Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

BKAD Ungkap Penyebab SiLPA Pemprov NTB 2025 Tembus Rp 431 Miliar

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
KELOLA ANGGARAN: Suasana rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6). (DISKOMINFOTIK NTB FOR LOMBOK POST)
KELOLA ANGGARAN: Suasana rapat paripurna DPRD NTB dengan agenda penjelasan terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, di Kantor Gubernur NTB, Senin (22/6). (DISKOMINFOTIK NTB FOR LOMBOK POST)

Advertisement

LombokPost-Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Pemprov NTB pada tahun anggaran 2025, menjadi sorotan DPRD NTB. Angkanya melonjak signifikan hingga mencapai Rp 431,01 miliar.

Nilai ini membengkak Rp 263,34 miliar atau naik sekitar 157,05 persen dibandingkan Silpa 2024 Rp 167,67 miliar. “Memang nominalnya sebesar itu,” terang Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim, Selasa (23/6). 

Dijelaskan, besarnya nominal Silpa bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan. Melainkan disebabkan oleh sejumlah faktor, yaitu akumulasi dari dana transfer di akhir tahun 2025 yang mepet, kendala teknis sistem administrasi, hingga faktor cuaca yang mengganggu pekerjaan fisik.

Untuk Silpa dari dana transfer, adanya tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, melalui Keputusan Menteri Keuangan (KM) Nomor 372 Tahun 2025 untuk pembayaran THR dan Gaji ke-13 bagi guru ASN daerah yang gaji pokoknya bersumber dari APBD, dan tidak menerima tambahan penghasilan.

“Dana transfer ini masuk itu sekitar akhir Desember 2025, tapi ini tak bisa kami langsung belanjakan karena sudah close itu kan,” jelasnya. 

Advertisement

Karena hal itu, dana tersebut tidak bisa diakomodir di APBD perubahan 2025. Sehingga pembayaran dilakukan pada awal tahun 2026, melalui pergeseran anggaran dengan merevisi Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait APBD.

Seluruh transaksi anggaran memang dibatasi oleh tahun anggaran yang berakhir pada 31 Desember. Setiap penerimaan yang belum sempat dibelanjakan, otomatis tercatat sebagai Silpa. 

Silpa juga dipengaruhi oleh sejumlah paket pekerjaan fisik yang tidak sempat terselesaikan secara administrasi. Kondisi ini diperparah oleh kendala teknis, seperti gangguan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di akhir tahun. Ini kerap menyebabkan keterlambatan input dari organisasi perangkat daerah (OPD).

“SIPD di akhir bulan bertepatan dengan akhir tahun itu kan sering crowded, jadi masing-masing OPD itu agak sedikit terlambat mengajukan permohonan pencairannya,” ujar Nursalim.

Kemudian, ada situasi di mana pekerjaan fisik di lapangan sebenarnya sudah rampung 100 persen. Namun terkendala oleh batasan waktu operasional perbankan yang ditutup tepat pada pukul 12 malam, saat proses input data administrasi sedang berjalan. Sehingga pembayaran terpaksa dialihkan ke awal tahun anggaran 2026. 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemprov NTB Akhirnya Terima DBH Keuntungan Bersih Tahun 2025 PT AMNT Rp 60,36 Miliar

Pemprov NTB Akhirnya Terima DBH Keuntungan Bersih Tahun 2025 PT AMNT Rp 60,36 Miliar

PT AMNT telah mentransfer DBH dari keuntungan bersih tahun  2025, kepada Pemprov NTB sebesar Rp 60,36 miliar.

Pemprov NTB Tawarkan Investasi kepada Oman

Pemprov NTB Tawarkan Investasi kepada Oman

Potensi investasi yang tidak kalah menggiurkan juga terbuka luas di sektor kelautan dan perikanan. Seiring dengan produksi akuakultur.

Tingkatkan Indeks SDI, Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota Perkuat Tata Kelola Data

Tingkatkan Indeks SDI, Pemprov NTB dan Kabupaten/Kota Perkuat Tata Kelola Data

Optimistis seluruh kabupaten dan kota di NTB memiliki peluang besar untuk meningkatkan capaian indeks SDI apabila mampu perkuat administrasi

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer