Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Bapenda NTB Optimis Perda Pajak dan Retribusi Daerah Lolos Evaluasi Kemendagri

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Sekretaris Bapenda NTB M Zuhudy Kadran. (YUYUN/LOMBOK POST).
Sekretaris Bapenda NTB M Zuhudy Kadran. (YUYUN/LOMBOK POST).

Advertisement

LombokPost-Pemprov NTB masih menunggu hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), terhadap revisi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang telah diajukan sejak 10 Juni 2026.

“Setelah melalui pembahasan bersama pihak legislatif, kami kemudian mengajukan evaluasi ke Kemendagri,” jelas Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) NTB M Zuhudy Kadran, Kamis (18/6). 

Sesuai ketentuan, revisi perda tersebut wajib dievaluasi terlebih dahulu oleh Kemendagri sebelum dapat disahkan dan diundangkan.  

Menurut Zuhudy, proses evaluasi yang dilakukan Kemendagri tidak berlangsung dalam satu tahapan saja, melainkan melalui sejumlah proses pemeriksaan oleh berbagai unit kerja. 

Tahapannya, evaluasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Keuangan Daerah. Setelah itu, dokumen akan diperiksa kembali oleh Direktorat Produk Hukum Daerah, untuk memastikan tidak terdapat pertentangan norma dengan regulasi yang lebih tinggi. 

Advertisement

Selanjutnya, hasil evaluasi akan diteruskan ke Inspektorat Jenderal Kemendagri sebelum akhirnya sampai ke staf khusus Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penilaian akhir. “Jadi tahapan ini masih panjang,” katanya.

Secara regulasi, proses evaluasi tersebut idealnya memakan waktu 14 hari kerja. Kendati demikian, Bapenda NTB bersikap realistis mengingat padatnya agenda pemerintah pusat serta adanya libur panjang yang berpotensi memperpanjang durasi penilaian.

“Teorinya 14 hari kerja dan tuntas 24 Juni, tapi sepertinya kami terima akhir bulan karena kalau dihitung-hitung belum lagi ada libur, kayaknya Juli udah bisa diundangkan,” ujarnya.

Meskipun harus melewati meja ke meja di Kemendagri, Bapenda NTB optimistis revisi perda yang diajukan, tidak akan mengalami banyak perubahan dalam proses evaluasi.

Karena sebelumnya selama tahapan revisi, Pemprov NTB aktif melakukan konsultasi dengan Kemendagri terkait berbagai substansi yang dimuat. 

Advertisement
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemprov NTB Optimis Kebijakan Keringanan Pajak Berpotensi Dongkrak Pendapatan Daerah

Pemprov NTB Optimis Kebijakan Keringanan Pajak Berpotensi Dongkrak Pendapatan Daerah

Pemprov NTB menghapus denda dan memutihkan tunggakan PKB lama hingga September 2026 untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Genjot PAD, Satpol PP NTB dan Bapenda Bersinergi Tegakkan Perda Pajak Alat Berat

Genjot PAD, Satpol PP NTB dan Bapenda Bersinergi Tegakkan Perda Pajak Alat Berat

Kepala Satpol PP NTB, Dra. Nunung Triningsih, M.M., menerima kunjungan strategis dari jajaran Bappeda guna membahas soal kepatuhan pajak.

Alat Uji Lengkap Tapi Minim Penguji, UPTD PKB Mataram Sukses Amankan Akreditasi B Kemenhub

Alat Uji Lengkap Tapi Minim Penguji, UPTD PKB Mataram Sukses Amankan Akreditasi B Kemenhub

Fasilitas Lengkap Tapi Krisis SDM, UPTD PKB Dishub Mataram Berhasil Pertahankan Akreditasi B Kemenhub per April 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer