
LombokPost--Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) memperketat belanja daerah dan menata kembali prioritas dalam pembahasan APBD Perubahan 2026.
Hal ini dilakukan menyusul perubahan kemampuan pendapatan daerah, terutama belum terealisasinya Dana Bagi Hasil (DBH) kurang salur sesuai asumsi yang diperhitungkan sebelumnya.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Halik mengatakan, penyesuaian tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah menjaga kesehatan APBD.
Sekaligus memastikan anggaran tetap diarahkan pada program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Dr. Aka, sapaan Ahsanul Khalik menjawab pertanyaan media di sela kegiatan Kahf Own The Way Run Mataram 2026 di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, Ahad (9/8).
Penegasan tersebut juga dilontarkan menyusul pernyataan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Nursalim mengenai kondisi fiskal dalam pembahasan APBD Perubahan.
Menurut Dr. Aka, ketika APBD 2026 disusun pada 2025, Pemprov NTB telah mengantisipasi kemungkinan penurunan transfer dari pemerintah pusat.
Meski kebijakan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) saat itu belum ditetapkan secara resmi, pemerintah daerah telah memasukkan asumsi penurunan DAU dalam perencanaan.
Baca Juga: Abd Rachman Minta Kader Tidar NTB Manfaatkan Tunas 1 dan 2 untuk Bangun Jejaring Nasional
“DAU sudah kita antisipasi. Yang kemudian berada di luar asumsi awal kita adalah perkembangan DBH kurang salur,” katanya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




