Dalam pertemuan yang digelar pada Kamis (12/2) di Mataram, kedua pihak sepakat bahwa pembangunan NTB ke depan harus berlandaskan data dan kajian ilmiah yang presisi, bukan sekadar intuisi administratif.
Satu poin penting yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah status Nota Kesepahaman (MoU) antara Gubernur NTB dan Rektor Unram yang telah kedaluwarsa pada tahun 2025.
Koordinasi Pokja Sosial dan Kependudukan BRIDA NTB, Lalu Suryadi, S.P., M.M., mengungkapkan bahwa pembaruan MoU ini bukan sekadar urusan administratif, melainkan pengaktifan kembali "keran" kolaborasi yang lebih luas.
Tanpa payung hukum yang kuat, integrasi program seperti pendanaan riset bersama dan penempatan mahasiswa magang di instansi pemerintah akan sulit terealisasi secara maksimal.
Fokus pada Masalah Akar Rumput
Kepala BRIDA NTB, I Gede Putu Aryadi, S.Sos., M.H., menyampaikan pesan kuat mengenai arah kebijakan riset daerah: Aplikatif dan Solutif. Visi research-based policy atau kebijakan berbasis riset menjadi kompas baru bagi pembangunan di Nusa Tenggara Barat.
Beberapa isu krusial yang masuk dalam radar prioritas kolaborasi ini meliputi:
- Akselerasi Pengentasan Kemiskinan: Menggunakan data riset untuk intervensi yang lebih tepat sasaran.
- Intervensi Stunting: Pendekatan multidimensi melalui keterlibatan akademisi kesehatan dan sosial.
- Ketahanan Pangan & Pariwisata: Memastikan NTB tetap menjadi destinasi dunia tanpa mengabaikan ketersediaan pangan lokal yang mandiri.
Salah satu hal yang menarik dalam pertemuan ini adalah rencana penyatuan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan konsep Desa Berdaya.
Mahasiswa tidak lagi sekadar menjalankan program formalitas, tetapi menjadi motor penggerak inovasi di desa-desa yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah provinsi.
Selain itu, rekomendasi strategis yang dihasilkan mencakup pembentukan Pusat Inovasi dan Inkubasi Bisnis.
Langkah ini diharapkan mampu mengubah potensi daerah yang melimpah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi melalui sentuhan teknologi dari para peneliti Unram.
Pertemuan ini diakhiri dengan komitmen pembentukan tim koordinasi teknis yang akan menyusun roadmap (peta jalan) kolaborasi riset dan pengabdian.
Dengan adanya peta jalan ini, sinergi antara Unram dan Pemprov NTB diharapkan tidak hanya bersifat momentum, tetapi menjadi sistem yang berkelanjutan.
Langkah berani ini diharapkan menjadi sinyal positif bagi masyarakat NTB bahwa kebijakan publik yang menyentuh hidup mereka kini dirancang melalui proses pemikiran mendalam, berbasis data, dan berorientasi pada kemajuan jangka panjang.
Editor : Siti Aeny Maryam