LombokPost-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan NTB akan mengaudit kinerja program prioritas daerah di sektor ketahanan pangan dan pendidikan.
“Saya sudah meminta agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, membuka akses data dan dokumen yang dibutuhkan tim pemeriksa,” tegas Sekretaris Daerah (Sekda) NTB Abul Chair, saat memimpin entry meeting BPK Perwakilan NTB di Kantor Gubernur NTB, Mataram, Kamis (22/10).
Pemeriksaan ini akan menelusuri pelaksanaan program hingga pemenuhan kriteria yang menjadi dasar penilaian kinerja pemerintah daerah.
Baca Juga: Belum Kembalikan Dana Temuan BPK sebesar Rp 18,19 Miliar, 91 SPPG Dihentikan Operasionalnya
Sekda juga meminta Inspektorat Daerah mendampingi OPD selama proses audit berlangsung. Adapun sektor ketahanan pangan dan pendidikan dipilih karena keduanya berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan kualitas hidup pada masa mendatang.
“Ketika bicara ketahanan pangan, tentu berbicara tentang bagaimana manusia bisa hidup dengan baik saat ini,” ujarnya.
“Sementara pendidikan berbicara tentang bagaimana manusia bisa merencanakan hidup menjadi lebih baik di masa depan dan masa kini,” sambung Sekda Abul Chair.
Ia juga meminta OPD tidak mempersulit pengumpulan data maupun penyediaan dokumen. Dia berharap pemeriksaan tidak hanya menjadi proses penilaian, tetapi juga kesempatan bagi pemerintah daerah untuk mengetahui kelemahan dalam pelaksanaan program dan memperbaikinya.
“Jadikan pemeriksaan ini kesempatan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan jika memang didapati kelemahan, dan untuk itu kita minta pembimbingan serta solusi-solusi terbaiknya,” tegasnya.
Inspektur NTB Budi Herman juga meminta tim BPK mempertimbangkan kondisi OPD dalam proses pemeriksaan, terutama terkait pemenuhan kriteria audit.
“Kondisi OPD juga memengaruhi terkait dengan pemenuhan kriteria nanti,” ujarnya.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
