Remitansi PMI Tembus Rp 220 Miliar, NTB Perkuat Perlindungan Lewat Desa Migran EMAS

LombokPost-Aliran remitansi atau uang kiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke NTB menembus lebih dari Rp 220 miliar per tahun. 

Besarnya aliran uang ini menjadi salah satu alasan pentingnya memastikan proses migrasi tenaga kerja berjalan aman, dan memberikan manfaat bagi pekerja maupun keluarganya.

Wakil Gubernur (Wagub) NTB Indah Dhamayanti Putri mengatakan, sepanjang 2025 lebih dari 35 ribu warga NTB berangkat bekerja ke luar negeri. Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Lombok Utara menjadi kantong utama pengirim PMI.

“Sepanjang tahun 2025 lalu, tidak kurang dari 35 ribu lebih saudara-saudara kita yang berangkat mengadu nasib ke luar negeri,” ujar Wagub Dinda, sapaan akrabnya, saat membuka kegiatan Penguatan Kapasitas Aparatur Tingkat Desa mengenai Mobilitas Tenaga Kerja dan Tata Kelola Migrasi untuk Desa Migran EMAS (Demimas) di NTB, Selasa (27/10).

Baca Juga: Peringatan Hari Migran Internasional.di Lombok Utara, PMI Diimbau Jangan Sampai Terjebak TPPO

Menurutnya, kontribusi PMI terhadap perekonomian daerah terlihat dari remitansi yang mereka kirimkan ke kampung halaman. Uang tersebut membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, membiayai pendidikan anak, hingga membangun rumah keluarga di Pulau Lombok dan Sumbawa. Perputaran uang itu juga menggerakkan usaha kecil, termasuk warung-warung di desa.

Namun, manfaat ekonomi tersebut masih diiringi sejumlah persoalan. Dinda mengingatkan adanya warga yang terbujuk janji calo, berangkat tanpa perencanaan keuangan yang matang, hingga persoalan pengasuhan anak yang ditinggalkan ketika orang tua bekerja di luar negeri.

“Persoalan tersebut menjadi perhatian, dalam penguatan tata kelola migrasi, terutama di desa yang menjadi daerah asal para pekerja,” kata dia.

Menurut Dinda, aparatur desa perlu memiliki pemahaman yang memadai mengenai regulasi dan data calon PMI agar dapat mengantisipasi risiko sejak sebelum keberangkatan, termasuk mencegah penempatan secara nonprosedural.

Upaya itu didorong melalui program Desa Migran EMAS (Demimas), salah satunya dengan memperkuat kapasitas aparatur desa. Dengan kesiapan regulasi dan data awal yang lebih baik, desa diharapkan mampu membantu warganya mengakses informasi migrasi yang benar sekaligus mengurangi risiko persoalan selama proses bekerja ke luar negeri.

Baca Juga: PKK Platinum LPKN Mataram Dibuka, Siapkan Calon Pekerja Migran Siap Kerja di Hotel dan Kapal Pesiar

Kegiatan tersebut diikuti perwakilan dari 15 desa migran di NTB. Dinda mengapresiasi dukungan kementerian dan lembaga terkait, KP2MI, IOM Indonesia, INFEST, serta berbagai pihak yang telah menginisiasi program tersebut.