LombokPost-Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB mencatat, dampak bencana kekeringan di wilayah Bumi Gora kian meluas.
Berdasarkan data pemutakhiran per 31 Agustus, sembilan kabupaten/kota terdampak krisis air bersih akibat kemarau panjang yang diperkuat fenomena El NiNo.
"Lama Hari Tanpa Hujan (HTH) memicu penetapan status darurat di berbagai daerah," jelas Kepala BPBD NTB Sadimin, Rabu (2/9).
Dari total wilayah terdampak, enam kabupaten/kota menetapkan status Siaga Darurat. Sementara dua kabupaten lainnya telah menaikkan status menjadi Tanggap Darurat.
"Total dampak mencakup 64 kecamatan, 246 desa/kelurahan, 233.873 KK, atau setara 878.407 jiwa," jelas dia.
Sebaran dampak kekeringan di Pulau Lombok, ada Lombok Tengah yang mencatatkan dampak terparah dengan status Siaga Darurat. Mencakup sembilan kecamatan, 91 desa, serta melibatkan 169.517 KK atau 678.066 jiwa.
Kondisi ini disusul oleh Lombok Timur yang juga berstatus Siaga Darurat dengan tujuh kecamatan, 41 desa, 31.114 KK, dan 84.463 jiwa terdampak. Sementara itu, Lombok Barat mencatat enam kecamatan, 16 desa, 5.595 KK, serta 17.099 jiwa yang mengalami krisis air, diikuti Lombok Utara yang melaporkan lima kecamatan, 13 desa, 3.337 KK, dan 10.892 jiwa berstatus Siaga Darurat.
"Kalau Kota Mataram hingga saat ini masih dalam pemantauan dan belum mengonfirmasi adanya data terdampak yang signifikan," ujar Sadimin.
Beralih ke Pulau Sumbawa, Kabupaten Sumbawa telah menaikkan statusnya menjadi Tanggap Darurat. Itu guna percepatan penanganan, melingkupi 12 kecamatan, 19 desa, 10.703 KK, dan 42.728 jiwa.
Langkah serupa juga diambil Pemkab Bima yang menetapkan status Tanggap Darurat dengan wilayah terdampak terluas di pulau tersebut. Yakni mencapai 15 kecamatan, 42 desa, 9.287 KK, serta 29.063 jiwa.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
