LombokPost-NTB bersama sembilan provinsi lainnya di Indonesia, berhasil mendapat akses pendanaan berbasis kinerja atau Result-Based Payment (RBP) REDD+ Green Climate Fund Output 2.
Penyaluran dana tersebut merupakan bagian dari komitmen Kementerian Kehutanan (Kemenhut), memperkuat penataan ekosistem perdagangan karbon dan perlindungan hutan, melalui mekanisme pendanaan berbasis kinerja. Penandatanganan Perjanjian Penyaluran Dana Proyek RBP REDD+ GCF Output 2 di Jakarta, Rabu (12/8).
“Alhamdulillah, NTB menjadi bagian di dalamnya,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi, Kamis (13/8).
Dana yang dapat diakses NTB berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor SK.1.398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023 dan Surat Edaran KLHK Nomor SE.1 Tahun 2024 mencapai USD 284.482.
Sementara berdasarkan funding proposal, dana yang diajukan untuk pelaksanaan program di NTB sebesar Rp 4,44 miliar Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk kegiatan di tingkat provinsi atau enabling maupun kegiatan langsung di tingkat tapak.
Di NTB, Yayasan Resiliensi Lingkungan Indonesia (Relung Indonesia) ditunjuk Pemprov NTB sebagai Lemtara melalui Surat Penunjukan Nomor 188/48/SKRT-DISLHK/2025.
Penunjukan tersebut merupakan hasil seleksi calon lembaga perantara yang dilakukan DLHK NTB berdasarkan Surat Kuasa Gubernur NTB Nomor 500.4.1/692/GUB.38/2024.
“Jadi NTB mendapatkan akses dana sekian miliar itu, karena proposal kita melalui Yayasan Relung disetujui sebesar itu berdasarkan luas hutan dan tutupan lahan NTB yang memiliki kemampuan menyerap karbon,” ungkapnya.
Program RBP REDD+ merupakan salah satu instrumen mitigasi sektor kehutanan yang berperan dalam mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) dan FOLU Net Sink 2030.
Skema tersebut memberikan insentif berdasarkan hasil atas upaya penurunan emisi dari sektor kehutanan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
