LombokPost--Pemprov NTB bersama Komisi IX DPR RI memberikan atensi khusus terhadap perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal NTB.
Penguatan perlindungan tidak saja hanya menyasar pencegahan keberangkatan secara non-prosedural, tetapi juga memastikan proses pemulangan hingga pendampingan setelah PMI kembali ke daerah asal.
Komitmen itu mengemuka dalam kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI yang diterima Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bersama jajaran di Kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene, anggota DPR RI Dapil NTB M. Muazzim Akbar dan sejumlah pihak terkait, mulai dari kementerian, Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), BPJS Ketenagakerjaan, hingga aparat penegak hukum.
Sinergi lintas lembaga itu diarahkan untuk memperkuat tata kelola perlindungan PMI dari hulu hingga hilir.
Termasuk pencegahan keberangkatan non-prosedural, penanganan PMI bermasalah, pemulangan, hingga reintegrasi sosial dan ekonomi setelah kembali ke tanah air.
Baca Juga: Kemiri dan Vanili NTB Tembus Pasar Global, Pengembangan Komoditas Ekspor Jadi Strategi Diversifikasi
Gubernur Miq Iqbal menegakan, Provinsi NTB merupakan salah satu daerah pengirim PMI terbesar di Indonesia.
Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk, keterlibatan masyarakat NTB dalam bekerja di luar negeri tergolong tinggi.
“NTB adalah pengirim PMI nomor empat terbesar di Indonesia. Itu dari segi jumlah, tapi dari segi rasionya terhadap jumlah penduduk, maka kami ini yang paling besar di Indonesia. Jadi tidak ada satu pun dusun di NTB ini yang tidak ada PMI-nya. Pasti ada PMI-nya,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
