LombokPost - Pemprov melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB resmi mengajukan Dana Siap Pakai (DSP), ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), guna mendukung penanganan bencana di sejumlah daerah yang terdampak.
Pengajuan DSP tersebut dilakukan seiring penetapan status tanggap darurat bencana di tingkat Provinsi NTB yang telah ditandatangani oleh Gubernur NTB pada 19 Januari 2026.
“Sudah enam kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat,” terang Sekretaris BPBD NTB Ahmad Yani, Jumat (30/1).
Enam daerah tersebut meliputi Bima, Dompu, Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat.
“Infrastruktur banyak yang rusak di enam kabupaten, tapi yang paling parah itu di Bima, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Barat,” ungkapnya.
Sementara empat kabupaten lainnya masih berstatus siaga darurat, yakni Kota Mataram, Kota Bima, Lombok Utara dan Sumbawa Barat.
“Kalau siaga darurat, ancaman bencana belum masif. Gejalanya ada, tapi belum terjadi pergerakan ke ancaman langsung,” tambahnya.
Pengajuan DSP dilakukan setelah pihaknya melakukan kajian awal terhadap dampak bencana, khususnya kerusakan infrastruktur di wilayah terdampak.
“Kami tetap berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan status tanggap darurat ini,” kata dia.
Berdasarkan hasil kajian sementara, BPBD NTB memperkirakan total kerugian akibat kerusakan infrastruktur di enam kabupaten tersebut mencapai Rp 8 miliar hingga Rp 10 miliar.
Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan dapat berubah, seiring proses pendataan lanjutan di lapangan.
“Ini masih data mentah, khusus infrastruktur,” ujarnya.
Pengajuan DSP yang dilakukan BPBD NTB mencakup kebutuhan logistik, serta sebagian dukungan untuk perbaikan infrastruktur yang terdampak bencana.
Nantinya, DSP yang diberikan BNPB tidak selalu dalam bentuk uang tunai.
BNPB memiliki mekanisme penyaluran bantuan berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian kebutuhan di lapangan.
Sehingga besaran dan bentuk bantuan yang disalurkan, sepenuhnya menjadi kewenangan BNPB.
“Kami ajukan untuk logistik dan sebagian infrastruktur. Soal berapa yang disetujui, itu tergantung hasil review dari BNPB,” ujarnya.
Melalui pengajuan DSP ini, BPBD NTB berharap BNPB dapat segera memberikan dukungan guna mempercepat penanganan darurat, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak, serta perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana.
“Kita sudah ajukan dan tinggal menunggu. Kita hanya berharap dukungan itu bisa segera turun,” harapnya.
Selain pengajuan DSP, BPBD NTB juga terus melakukan evaluasi, terhadap masa berlaku status tanggap darurat bencana di tingkat provinsi.
Durasi tanggap darurat, kata Ahmad Yani, bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Artinya, status tanggap darurat dapat dicabut sewaktu-waktu apabila situasi telah terkendali.
“Tergantung evaluasi kejadian. Kalau dalam 10 atau 20 hari kondisi sudah normal, statusnya bisa dicabut dan masuk masa transisi darurat,” pungkasnya.
Pemprov NTB mengajak berbagai mitra pemangku kepentingan, untuk berkolaborasi membantu masyarakat yang terdampak banjir.
Hal tersebut disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekda NTB Lalu Mohammad Faozal.
Pemprov NTB sangat menyadari keterbatasan anggaran dalam penanganan dampak banjir, sehingga dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan, untuk meringankan beban masyarakat.
Editor : Kimda Farida