkan seluruh keuntungan dari gurita anak perusahaan PT AMNT, ke dalam komponen bagi hasil.
Seperti PT Amman Mineral Industri (AMIN) yang merupakan anak perusahaan yang berfokus pada pembangunan dan pengelolaan fasilitas pemurnian (smelter) tembaga, serta yang lainnya.
Namun setelah dilakukan pembahasan bersama perusahaan, keuntungan anak usaha tersebut tidak dapat dimasukkan, sebagai dasar perhitungan DBH-IUPK.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
