LombokPost-Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) NTB merilis realisasi Pendapatan Negara Wilayah NTB, hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp 5,4 triliun atau 56,31 persen target.
“Mampu tumbuh sebesar 108,34 persen dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama,” terang Kepala Kanwil DJPb NTB Ratih Hapsari Kusumawardani.
Pada lingkup Provinsi NTB, penerimaan Perpajakan menyumbang 91 persen dari total penerimaan negara, sebesar Rp4,9 triliun, sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) menyumbang 9 persen dari total Penerimaan Negara yaitu sebesar Rp 494,79 miliar.
Kemudian di sisi belanja negara, mampu mengalami pertumbuhan sebesar 5,72 persen secara tahunan.
Kondisi ini di dukung oleh membaiknya realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar 6,64 persen secara tahunan dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 5,25 persen.
Dirinya menjelaskan, adapun kondisi BPP hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp 4,9 triliun. Realisasi ini didominasi oleh Belanja Barang sebesar Rp 2 triliun lebih atau 50,64 persen dari pagu, dan Belanja Pegawai sebesar Rp 2.1 triliun atau 66,41 persen dari pagu.
Di samping itu, Belanja Modal turut memberi andil pada BPP atau Belanja Kementerian/Lembaga, yakni sebesar Rp 737,69 miliar atau 44,49 persen dari pagu.
“Terakhir, ada Belanja Bantuan sosial yang telah direalisasikan sebesar Rp 11,16 miliar dari pagu tahun 2024 sebesar Rp 20,19 miliar,” terangnya.
Kondisi pertumbuhan belanja didorong oleh akselerasi kegiatan yang dilaksanakan oleh satker-satker lingkup Provinsi NTB. Lima Kementerian/Lembaga dengan kinerja realisasi belanja tertinggi di NTB, ada Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu), BKKBN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Kementerian Perindustrian.
Selanjutnya, kinerja enerimaan pajak sampai 31 Juli 2024 di NTB berhasil dikumpulkan sebesar Rp 2,3 triliun atau 54,56 persen dari target sebesar Rp 4,3 triliun, ini tumbuh sebesar 33,41 persen.
Ratih mengungkapkan berdasarkan nominal capaian penerimaan per jenis pajak 2024 di NTB, didominasi oleh Pajak Penghasilan sebesar Rp 1,5 trilun dan PPN serta PPnBM sebesar Rp 591,4 Miliar.
Proporsi PPh yang besar, membuat pertumbuhan pajak secara keseluruhan tetap terjaga.
Pajak Penghasilan mengalami pertumbuhan positif, ini didukung oleh peningkatan hampir di semua jenis pajak penghasilan dan sektor yang berkaitan.
“PPN dan PPnBM mengalami pertumbuhan negatif dikarenakan peningkatan restitusi pada sektor Konstruksi, dan Perdagangan. Sementara sektor lain mengalami pertumbuhan positif,” terangnya.
Pada periode Januari hingga Juli 2024, tiga sektor usaha dengan kontribusi pajak terbesar di NTB; Sektor Administrasi Pemerintah dengan peranan 28,28 persen, disusul dengan sektor Pertambangan sebesar 19,31 persen, dan sektor Perdagangan sebesar 12,83 persen.
Pertumbuhan tertinggi sektor usaha dominan dialami oleh sektor Pertambangan sebesar 177,98 persen, disebabkan adanya pembayaran PBB Pertambangan.
“Disusul oleh sektor Real Estat dengan pertumbuhan sebesar 128 persen, yang terjadi karena terdapat pembayaran royalti PPh Pasal 26 di bulan Januari atas penyelenggaraan event MotoGP Mandalika 2023 lalu,” tandasnya. (yun)
Editor : Kimda Farida