Kemenkum NTB Siapkan Penilaian IRH 2027, Ada Perubahan Mekanisme dan Data Dukung

LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) mulai mempersiapkan pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) Tahun 2027.
Persiapan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi mekanisme penilaian dan penyiapan data dukung bagi Tim Sekretariat Wilayah, Jumat (2/10).
Kegiatan digelar secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti Tim Sekretariat Nasional Penilaian IRH bersama Tim Sekretariat Wilayah NTB.
Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi sejumlah perubahan dalam mekanisme penilaian IRH 2027.
Ketua Tim Sekretariat Nasional Penilaian IRH, Imam Choirul Muttaqin, mengatakan persiapan perlu dilakukan sejak awal seiring semakin luasnya cakupan penilaian IRH.
Pada penilaian IRH 2026, tercatat sebanyak 97 kementerian/lembaga dan 546 pemerintah daerah mengikuti proses penilaian.
Besarnya cakupan tersebut membuat peran Tim Sekretariat Wilayah menjadi penting, terutama dalam sosialisasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah.
Kapus Pemantauan, Peninjauan, dan Pembangunan Hukum Nasional, Rahendro Jati, menjelaskan penilaian IRH 2027 berada dalam masa transisi menuju pedoman baru yang telah ditetapkan Menteri Hukum.
Menurutnya, perubahan pedoman perlu segera dipahami oleh Tim Sekretariat Wilayah agar dapat disosialisasikan kepada pemerintah daerah.
“Ini adalah masa transisi ketika kita menuju pedoman yang baru yang telah ditandatangani oleh Menteri Hukum, sehingga kita mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan kepada Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




