LombokPost – Krisis air bersih yang hampir selalu berulang setiap musim kemarau di Nusa Tenggara Barat (NTB) dinilai tidak cukup ditangani dengan langkah darurat semata.
BMKG NTB menegaskan pemerintah daerah perlu menyusun strategi jangka panjang berbasis data iklim agar persoalan kekeringan tidak terus terjadi setiap tahun.
Prakirawan Stasiun Klimatologi BMKG NTB, Tri Putri Ganesh Suadnya S.Tr. Klim, menjelaskan musim kemarau 2026 diprediksi lebih panjang dari kondisi normal di sebagian besar wilayah NTB.
Berdasarkan pemetaan BMKG melalui analisis curah hujan, sifat hujan, dan hari tanpa hujan (HTH), daerah dengan HTH terpanjang saat ini berada di wilayah Bima.
“Untuk daerah-daerah yang memiliki nilai curah hujan rendah terdapat di beberapa wilayah seperti Lombok Utara, Lombok Timur, dan Bima,” ujarnya kepada Lombok Post.
BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus 2026. Durasi kemarau diperkirakan berlangsung antara 25–27 dasarian atau sekitar delapan hingga sembilan bulan. Kondisi tersebut diprediksi terjadi di sekitar 89–93 persen wilayah NTB sehingga risiko kekeringan perlu diantisipasi lebih awal.
Menurut Tri Putri, dalam lima tahun terakhir pola curah hujan di NTB mengalami perubahan yang dipengaruhi variabilitas iklim dan perubahan iklim global. Akibatnya, pola musim tidak lagi sama dari tahun ke tahun.
“Pengelolaan sumber daya air tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola musim masa lalu. Pemerintah daerah perlu menyesuaikan kebijakan dengan informasi iklim terbaru,” katanya.
Ia menjelaskan fenomena iklim global seperti El Niño dan La Niña sangat memengaruhi ketersediaan air di NTB. El Niño cenderung mengurangi curah hujan dan memperpanjang musim kemarau, sedangkan La Niña meningkatkan curah hujan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
