
LombokPost-Sebanyak 16 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di NTB, terdampak kebijakan penonaktifan akses rekening virtual account (VA).
Langkah tersebut merupakan tindak lanjut Badan Gizi Nasional (BGN) terhadap SPPG yang berstatus suspend, berdasarkan hasil pemantauan dan pengawasan.
“Tindak lanjut ini mengacu surat dari BGN Nomor B-140/03.03/07/2026 tertanggal 24 Juli 2026 tentang Penonaktifan User Maker dan Approval serta Penarikan dan Penyetoran Saldo pada Rekening VA SPPG dengan Status Suspend ke Kas Negara,” jelas Ketua Satgas MBG NTB Fathul Gani, Selasa (28/7).
Baca Juga: Operasional SPPG Penyuplai Dihentikan Sementara, Satgas MBG Kirim Sampel ke Laboratorium
Sanksi suspend VA dikenai durasi yang bervariasi. SPPG di Kecamatan Pringgabaya, Lombok Timur, menjadi yang terlama dengan masa sanksi mencapai 278 hari.
Selain itu, SPPG di Kecamatan Tarano, Desa Labuhan Bontong, Sumbawa telah menjalani sanksi selama 178 hari. Disusul SPPG di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram selama 145 hari.
SPPG Sandubaya, Kota Mataram selama 141 hari, SPPG Sape Bugis III di Bima selama 134 hari, SPPG Keruak, Desa Selebung Ketangga, Lombok Timur selama 132 hari, SPPG Soromandi, Desa Sai, Bima selama 130 hari.
SPPG Punda, Kelurahan Mande, Kota Bima selama 128 hari, serta SPPG Praya, Desa Bunut Baok, Lombok Tengah selama 127 hari.
Selanjutnya, SPPG Kopang, Desa Rembiga II dan SPPG Pujut, Desa Kawo, Lombok Tengah masing-masing telah menjalani sanksi selama 114 hari.
Kemudian SPPG Aikmel V Lombok Timur selama 113 hari, SPPG Bada, Dompu selama 107 hari, SPPG Praya, Desa Jontlak II Lombok Tengah selama 106 hari, SPPG Hu'u, Dompu selama 101 hari, serta SPPG Pemenang, Lombok Utara telah menjalani sanksi selama 97 hari.
Setelah proses penonaktifan selesai, bank diminta menyampaikan hasil rekonsiliasi saldo akhir rekening VA tersebut kepada BGN.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




