LombokPost - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah membuka pendaftaran Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama lingkup Pemprov NTB Tahun 2026.
Pendaftaran dilakukan secara daring melalui situs resmi BKD NTB, berlangsung dari 5 - 19 Februari 2026.
Ketua Tim Panitia Seleksi (Pansel) 1 Prof Riduan Mas’ud mengungkapkan animo pendaftar tahun ini cukup beragam. “Ya, saya lihat cukup bagus lah, variatif dari berbagai kabupaten dan kota juga ada yang daftar,” ujarnya, Kamis (12/2).
Tim Pansel berharap pelamar tidak hanya ASN dari Pemprov NTB, tetapi juga dari kabupaten dan kota yang memiliki kapasitas, serta kredibilitas dapat berpartisipasi dan mendaftar untuk mengabdi di tingkat provinsi.
Dikatakannya, seleksi terbuka ini memberikan peluang yang lebih luas bagi calon pemimpin daerah untuk teruji kemampuan manajerialnya. “Di Provinsi kan kolamnya lebih luas, sehingga ke depan kemampuan manajerial benar-benar teruji,” imbuhnya.
Berdasarkan data sementara, ada 14 pelamar telah mendaftarkan diri di sejumlah jabatan. Seperti Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2 orang pelamar.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga 3 orang. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan 1 orang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 3 orang. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda NTB 1 orang.
Selain itu, posisi Wakil Direktur RSUD NTB untuk bidang Perencanaan dan Keuangan, Umum dan Operasional, SDM, Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, serta Pelayanan masing-masing diisi oleh satu pelamar.
Namun, beberapa jabatan lain seperti Direktur Utama RSUD NTB, Kepala Biro Umum dan Administrasi Pimpinan Setda NTB, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman, serta Kepala Dinas Kebudayaan masih belum ada pendaftar.
Menanggapi kondisi tersebut, Prof Riduan memastikan peluang mendaftar masih terbuka lebar. “Kalau yang belum ada pendaftarnya, pasti akan ada daftar, karena prosesnya masih berjalan,” ujarnya.
Prof Riduan memperkirakan para pelamar berjuang memenuhi persyaratan khusus, yaitu bagi PNS yang berasal dari Pemprov NTB harus mendapatkan rekomendasi dari atasan langsung atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Baca Juga: Anggaran Rp 75 Miliar Siap Bayar THR dan Gaji ke-13 Guru Pemprov NTB
Sedangkan bagi PNS dari luar instansi Pemprov NTB harus memperoleh persetujuan dari PPK. “Mungkin belum semua mendapatkan rekomendasi dari atasan atau sedang melengkapi administrasi untuk diunggah syarat-syaratnya di link yang sudah kita sebar,” jelas Guru Besar UIN Mataram tersebut.
Sekali lagi, seleksi ini terbuka bagi ASN terbaik, baik dari kota maupun kabupaten, dengan tujuan mendapatkan calon yang benar-benar berkualitas.
“Kami benar-benar mengedepankan objektivitas, menilai prestasi dan integritas setiap calon,” jelasnya.
Dengan dibukanya pendaftaran ini, ASN dari seluruh wilayah memiliki kesempatan yang sama, untuk menunjukkan kompetensi dan dedikasinya, serta berkontribusi dalam pembangunan Provinsi NTB.
“Saya rasa kita terbuka untuk kader terbaik dari ASN, baik kota maupun kabupaten untuk berpartisipasi ya, supaya kita dapat yang terbaik dari yang baik,” tegasnya.
Sementara itu, berkaitan dengan rekam jejak dan integritas para pelamar yang kerap menjadi atensi publik, dirinya menegaskan tim pansel bekerja dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme.
Sejak menerima Surat Keputusan (SK) penugasan dan menggelar rapat bersama tim pansel, fokus utama penilaian adalah menelaah rekam jejak setiap calon secara mendalam.
Prof Riduan mengaku kompisisi tim pansel ada dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat, sehingga proses seleksi dapat dilakukan secara cermat dan akurat.
“Kami tekankan bagaimana melihat rekam jejak dari calon-calon yang daftar, ini akan lebih menekankan menilai, menelaah rekam jejak dari masing-masing personal pelamar,” pungkasnya.
Kepala BKD NTB Tri Budiprayitno memaparkan rangkaian tahapan seleksi seleksi terbuka, dimulai dengan seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak calon peserta.
“Pada tahap ini, panitia melakukan verifikasi terhadap kelengkapan berkas administrasi sesuai ketentuan yang dipersyaratkan,” ujarnya.
Selain itu, panitia juga menelusuri rekam jejak calon peserta, termasuk jabatan sebelumnya, integritas, dan moralitas, untuk memastikan hanya peserta yang memenuhi syarat yang dapat melanjutkan ke tahap berikutnya.
Tahap kedua adalah seleksi kompetensi, yang menggunakan metode Assessment Center. Penilaian dilakukan melalui tes tertulis, diskusi, dan wawancara untuk mengevaluasi kemampuan manajerial serta keterampilan peserta dalam mengambil keputusan.
Tahap ketiga adalah seleksi penulisan makalah, di mana panitia menilai isi makalah yang dibuat peserta sebagai salah satu indikator kemampuan analisis dan perencanaan strategis calon pejabat.
Tahap keempat adalah wawancara, bertujuan menggali lebih dalam komitmen dan kompetensi peserta, termasuk kemampuan memimpin dan mengelola organisasi pemerintahan.
“Proses seleksi dirancang untuk menilai kompetensi, integritas, dan dedikasi para peserta secara menyeluruh,” tegasnya.
Editor : Prihadi Zoldic