LombokPost - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan komitmennya untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Validasi Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang dilaksanakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri di Ruang Kerja Gubernur NTB, Jumat (19/6).
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, didampingi sekretaris daerah Provinsi NTB, kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB, kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) NTB beserta jajaran, serta tim dari Bappeda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi NTB.
Baca Juga: Kolaborasi Pemprov NTB dan UNIQLO Buka Jalan UMKM Tembus Pasar Nasional
Forum validasi ini menjadi bagian penting dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah melalui proses evaluasi yang objektif dan komprehensif.
Dalam paparannya, Gubernur Miq Iqbal menegaskan bahwa reformasi yang dilakukan Pemprov NTB tidak semata-mata mengejar peningkatan nilai indeks. Tetapi lebih jauh diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang mampu mencegah terulangnya persoalan yang sama dan menghasilkan tata kelola yang semakin akuntabel.
“Fokus utama kami adalah membenahi sistem. Lebih baik membutuhkan waktu sedikit lebih lama, tetapi tata kelolanya semakin baik, hasilnya lebih akuntabel, berdampak luas bagi masyarakat, dan tidak mengulang kesalahan yang sama secara terus-menerus,” tegasnya.
Baca Juga: Pemprov NTB Tawarkan Investasi kepada Oman
Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemprov NTB menjalankan tiga strategi utama. Yakni pembenahan sistem dan tata kelola pemerintahan, peningkatan efisiensi penyelenggaraan birokrasi, serta penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai fondasi kemandirian fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
Sebagai bagian dari reformasi birokrasi, Pemprov NTB melakukan penataan organisasi melalui penyederhanaan struktur perangkat daerah dari 44 menjadi 36 organisasi.
Termasuk mendorong penguatan jabatan fungsional agar birokrasi semakin adaptif, efektif, dan berorientasi pada kinerja. Langkah efisiensi juga terus ditempuh dengan tetap menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Di bidang pengelolaan aset, Pemprov NTB memperkuat kapasitas kelembagaan melalui penyiapan 30 pejabat fungsional penilai aset serta peningkatan kompetensi aparatur di bidang pengawasan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
