Rp 35 Miliar Masuk APBD Perubahan untuk Program Desa Berdaya Transformatif

LombokPost-Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyusunan KUA-PPAS 2027, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 dengan sejumlah prioritas utama.

“Pastinya untuk pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pengembangan industri agro-maritim, serta pariwisata berkelanjutan,” tegasnya apat Paripurna DPRD NTB, Jumat (14/8).

Salah satu perhatian utama pemerintah, kata Gubernur, adalah menjaga tren penurunan kemiskinan secara konsisten sehingga target angka kemiskinan satu digit dapat dicapai pada akhir masa jabatan.

Baca Juga: Perkuat Peran Linmas dan Desa Berdaya, Satpol PP NTB Gelar Sambang Linmas di Pagutan Timur

Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Rian Priandana menegaskan terkait pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB memastikan anggaran bantuan modal usaha untuk Program Desa Berdaya Transformatif, telah diakomodasi dalam APBD Perubahan 2026.  “Sudah kami bahas dan masuk di APBD Perubahan ini,” kata dia.

Adapun kebutuhan anggaran untuk bantuan modal usaha tersebut mencapai lebih dari Rp 35 miliar.

Itu disiapkan untuk 5.024 KK yang telah ditetapkan, sebagai calon penerima dan tersebar di 40 desa miskin ekstrem. 

Sebenarnya, keseluruhan anggaran program Desa Berdaya, telah tersedia di APBD murni 2026. Namun, untuk Desa Berdaya Transformatif, sebelum bantuan diberikan, Pemprov NTB terlebih dulu melakukan verifikasi dan validasi data bagi penerima bantuan agar lebih tepat sasaran.

Baca Juga: Pemprov NTB Sudah Cairkan Rp 13,5 Miliar untuk Desa Berdaya Tematik

Rincian penerima itu, nantinya akan dituangkan dalam daftar by name by address (BNBA) pada APBD Perubahan 2026.

“Pemerintah harus memastikan bantuan diberikan kepada penerima yang benar-benar memenuhi ketentuan, nggak bisa kita menyalurkan secara serampangan,” jelasnya.

Setelah disahkan, Pemprov NTB menargetkan bantuan tersebut sudah dapat ditransfer mulai Oktober. Pelaksanaan pemanfaatan modal usaha akan berlangsung selama tiga bulan dengan pendampingan dari pendamping desa dan OPD teknis.