Pemprov NTB Blak-blakan Soal Proses Sewa Mobil Listrik Tahun 2026

LombokPost-Pemprov NTB memastikan proses pengadaan jasa sewa kendaraan listrik Tahun Anggaran 2026 telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan didukung dokumen teknis yang lengkap.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) NTB Ahsanul Khalik menegaskan, seluruh tahapan pengadaan telah dilakukan melalui mekanisme yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi.

“Setelah proses penganggaran selesai, Pemprov NTB melaksanakan pengadaan jasa sewa kendaraan listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah,” kata Ahsanul, Rabu (8/7).

Baca Juga: Pengadaan Mobil Listrik Dilaporkan ke Kejati NTB, Gubernur Iqbal Tegaskan Mekanisme Sudah Sesuai Aturan

Setelah proses penganggaran selesai, Pemprov NTB melaksanakan pengadaan jasa sewa kendaraan listrik sesuai aturan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pria yang juga Juru Bicara Pemprov NTB ini membeberkan setiap prosesnya. Tahapan pengadaan diawali dengan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK), spesifikasi teknis, survei harga, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rancangan kontrak, hingga pemilihan penyedia melalui metode e-purchasing pada Katalog Elektronik dengan mekanisme negosiasi. 

Penetapan harga sewa juga mengacu pada Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-35 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-324 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2026, sehingga memiliki dasar administratif dalam penyusunan kebutuhan anggaran.

Baca Juga: PLN UIW NTB Resmikan SPKLU di Sira Beach Lombok Utara, Perkuat Ekosistem Kendaraan Listrik dan Pariwisata Hijau

Pemilihan metode e-purchasing dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis yang objektif, antara lain karena kebutuhan kendaraan telah tersedia pada Katalog Elektronik, jadwal pemanfaatan telah ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), nilai pengadaan relatif besar, terdapat potensi keterbatasan pasokan kendaraan listrik, dibutuhkan penyedia yang memiliki pengalaman dan kapasitas yang memadai, serta pengadaan kendaraan listrik merupakan pelaksanaan pertama di lingkungan Pemprov NTB, sehingga dikategorikan sebagai pengadaan strategis.

"Sebelum menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terlebih dahulu melakukan survei harga dari berbagai sumber," beber Khalik.

Baik itu melalui Katalog Elektronik maupun pembanding di luar katalog. 

Hasil survei tersebut menjadi dasar penyusunan HPS, sekaligus dasar pelaksanaan negosiasi dengan penyedia.