LombokPost-Progres penanganan kasus stunting di Provinsi NTB termasuk yang tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), tahun 2023 angka stunting NTB sebesar 24,6 persen. Jumlah ini turun 8,1 persen dibanding data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.
Hasil survei SKI yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan RI bersama BKPK (Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan) ini juga menempatkan Provinsi NTB pada urutan ke-16 dari 38 provinsi dengan progres penurunan tertinggi se-Indonesia. Hasil ini cukup menggembirakan dan menjadi penyemangat untuk penanganan stunting secara lebih masif.
Penjabat Gubernur NTB Drs HL Gita Ariadi sangat mengapresiasi keberhasilan NTB dalam menurunkan kasus stunting. “Apresiasi untuk semua pihak yang telah bersama sama menurunkan kasus stunting,” kata Pj Gubernur NTB Miq Gite.
Menurut Miq Gite, menangani kasus stunting bukan persoalan mudah. Tidak bisa juga dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan. “Hasil ini juga adalah buah dari kebijakan pemimpin-pemimpin NTB sebelumnya. Kebijakan yang terus dilakukan dan disempurnakan,” jelas Miq Gite.
Pemerintah terus mengupayakan pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif. Stunting menjadi tugas bersama dengan melibatkan peran multi sektor. Mengedepankan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia bebas stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS mengatakan, hasil SKI tahun 2023 diungkapkan Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin saat rapat evaluasi pencapaian target prevalensi stunting/tengkes di Istana Wapres, Selasa (19/3).
Dr Hamzi Fikri menjelaskan, hasil SKI 2023 berdasarkan laporan Menteri Kesehatan RI menunjukkan prevalensi stunting Indonesia sebesar 21,5 persen. Apabila dibandingkan dengan angka stunting Indonesia tahun 2022 yakni 21,6 persen, maka terjadi penurunan sebesar 0,1 persen.
“Sementara tahun 2023 ini masih ada lima provinsi yang memiliki prevalensi stunting di atas 30 persen. Yakni NTT, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, Sulawesi Barat, dan Papua Tengah,” kata Dr Hamzi Fikri.
Pada tahun 2022, stunting di NTB berada pada angka 32,7 persen. Hal ini menjadikan NTB salah satu dari 12 provinsi prioritas pemerintah untuk penguatan intervensi stunting di Indonesia. Alasannya, prevalensi stunting tinggi di atas jumlah agregat nasional.
Adapun 12 provinsi prioritas pada tahun 2022, yakni NTT sebesar 35,3 persen; Sulawesi Barat 35 persen; NTB 32,7 persen; Aceh 31,2 persen; dan Kalimantan Barat 27,8 persen.
Selanjutnya Sulawesi Utara 27,7 persen; Kalimantan Selatan 24,6 persen; Jawa Barat 20,2 persen; Jawa Timur 19,2 persen; Jawa Tengah 20,8 persen; Sumatera Utara 21,1 persen; dan Banten 20 persen.
Secara umum, pemerintah menargetkan angka prevalensi stunting Indonesia tahun 2024 mencapai 14 persen. Hal ini akan dicapai dengan berbagai strategi. Di antaranya; pemetaan intervensi; pendampingan keluarga prioritas melalui tim pendamping keluarga untuk memastikan ibu-ibu hamil dan balita memiliki asupan nutrisi yang baik.
Selain itu dilakukan penguatan intervensi spesifik. Seperti pemberian makanan tambahan, asupan vitamin, imunisasi, dan pemberian ASI eksklusif.
Selanjutnya; penguatan data rutin untuk memenuhi alat ukur terstandar; pelatihan kader posyandu di seluruh Indonesia; dan penguatan konvergensi pembiayaan dengan menguatkan sinergi sampai ke tingkat desa untuk menurunkan stunting secara efektif dan efisien.
Dr Hamzi Fikri menambahkan, penurunan stunting di NTB sejalan dengan intervensi sensitif dan spesifik yang dilakukan Pemprov NTB. Salah satunya melalui dukungan bagi seluruh kabupaten/kota sehingga mampu mencapai 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STMB).
“Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong pencapaian STBM sebagai salah satu determinan stunting. NTB kini menjadi provinsi pertama di Indonesia yang berhasil mencapai 5 Pilar STBM,” kata Dr Hamzi Fikri.
Intervensi spesifik dalam penanganan stunting yang dilakukan Pemprov NTB membawa Provinsi NTB menjadi provinsi dengan berbagai pencapaian terbaik. Di antaranya pemantauan pertumbuhan anak mencapai 91,40 persen, asupan gizi ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) mencapai 89,8 persen.
Selain itu, NTB juga menjadi provinsi dengan pencapaian imunisasi dasar lengkap yang mencapai 100 persen, posyandu keluarga sebanyak 7.744 atau 100 persen. Posyandu aktif lebih dari 99 persen menjadikan NTB provinsi dengan cakupan posyandu aktif tertinggi di Indonesia.
Selanjutnya surveilans gizi di 176 puskesmas mencapai 100 persen, desa bebas dari buang air besar sembarangan mencapai 100 persen, dan tercapainya 5 pilar STBM di seluruh kabupaten/kota.
Intervensi sensitif juga dilakukan dalam upaya penanganan stunting. Yaitu melalui gerakan bakti stunting terintegrasi pada program Jumat Salam di seluruh kabupaten/kota.
Gerakan ini mengutamakan pemberian protein hewani berupa telur untuk keluarga yang memiliki anak balita stunting, wasting, ibu hamil KEK, serta ibu hamil anemia.
“Program ini melibatkan seluruh OPD di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan mitra potensial,” jelas Dr Hamzi Fikri.
Selain itu, ada juga gerakan orang tua asuh, gerakan dapur dahsyat bersama kabupaten/kota, dan pendampingan keluarga berisiko stunting.
Inovasi penanganan stunting juga dilakukan melalui integrasi dan kolaborasi di kabupaten/kota. Pemanfaatan data by name by address pada e-PPGBM sebagai acuan pengawasan dan intervensi stunting. Pemenuhan standar alat ukur/antropometri di posyandu keluarga, dukungan dana desa untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) balita dan ibu hamil, serta insentif kader posyandu.
Selain itu dilakukan edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di posyandu keluarga. Hal ini dilakukan melalui gerakan zero waste, bank sampah, pencegahan pernikahan dini, screening penyakit menular/tidak menular, dan pemberdayaan UMKM.
Dr Hamzi Fikri menambahkan, persentase penanganan stunting NTB berdasarkan hasil survei dari tahun ke tahun menunjukkan hasil yang menggembirakan.
Pada tahun 2018 berdasarkan hasil survei Riskesdas berada di angka 33,49 persen. Berdasarkan survei SSGI tahun 2021 31,4 persen, dan tahun 2023 menjadi 24,6 persen berdasarkan SKI. (lil)
Editor : Haliludin