
Tuntutan tersebut disampaikan, menyusul batas waktu pengumuman UMP 2027 yang ditetapkan pemerintah, paling lambat pada 21 November 2026.
“Ada kenaikan upah itu dari angka 7,5 sampai 9,5,” kata Ketua DPD SPN NTB Lalu Wira Sakti, Rabu (18/11).
Angka tersebut mengacu pada simulasi perhitungan, dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,43 persen, inflasi 3,20 persen, dan indeks tertentu sebesar 0,9. Berdasarkan simulasi tersebut, diperoleh gambaran kenaikan sekitar 8,09 persen.
Baca Juga: Kemenko PM Minta Pekerja Migran Pulang Bawa Modal untuk Bangun Daera
Menurut Wira, SPN sejak awal telah mengingatkan Pemprov NTB, agar kenaikan UMP 2027 tidak kembali rendah seperti tahun 2026.
Diketahui, UMP NTB Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.673.861 per bulan, naik hanya 2,725 persen atau Rp 70.930 dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp 2.602.931.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025, ditandatangani pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 Januari 2026.
“Angka itu belum cukup mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja,” jelasnya.
Wira kemudian menyinggung pernyataan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam forum World Conference on Creative Economy (WCCE) pada akhir Oktober lalu.
Dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB disampaikan mencapai 10,42 persen pada semester I 2026. Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua secara nasional.
Menurut Wira, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut semestinya, turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP 2027.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




