Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kemenkum NTB Siapkan Penilaian IRH 2027, Ada Perubahan Mekanisme dan Data Dukung

K
Penulis: Kimda Farida❯
SOSIALISASI IRH 2027: Tim Sekretariat Wilayah Kemenkum NTB mengikuti sosialisasi mekanisme penilaian dan penyiapan data dukung IRH 2027 secara daring, Jumat (2/10).
SOSIALISASI IRH 2027: Tim Sekretariat Wilayah Kemenkum NTB mengikuti sosialisasi mekanisme penilaian dan penyiapan data dukung IRH 2027 secara daring, Jumat (2/10).

Advertisement

 LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) mulai mempersiapkan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027.

Persiapan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi mekanisme penilaian dan penyiapan data dukung bagi Tim Sekretariat Wilayah, Jumat (2/10).

Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti Tim Sekretariat Nasional Penilaian IRH bersama Tim Sekretariat Wilayah NTB.

Advertisement

Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian IRH 2027.

Ketua Tim Sekretariat Nasional Penilaian IRH, Imam Choirul Muttaqin, mengatakan persiapan perlu dilakukan sejak awal seiring semakin luasnya cakupan penilaian IRH.

Pada penilaian IRH 2026, tercatat sebanyak 97 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah mengikuti proses penilaian.

Advertisement

Besarnya cakupan tersebut membuat peran Tim Sekretariat Wilayah menjadi penting, terutama dalam sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah.

Kapus Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, menjelaskan penilaian IRH 2027 berada dalam masa transisi menuju pedoman baru yang telah ditetapkan Menteri Hukum.

Menurutnya, perubahan pedoman perlu segera dipahami oleh Tim Sekretariat Wilayah agar dapat disosialisasikan kepada pemerintah daerah.

“Ini adalah masa transisi ketika kita menuju pedoman yang baru yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Kemenkum NTB Perkuat Analisis Kebijakan Kekayaan Intelektual

Kemenkum NTB Perkuat Analisis Kebijakan Kekayaan Intelektual

Kemenkum NTB memperkuat analisis kebijakan kekayaan intelektual melalui DSK evaluasi tarif layanan paten dan hak cipta.

83.960 Posbankum Terbentuk di Indonesia, Kemenkum NTB Perkuat Akses Keadilan hingga Desa

83.960 Posbankum Terbentuk di Indonesia, Kemenkum NTB Perkuat Akses Keadilan hingga Desa

Kemenkum NTB memperkuat akses keadilan melalui 1.166 Posbankum di desa dan kelurahan, bagian dari 83.960 Posbankum nasional.

Kemenkum NTB Soroti Empat Raperda Sumbawa Barat, Masjid Ramah Anak Jadi Perhatian

Kemenkum NTB Soroti Empat Raperda Sumbawa Barat, Masjid Ramah Anak Jadi Perhatian

Kemenkum NTB mengharmonisasi empat Raperda Sumbawa Barat tentang pangan, produk hukum desa, masjid ramah anak, dan BOSDA.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer