Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Peran Pemuda dalam Politik

A
Penulis: Administrator❯
Ilustrasi Pilkada (Dok. Jawa Pos)
Ilustrasi Pilkada (Dok. Jawa Pos)
PEKAN lalu diselenggarakan pengkaderan oleh sebuah organisasi kepemudaan di Lombok Timur. Karena penasaran dengan acara ini penulis memutuskan untuk mengikutinya. Padahal bukan termasuk pengurus dari organisasi. Kegiatan terkesan eksklusif karena diikuti sekitar 30 orang di luar pemateri.

Dilaksanakan sebuah desa wisata yang terkenal sejuk dalam 2 hari 1 malam. Acaranya padat dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 malam. Namun peserta tidak terasa lelah karena diselenggarakan dengan menarik baik dari kemasan acara maupun materi yang diberikan.

Salah satu materi berkaitan dengan dinamika politik lokal di Lombok Timur. Rencananya pematerinya seorang Wakil Ketua DPRD Lombok Timur. Namun karena satu dan lain maka beliau berhalangan. Maka panitia kemudian berencana untuk menghapus kegiatan. Namun pengurus di tingkat provinsi kemudian menolak materi harus diberikan meski format atau pemateri diganti oleh orang lain.

Maka panitia kemudian berembuk dan mencari pemateri pengganti. Kemudian diputuskan bila penulis menjadi pemateri pengganti meskipun awalnya hanya menjadi peserta biasa dalam kegiatan tersebut. Materi yang diamanahi berat tapi ringan juga, yaitu bagaimana posisi pemuda dalam politik baik lingkup nasional maupun lokal. Sekilas dalam tulisan ini akan dipaparkan ulang secara singkat materi yang diberikan.

Mari menempatkan pemuda sebagai bagian dari kaum intelektual. Maka tema kemudian digeser menjadi bagaimana peran kaum intelektual dalam politik? Dalam khasanah ilmu ada dua posisi besar yang diambil kaum intelektual. Pertama, kaum intelektual terlibat aktif dalam politik praktis. Maka kemudian kaum intelektual menjadi politikus.

Keterlibatan dalam politik ini kemudian diharapkan mampu membersihkan politik yang dalam bahasa Soe Hok Gie adalah dunia penuh dengan lumpur. Keterlibatan intelektual dalam politik akan menghasilkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Karena harusnya memang begitu politik berpihak pada rakyat kebanyakan. Politik bukan lumpur tapi air yang awalnya jernih. Ketika akhirnya menjadi lumpur itu salah politikus yang terlibat. Mereka yang melempar lumpur sehingga tidak jernih lagi.

Ambil kasus mengenai pencalonan Cak Nur (atau Nurcholish Madjid) dalam Pemilihan Presiden tahun 2004. Banyak pihak yang mendukung dengan berharap beliau bisa mengubah lumpur itu kembali menjadi air jernih. Dengan keterlibatan itu maka kebijakan publik yang merupakan proses politik kemudian akan berpihak pada rakyat. Kebijakan publik akan sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Ketika kebutuhannya sudah dipenuhi maka rakyat akan sejahtera dan kembali menganggap bahwa pemerintah itu ada. Dengan begini wibawa pemerintah akan kembali. Ketidakpercayaan pada (proses) politik yang sudah menggejala sejak jauh hari akan hilang, dan mereka percaya pada politik dan politikus. Presiden bukan segalanya tapi dengan wewenang dan kekuasaannya akan merubah kembali lumpur menjadi air.

Tidak semua setuju dengan pendapat di atas. Pendapat kedua menyatakan intelektual tidak usah masuk dalam politik praksis tetapi baiknya berada di luar sebagai penyeimbang. Sekuat apa pun integritas kaum intelektual tidak akan mampu bertahan dalam politik. Politik itu lumpur yang kotor.

Siapa pun yang mencemplungkan diri ke dalamnya tetap akan kotor. Maka intelektual harus berada di luar proses politik dan pemerintah untuk menjadi penyeimbang. Kaum intelektual kemudian memberikan saran dan kritik pada proses politik. Hal ini penting agar proses politik tidak makin jauh keluar dari rel kepentingan masyarakat kebanyakan.

Kembali pada kasus Cak Nur. Tidak sedikit yang menentang ide untuk ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden. Selama ini beliau sudah dikenal sebagai guru bangsa dan harus tetap berada di sana. Pemikiran dan gagasan yang jernih menjadi oase di tengah hiruk pikuk politik. Bila nanti menjadi presiden maka akan menurunkan derajatnya sebagai guru bangsa.

Ia akan berada dalam proses tawar menawar politik yang dipenuhi oleh sesuatu yang di luar logika manusia. Cak Nur akan kehilangan posisinya sebagai guru bangsa bila masuk dalam politik. Ia akan seperti politikus pada umumnya, mendahulukan perjuangan kepentingan (partai politik) daripada melayani rakyat sebagaimana tujuan pemerintah itu ada.

Lalu bagaimana menghadapi posisi ini? Dalam dua kutub yang berbeda selalu ada pandangan ketiga yang menjadi jalan tengah. Langkah ini ditawarkan Cornelis Lay dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar Ilmu Politik di Universitas Gadjah Mada. Dinamakannya jalan ketiga kaum inetelektual. Disebutkannya dalam kehidupan politik praktis seorang intelektual bisa mengambil langkah keluar masuk.

Seorang intelektual masuk dalam politik praktis untuk memberi perubahan atas apa yang terjadi. Seorang intelektual kemudian masuk membersihkan lumpur dan memberi penerangan jalan yang benar. Setelah selesai ia pun memutuskan keluar dari gelanggang itu. Atau bisa juga keluar ketika melihat situasi tidak juga berubah. Daripada ikut kotor oleh lumpur maka memilih keluar untuk menjaga kebersihannya.

Langkah itu sudah dilakukan penggagasnya. Sebagai kader PDIP ketika Megawati berkuasa maka ia memilih untuk terlibat mengawal pemerintahan dengan memberikan nasehat dan saran kepada presiden terpilih. Tentu saja tidak semua saran dituruti karena bukan Cornelis Lay menjadi presiden tetapi orang lain. Kecewa tentu saja tetapi demikianlah politik yang membutuhkan banyak kompromi.

Dan kemudian setelah Megawati tidak berkuasa maka ia kembali pada dunianya semula, yaitu kampus. Meskipun begitu ia tidak pernah lepas dari politik karena memang sarjana ilmu politik. Tidak lelah memberikan pendidikan politik pada mahasiswa, melakukan penelitian mengenai kondisi politik sebagai dasar pengambilan kebijakan oleh pemerintah, dan memberi penerangan politik pada masyarakat sebagai bentuk pengabdian masyarakat.

Maka kembali pada pertanyaan di awal, bagaimanakah peran (organisasi) pemuda dalam politik? Tentu saja harus dipikirkan dengan matang. Apakah memilih terlibat, atau hanya menjadi resi yang berada di luar politik-pemerintahan, maupun keluar masuk sesuai dengan perkembangan. Semua ada keuntungan dan kerugiannya masing-masing. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer