LombokPost-Pemerintah masih mewaspadai potensi penumpukan belanja pada penghujung 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, perkembangan realisasi belanja tahun ini menunjukkan pola yang mulai lebih landai.
Namun, kondisi tersebut tetap perlu dikawal hingga akhir tahun. “Kalau kita lihat mulai turun sebenarnya grafiknya,” kata Ratih, dalam pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB, Selasa (15/9).
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Desak Pemprov NTB Perbaiki Jalan Rusak di Bima, Minta Dialokasikan di APBDP 2026
Total pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 2026 di NTB Rp 9,82 triliun. Selanjutnya, rincian realisasi bulanan, penyerapan pada Januari tercatat Rp 305,54 miliar.
Angka tersebut meningkat menjadi Rp 330,14 miliar pada Februari, kemudian melonjak menjadi Rp 733,62 miliar pada Maret.
Realisasi turun pada April menjadi Rp 421,87 miliar dan relatif stabil pada Mei sebesar Rp 434,58 miliar. Pada Juni, realisasi kembali melonjak menjadi Rp 699,92 miliar, sebelum turun menjadi Rp 566,03 miliar pada Juli dan Rp 563,22 miliar pada Agustus.
Ratih menjelaskan, lonjakan pada Maret dan Juni dipengaruhi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Setelah itu, tren realisasi mulai menurun.
“Kenaikan yang cukup tajam pada bulan Maret dan Juni ini ada karena pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN. Tapi kalau kita lihat trennya naik, kemudian Juni-Juli ini sudah mulai turun,” jelasnya.
Meski demikian, masih terdapat sejumlah belanja yang berpotensi mengalami penumpukan menjelang akhir tahun. Salah satunya belanja pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Kanwil DJPb NTB terus melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk mengantisipasi realisasi anggaran yang terlambat.
Satuan kerja (satker) juga diminta berkoordinasi dengan eselon I masing-masing, agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
