Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

SPN Tuntut UMP NTB 2027 Naik 7,5 hingga 9,5 Persen

Y
Penulis: Yuyun Kutari❯
Seorang pekerja gerai alas kaki di salah satu pusat perbelanjaan, menata pajangan sandal dan sepatu agar menarik minat pengunjung. (IVAN/LOMBOK POST)
Seorang pekerja gerai alas kaki di salah satu pusat perbelanjaan, menata pajangan sandal dan sepatu agar menarik minat pengunjung. (IVAN/LOMBOK POST)

LombokPost-Menjelang penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027, Serikat Pekerja Nasional (SPN) NTB menuntut pemerintah menaikkan upah pekerja sebesar 7,5 hingga 9,5 persen.  

Advertisement

Tuntutan tersebut disampaikan, menyusul batas waktu pengumuman UMP 2027 yang ditetapkan pemerintah, paling lambat pada 21 November 2026.

“Ada kenaikan upah itu dari angka 7,5 sampai 9,5,” kata Ketua DPD SPN NTB Lalu Wira Sakti, Rabu (18/11). 

Angka tersebut mengacu pada simulasi perhitungan, dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,43 persen, inflasi 3,20 persen, dan indeks tertentu sebesar 0,9. Berdasarkan simulasi tersebut, diperoleh gambaran kenaikan sekitar 8,09 persen.

Menurut Wira, SPN sejak awal telah mengingatkan Pemprov NTB, agar kenaikan UMP 2027 tidak kembali rendah seperti tahun 2026.

Diketahui, UMP NTB Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.673.861 per bulan, naik hanya 2,725 persen atau Rp 70.930 dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp 2.602.931. 

Advertisement

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025, ditandatangani pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 Januari 2026.

“Angka itu belum cukup mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja,” jelasnya.

Wira kemudian menyinggung pernyataan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam forum World Conference on Creative Economy (WCCE) pada akhir Oktober lalu.

Dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB disampaikan mencapai 10,42 persen pada semester I 2026. Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua secara nasional.

Menurut Wira, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut semestinya, turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP 2027.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Di Tengah Isu PHK Relawan MBG di NTB, BGN Serahkan Nasib Pekerja ke Mitra

Di Tengah Isu PHK Relawan MBG di NTB, BGN Serahkan Nasib Pekerja ke Mitra

BGN di NTB menyerahkan pengaturan jam kerja dan penggajian relawan MBG kepada mitra, menyusul penyesuaian anggaran operasional dapur.

Kabar Gembira bagi Pekerja, Jatah Cuti Tahunan Kini Resmi Dilindungi UU

Kabar Gembira bagi Pekerja, Jatah Cuti Tahunan Kini Resmi Dilindungi UU

Para pekerja kini bisa bernapas lega saat pemerintah menetapkan hari libur cuti bersama. Berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindun

Investasi Mandalika Belum Maksimal Serap Pekerja Lokal

Investasi Mandalika Belum Maksimal Serap Pekerja Lokal

Hasil riset PusDek UIN Mataram, sektor pariwisata yang digadang-gadang tumbuh dari KEK Mandalika justru menyerap porsi kecil.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer