
LombokPost--Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memaparkan karakteristik geografis, kekayaan sumber daya kelautan, potensi pariwisata, hingga kebutuhan penguatan kewenangan dan pembiayaan daerah kepulauan dalam Rapat Dengan Pendapat (RDP) bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (16/11).
RDP tersebut membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi NTB dan UU Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti, Gubernur NTT E. Melkiades Laka Lena, serta pimpinan dan anggota Baleg DPR RI.
Saat membuka sidang, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa revisi kedua undang-undang tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2026.
Pembahasan diarahkan untuk mengakomodasi kekhasan NTB dan NTT, terutama karakteristik wilayah kepulauan dan potensi pariwisata yang menjadi keunggulan kedua provinsi.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan dukungan terhadap penguatan pengaturan kekhasan daerah.
Menurut Bima Arya, karakteristik daerah perlu dilihat secara utuh, meliputi kondisi geografis, sumber daya alam, sosial budaya, kehidupan keagamaan, serta potensi sumber pendapatan.
Pengakuan atas kekhasan tersebut penting agar pengaturan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.
Dukungan juga disampaikan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati dan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




