Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Mulai dari kampanye sampai pelaksanaan pemilihan. Akan ada banyak orang berkerumun, dan banyak terjadi penggunaan alat secara bersama-sama sehingga menjadi penularan. Ketakutan penularan itu akan berdampak pada legitimasi pemimpin terpilih karena berkaitan dengan tingkat partisipasi memilih. Meski tidak akan berpengaruh pada sah atau tidaknya pemimpin terpilih.
Membincangkan pemilihan maka pertanyaan yang kemudian selalu muncul adalah bagaimana sosok pemimpin yang ideal? Sebagaimana diketahu bersama dalam pemilihan di Indonesia, pemilih tidak hanya memilih bupati, walikota, gubernur dan presiden. Tetapi juga memilih wakilnya. Dan itu satu paket yang terpisah. Pemilih tidah hanya memilih bupati, walikota, gubernur, dan presiden saja dahulu kemudian wakilnya. Pemilihan dilakukan dalam waktu yang bersamaan, dalam surat suara yang sama. Maka pertanyaannya kemudian bergeser, pasangan pemimpin seperti apa yang ideal?
Para sarjana kemudian memberikan berbagai macam jawaban. Ada sarjana yang melihat dari luasnya geografis Indonesia sehingga memunculkan pasangan ideal itu adalah duet Jawa dan Luar Jawa. Jawa adalah pusat dan kunci sehingga harus ada yang mewakili Jawa. Fakta sejarah juga menunjukan presiden selalu orang Jawa. Hanya Habibie yang bukan meski ia selalu ingin terlihat njawani. Ada pula yang melihat dari ideologi politik sehingga pasangan yang ideal adalah duet nasionalis-agamis (terutama Islam).
Pasangan ini akan mampu merangkul semua pemilih dengan spektrum yang berjauhan sehingga menjadi satu kesatuan membangun bangsa dan daerah. Ada juga yang menganjurkan duet militer dan sipil. Satu sosok menggambarkan ketegasan dan wibawa, dan sosok lain melengkapi dengan lemah lembut pendekatan pada masyarakat. Pembangunan bukan hasil indoktrinasi tetapi bagian dari upaya persuasif pemimpin.
Berkaitan dengan spekulasi di atas pendapat Herbert Feith – peletak studi pemilu di Indonesia – beberapa dekade silam layak untuk dipertimbangkan. Menurutnya pasangan ideal di Indonesia ialah duet solidarity maker dan administratuur. Pemimpin dengan tipe solidarity makerkemudian sangat dibutuhkan untuk menguatkan pengakuan dari masyarakat atas kepemimpinannya (kebutuhan legitimasi).
Kita tidak bisa membayangkan pemimpin mampu bekerja ketika legitimasinya rendah. Bila pemimpin tidak memiliki legitimasi maka apapun kebijakannya akan selalu dianggap salah oleh masyarakat. Legitimasi itu bisa berasal dari mana saja. Bila mengikuti pemikiran Max Weber, maka sumber legitimasi berasal dari tiga hal, yaitu nilai tradisi, kharisma, dan atau legal-rasional. Seorang pemimpin bisa saja memiliki lebih dari satu sumber legitimasi.
Adapun pemimpin dengan tipe administatuur merupakan sosok yang bekerja di lapangan. Pemimpin inilah yang kemudian mengejawantahkan berbagai slogan dari pemimpin yang bertipe solidarity maker. Sosok inilah yang kemudian merumuskan berbagai kebijakan pembangunan sebagaimana pernah dijanjikan. Pemilih membutuhkan slogan untuk menumbuhkan rasa percaya diri. Namun tidak cukup itu, pemilih juga membutuhkan kerja nyata sebagai pelaksanaan dari slogan-slogan berupa program pembangunan. Di sinilah pemimpin dengan tipe administratuur dibutuhkan.
Bila melihat pemimpin daerah sebagai satu pasang maka kombinasinya calon kepala daerah adalah yang bertipe solidarity maker dan wakilnya seorang administratuur. Apa sebab? Karena biasanya pemilih lebih memperhatikan calon presiden/gubernur/walikota/bupati daripada wakilnya.
Dan biasanya memang sosok inilah yang banyak tampil di depan baik saat kampanye maupun setelah terpilih nantinya. Sementara wakilnya bukan tidak berfungsi tetapi malah jauh lebih berfungsi karena ia bertugas mewujudkan slogan dari pasangannya. Wakil lebih berperan di belakang layar dalam situasi senyap. Wujud dari kombinasi ini terlihat pada Dwi Tunggal Soekarno-Muh. Hatta.
Kombinasi solidarity maker dan administratuur ini layak dipikirkan menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Pasangan terpilih haruslah mendapat kepercayaan yang luas dari masyarakat. Masalah kepercayaan ini merupakan sesuatu yang sedang langka di bangsa ini. Banyak pemilih kemudian tidak percaya lagi pada proses politik dan pemerintahan. Paling mudah dapat dilihat dari tingkat partisipasi memilih yang terus menurun dari pemilu ke pemilu.
Meskipun taun 2019 tingkat pemilihan naik tapi perlu dipikirkan untuk terus meningkatkannya. Karena di Indonesia memilih adalah hak bukan kewajiban sebagaimana negara lain di dunia. Tentu kita tidak melupakan berbagai permasalahan yang menyebabkan pemilih tidak bisa menggunakan haknya seperti masalah mobilitas, administrasi kependudukan, dan sebagainya yang telah banyak diungkap para sarjana.
Bila kemudian pemilih tidak mempercayai lagi proses politik dan pemerintahan maka munculan gejala kemudian disebut sebagai meluasnya ketidakpercayaan politik. Sebagaimana diungkapkan Hamdi Muluk, seorang yang menekuni bidang Psikologi Politik, kondisi ini terjadi ketika masyarakat menilai proses politik merupakan permainan belaka dan masyarakat hanya menjadi penonton belaka. Lebih jauh diungkapkan bila gejala ini terus meluas maka dikhawatirkan akan terjadi boikot terhadap berbagai proses politik, termasuk di dalamnya berbagai program pembangunan. Padahal sebagaimana didengungkan selama ini, pembangunan tak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari pemilih.
Untuk meraih kepercayaan itu, dalam pasangan calon hendaknya memiliki seorang yang bertipe administratuur. Secara lebih jelas mereka yang mengerti tentang birokrasi pemerintah. Penguasaan tentang birokrasi ini penting karena kelompok inilah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pemahaman tentang birokrasi ini tentulah tidak bisa dipelajari dalam waktu yang singkat karena kompleksnya persoalan di dalamnya. Bukan berarti dalam pasangan calon harus ada yang berprofesi sebagai (mantan) birokrat. Sosok ini bisa saja berasal dari mereka dari luar birokrasi namun memiliki pengetahuan yang cukup untuk tentangn birokrasi. Artinya pengetahuan ini bisa berasal dari pengalaman, ataupun hasil pengamatan sebagai akademisi (pakar).
Kita bersama-sama menunggu pasangan yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah 2020. Semoga pelaksanaan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dibutuhkan oleh masyarakat. (*)
Advertisement
Advertisement
Lombok PostIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement

