LombokPost - Pemprov NTB terus mendorong peningkatan akses air minum yang layak dan aman bagi masyarakat, melalui proyek strategis pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Pulau Lombok.
“Proyek ini dirancang untuk memperkuat layanan air bersih di tiga wilayah utama, yaitu Kota Mataram, Lombok Barat, dan Lombok Utara, dengan kapasitas pasokan mencapai 400 liter per detik,” tegasnya.
Pemprov NTB sendiri telah berpartisipasi dalam kick-off meeting fasilitasi penyusunan Pra Studi Kelayakan Proyek SPAM Regional Lombok yang diselenggarakan oleh Bappenas belum lama ini.
Pertemuan tersebut menjadi momentum awal dalam menyusun peta jalan pembangunan SPAM Regional Lombok secara menyeluruh, dari hulu hingga hilir (source-to-tap), mulai dari pengambilan air baku hingga ke sambungan pelanggan.
Proyek ini juga didasarkan pada dokumen perencanaan Rencana Induk SPAM (RISPAM) NTB 2024–2040 yang menargetkan capaian 100 persen tingkat pelayanan air minum perkotaan di tiga kabupaten/kota tersebut pada tahun 2044.
“Fasilitasi dari Bappenas ini merupakan tindak lanjut atas studi pendahuluan pembangunan SPAM Regional Lombok yang telah dilakukan oleh Kementerian PU pada tahun 2024 lalu,” jelas Iswandi.
Studi tersebut mengusulkan skema pendanaan melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Rencananya, dari kerja sama bilateral antara Indonesia dan Australia melalui program Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
Dalam skema KPBU ini, keterlibatan sektor swasta menjadi kunci utama untuk memastikan efisiensi operasional dan keberlanjutan layanan, dengan skema ini, diharapkan bisa menarik investasi swasta yang layak secara finansial serta sesuai dengan kerangka regulasi nasional dan praktik internasional yang didukung oleh KIAT.
Iswandi menjelaskan Pemprov NTB memiliki beberapa tugas yang telah diarahkan oleh Bappenas dalam proses penyusunan pra studi kelayakan, diantaranya memastikan ketersediaan air baku yang akan digunakan sebagai sumber utama SPAM.
Serta menjalin kesepakatan bersama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di masing-masing kabupaten/kota terkait harga air baku. Saat ini, fokus pra studi kelayakan masih diarahkan pada pemanfaatan air baku dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Segara.
Berkaitan dengan kebutuhan anggaran pembangunan SPAM melalui skema KPBU, Iswandi menyatakan angka pasti masih menunggu hasil akhir dari pra studi kelayakan.
Meski nilai investasi, seperti yang dikutip dari situs resmi Simpul KPBU Kementerian PU mencapai Rp 1,70 triliun. “Terkait dengan berapa biaya pembangunannya, saya belum bisa pastikan, nanti itu akan terungkap setelah pra studi kelayakannya selesai,” kata Iswandi.
Dalam waktu dekat, dijadwalkan akan digelar rapat tindak lanjut antar pemangku kepentingan untuk mempersiapkan tugas-tugas lanjutan yang menjadi tanggung jawab Pemprpv NTB.
Rapat ini penting untuk memperkuat koordinasi antar pihak dan menjaga momentum percepatan proyek, agar tahapan pra studi kelayakan nisa selesai tepat waktu dan dilanjutkan pada tahapan berikutnya. “Kita sangat membutuhkan ini,” tandasnya.
Editor : Siti Aeny Maryam