LombokPost - Pemprov NTB masih mematangkan rencana pembentukan NTB Capital. Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan tidak ingin terburu-buru dalam merealisasikan lembaga tersebut karena ingin memastikan tata kelola dan konsep bisnisnya benar-benar matang.
Iqbal menjelaskan, pendekatan yang dipilih saat ini adalah mengedepankan prinsip keberlanjutan atau sustainability. “Memang saya memilih sustainability. Jadi saya tidak ingin buru-buru dengan NTB Capital ini,” terangnya.
Dalam hal ini, Pemprov NTB ingin menghindari kesalahan manajemen yang pernah terjadi pada sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) sebelumnya. “Kita tidak ingin mengulangi kesalahan manajemen yang sama dengan BUMD-BUMD kita sebelumnya. Kita ingin menjadi sesuatu yang baik,” ujarnya.
Pemprov NTB lebih memilih membangun lembaga tersebut secara bertahap, meskipun membutuhkan waktu lebih lama. Baginya, yang terpenting adalah menghadirkan institusi yang kuat dan memiliki fondasi yang jelas. “Tidak apa-apa pelan sedikit, tetapi kita bikin institusi yang betul-betul baik dan betul-betul kuat,” katanya.
ntb cBaca Juga: Benahi PT GNE, Percepat Pembentukan PT NTB Capital, Tumbuhkan Usaha dan Peningkatan PAD
Dalam proses pembentukan NTB Capital, juga harus melalui tahapan persetujuan dari DPRD NTB. Gubernur Iqbal menyebut dukungan dari lembaga legislatif sejauh ini cukup positif.
“Pada akhirnya kita juga harus meminta approval dari DPRD NTB. Alhamdulillah pimpinan DPRD maupun anggota semuanya mendukung,” ungkap pria asal Lombok Tengah tersebut.
NTB Capital nantinya dirancang sebagai perusahaan induk atau holding yang akan mengelola berbagai potensi usaha daerah. Saat ini, Pemprov NTB masih mencari model kelembagaan dan bisnis yang paling tepat agar lembaga tersebut dapat berjalan secara profesional dan berkelanjutan.
Pihaknya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dari proses tersebut, terdapat sejumlah penyesuaian terhadap konsep awal yang telah disusun. “Ada beberapa perbaikan konsep di sana-sini,” imbuhnya.
Gubernur Iqbal menambahkan, di tahap yang sedang berlangsung saat ini adalah proses konsultansi dengan para konsultan profesional untuk menyusun konsep bisnis yang komprehensif.
“Tahap terakhir itu adalah konsultansi. Jadi kita melakukan konsultasi dengan konsultan-konsultan terbaik yang ada di Indonesia untuk bisa menghasilkan konsep bisnis yang tepat,” pungkasnya.
Kepala Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan (AP) Setda NTB Izzudin Mahili mengatakan Pemprov NTB saat ini masih berada pada tahap persiapan untuk menunjuk konsultan yang akan menyusun kajian, desain kelembagaan, serta aspek regulasi terkait pembentukan NTB Capital.
“Kami sedang mempersiapkan proses penunjukan konsultan untuk membantu penyusunan kajian, desain kelembagaan, serta aspek regulasinya,” jelasnya.
Seluruh tahapan tersebut dilakukan secara hati-hati agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
Terkait penunjukan konsultan, Izzudin menjelaskan pada prinsipnya proses tersebut terbuka bagi pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang terkait.
Konsultan dapat berasal dari kalangan lokal maupun nasional, selama memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Selain itu, Pemprov NTB juga akan menyiapkan penyusunan naskah akademik sebagai salah satu persyaratan dalam proses pembentukan regulasi daerah.
Naskah akademik tersebut nantinya menjadi dasar dalam penyusunan peraturan daerah (Perda) yang berkaitan dengan NTB Capital.
“Kajian yang disiapkan tidak hanya terbatas pada penyusunan naskah akademik, tetapi juga akan melakukan kajian yang lebih luas terkait pengembangan BUMD, termasuk konsep pembentukan holding BUMD,” bebernya.
Kajian tersebut akan mencakup berbagai aspek penting, mulai dari aspek hukum, kelembagaan, bisnis, hingga keuangan.
Menurutnya, kajian tersebut sangat penting untuk memastikan desain kelembagaan NTB Capital yang akan dibentuk nantinya memiliki dasar regulasi yang kuat serta mampu berjalan secara sehat dari sisi bisnis.
“Kajian ini penting agar desain kelembagaan yang dibangun nantinya kuat secara regulasi dan sehat secara bisnis,” pungkasnya.
Editor : Kimda Farida