LombokPost--Upaya memperkuat pembangunan daerah yang responsif gender terus dilakukan Pemerintah Kota Bima.
Terbaru, Rancangan Peraturan Wali Kota (Raperwali) Bima tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) Tahun 2027–2031 dibahas melalui harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB).
Harmonisasi Raperwali RAD PUG Kota Bima tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kanwil Kemenkum NTB, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan dibuka Kepala Kanwil Kemenkum NTB Risman Somantri secara daring melalui Zoom. Dalam kesempatan itu, Risman menegaskan pentingnya harmonisasi dalam memastikan setiap rancangan regulasi daerah memiliki substansi yang tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Menurut Risman, harmonisasi menjadi salah satu tahapan penting dalam menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas.
“Harmonisasi merupakan tahapan penting untuk menghasilkan produk hukum daerah yang berkualitas, selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Risman.
Ia juga mengapresiasi kehadiran Pemerintah Kota Bima beserta perangkat daerah dalam proses pembahasan tersebut.
Risman berharap Raperwali RAD PUG Kota Bima yang tengah disusun nantinya dapat menjadi landasan yang kuat dalam mendorong pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan gender.
Regulasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi mampu menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
