Pemprov dan KI NTB Luncurkan e-Monev KIP 2026, Keterbukaan Informasi Publik Harus Jadi Budaya Kerja
LombokPost - Pemprov NTB bersama Komisi Informasi (KI) NTB resmi meluncurkan Elektronik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik (e-Monev KIP) Tahun 2026 di Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Senin (29/6).
Peluncuran e-Monev KIP 2026 dengan mengusung tema Membangun Budaya Keterbukaan Informasi Publik untuk NTB Makmur Mendunia ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi pada seluruh badan publik di Provinsi NTB.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri dalam kesempatan tersebut menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik saat ini tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata. Tetapi telah menjadi pondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Keterbukaan informasi merupakan fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat, memperkuat partisipasi publik, serta menghadirkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Wagub Umi Dinda menegaskan, penerapan sistem e-Monev akan membuat proses monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik berlangsung lebih efektif, efisien, objektif, dan terukur.
Melalui sistem digital tersebut, proses penilaian terhadap badan publik juga menjadi lebih transparan. Sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.
Baca Juga: Sambangi Disnakertrans, Wagub Umi Dinda Sebut Instansi Ini Wajah NTB hingga Level Internasional
“Saya ingin menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar kewajiban yang dipenuhi karena tuntutan regulasi. Setiap badan publik harus mampu menyediakan informasi yang berkualitas, mudah diakses, akurat, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Wagub Umi Dinda berharap seluruh badan publik memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai sarana pembelajaran dan perbaikan secara berkelanjutan.
“Evaluasi bukan untuk mencari siapa yang terbaik atau siapa yang terburuk. Melainkan menjadi sarana untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara bersama-sama,” katanya.
Wagub Umi Dinda optimistis NTB mampu menjadi salah satu provinsi terdepan dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
