
LombokPost-Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemprov NTB pada tahun anggaran 2025, menjadi sorotan DPRD NTB. Angkanya melonjak signifikan hingga mencapai Rp 431,01 miliar.
Nilai ini membengkak Rp 263,34 miliar atau naik sekitar 157,05 persen dibandingkan Silpa 2024 Rp 167,67 miliar. “Memang nominalnya sebesar itu,” terang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim, Selasa (23/6).
Dijelaskan, besarnya nominal Silpa bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan. Melainkan disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu akumulasi dari dana transfer di akhir tahun 2025 yang mepet, kendala teknis sistem administrasi, hingga faktor cuaca yang mengganggu pekerjaan fisik.
Baca Juga: Tak Ada Insentif Selama MBG Berhenti Sementara, SPPG Fokus Pembenahan Total
Untuk Silpa dari dana transfer, adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KM) Nomor 372 Tahun 2025 untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD, dan tidak menerima tambahan penghasilan.
“Dana transfer ini masuk itu sekitar akhir Desember 2025, tapi ini tak bisa kami langsung belanjakan karena sudah close itu kan,” jelasnya.
Karena hal itu, dana tersebut tidak bisa diakomodir di APBD perubahan 2025. Sehingga pembayaran dilakukan pada awal tahun 2026, melalui pergeseran anggaran dengan merevisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait APBD.
Seluruh transaksi anggaran memang dibatasi oleh tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember. Setiap penerimaan yang belum sempat dibelanjakan, otomatis tercatat sebagai Silpa.
Silpa juga dipengaruhi oleh sejumlah paket pekerjaan fisik yang tidak sempat terselesaikan secara administrasi. Kondisi ini diperparah oleh kendala teknis, seperti gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di akhir tahun. Ini kerap menyebabkan keterlambatan input dari organisasi perangkat daerah (OPD).
“SIPD di akhir bulan bertepatan dengan akhir tahun itu kan sering crowded, jadi masing-masing OPD itu agak sedikit terlambat mengajukan permohonan pencairannya,” ujar Nursalim.
Kemudian, ada situasi di mana pekerjaan fisik di lapangan sebenarnya sudah rampung 100 persen. Namun terkendala oleh batasan waktu operasional perbankan yang ditutup tepat pada pukul 12 malam, saat proses input data administrasi sedang berjalan. Sehingga pembayaran terpaksa dialihkan ke awal tahun anggaran 2026.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




