Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Memilih dan Sekitar Partisipasi

A
Penulis: Administrator❯
ILUSTRASI
ILUSTRASI
Oleh:

Robyan Bafadal

Pengajar di PS Pendidikan Sosiologi Universitas Hamzanwadi

 

SUATU ketika sebuah organisasi kepemudaan melaksanakan sebuah pelatihan bagi kader-kadernya. Untuk meningkatkan rasa kebangsaan salah satu materi yang diajukan mengenai pendidikan politik. Tapi tidak semua panitia setuju.

Apa sebab? Sebagian berpikir untuk apa dimasukkan pendidikan politik sebagai materi. Toh tahun ini daerah kita tidak menyelenggarakan pemilihan kepala eksekutif dan atau pemilihan legislatif. Jadi tidak perlu memasukan materi tentang politik. Mengapa muncul pemikiran demikian? Bahasan di bawah akan menjelaskan mengapa pemikiran tersebut muncul.

Dalam negara demokrasi, salah satu pilar yang membangunnya adalah terjadinya proses pergantian kepemimpinan nasional (suksesi) secara berkesinambungan. Proses pergantian kepemimpinan itu umumnya dilakukan melalui pemilihan umum (pemilu), yang digelar beberapa tahun sekali. Pemilu idealnya dilakukan secara berkala, entah itu empat atau lima tahun sekali. Pemilu yang dilakukan secara reguler bernilai penting untuk melibatkan masyarakat secara luas dalam menilai apa yang telah dilakukan pemerintah. Pemilu juga kemudian membuka kemungkinan terjadinya rotasi (peralihan) kekuasaan, dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Pemilu merupakan salah satu sarana yang disediakan sistem demokrasi bagi masyarakat untuk menilai kinerja yang dilakukan pemerintah yang berkuasa (incumbent). Pemilu kemudian menjadi tempat mengevaluasi pemerintah yang berkuasa.  Bila puas terhadap kinerja pemerintah maka masyarakat akan memilihnya kembali untuk periode berikutnya. Sebaliknya, jika kinerja pemerintah dinilai tidak memuaskan maka masyarakat akan mengalihkan dukungan kepada pihak lain yang dinilai akan mampu mewujudkan harapan dan keinginan dari mereka.

Dengan demikian tujuan dari pemilu secara garis besar ada tiga. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum. Kedua, mekanisme untuk memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan perwakilan rakyat sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga, sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Salah satu prestasi besar Indonesia dalam penerapan demokrasi adalah pelaksanaan pemilu secara berkala. Bahkan ketika negara ini baru berdiri, pemikiran untuk melaksanakan pemilu sudah muncul. Meskipun sejarah kemudian menunjukan niat itu baru dapat dilaksanakan ketika negara ini sudah berumur sepuluh tahun. Prestasi pelaksanaan pemilu secara reguler ini juga diikuti dengan besarnya perhatian masyarakat terhadap pemilu, yang dapat dilihat dengan tingginya angka partisipasi memilih.

Satu yang tidak berubah sejak pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilu) tahun 1955 sampai yang terakhir – Pemilu tahun 2019 – adalah tingginya partisipasi rakyat Indonesia dalam menentukan partai,  atau calon anggota legislatif, dan calon presiden. Angka partisipasi dalam Pemilu di Indonesia jauh melampaui angka partisipasi di Amerika Serikat, negara yang sering menjadi rujukan terhadap pelaksanaan demokrasi. Tingginya angka partisipasi dalam pemilu di Indonesia tentu saja menjadi indikator yang menggembirakan dalam perkembangan demokrasi di negara ini. Tahun 2019 bahkan diperkirakan lebih dari 80 persen dari mereka yang terdaftar sebagai pemilih menggunakan haknya.

Sayangnya, yang berkembang kemudian, tingginya partisipasi dalam pemilu (menggunakan hak pilih dan dipilih) kemudian menjadi satu-satunya bentuk partisipasi politik yang dilakukan sebagian besar masyarakat. Setelah pemilu – baik Pemilu Nasional dan Pemilihan Kepala Daerah – sebagian besar masyarakat kemudian bersifat acuh tak acuh terhadap politik. Setelah menentukan pilihan dalam pemilu, masyarakat kemudian telah merasa menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warganegara.

Padahal, dalam studi politik, memilih (voting) merupakan salah satu – bukan satu-satunya – bentuk partisipasi politik. Masih banyak bentuk partisipasi yang lain, seperti diskusi politik, mengajukan petisi, mogok, dan sebagainya. Bentuk-bentuk partisipasi politik selain voting jarang sekali dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Sejatinya, bentuk partisipasi seperti diskusi politik tidak kalah pentingnya dengan melaksanakan hak pilih.

Dalam pemilu sebagian besar masyarakat akan cepat memobilisasi diri (atau dimobilisasi kekuatan tertentu?) saat mengetahui terdapat kecurangan. Anggota masyarakat kemudian tidak segan-segan melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan peserta pilkadasung. Walaupun kadangkala, karena kurangtanggapnya penyelenggara (baca:KPU), aksi protes ini kemudian berujung pada anarki, yang tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Namun demikian, ke mana semangat itu ketika pemilu telah selesai? Mungkin hanya segelintir anggota masyarakat yang bereaksi ketika pemerintah terpilih kemudian mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Kemana mereka yang memprotes kecurangan pemilu ketika pemerintah harga bahan pokok makanan meroket secara tiba-tiba? Ke mana kelompok masyarakat yang begitu kritis saat pilkada ketika kepala daerah terpilih lebih mementingkan pembangunan proyek mercusuar dibandingkan pemenuhan kebutuhan riil masyarakat?

Memilih bukan satu-satunya partisipasi politik. Kita bisa menulis surat pembaca atau opini misalnya terkait kebijakan pemerintah yang tidak bermanfaat pada orang kebanyakan. Termasuk melakukan usaha bicara dengan anggota legislatif dan atau pemimpin opini untuk menyampaikan apa keluhan dan harapan sebagai rakyat kebanyakan. Melakukan mogok juga meskipun jarang dilakukan efektif untuk merubah haluan pemerintah. Sejarah pra-kemerdekaan menunjukan mogok serikat pekerja berhasil merubah haluan politik pemerintah agar berpihak pada kelas tersebut.

Idealnya, sikap kritis selama pemilu nasional teruslah terpelihara sepanjang pemerintah itu bekerja. Anggota masyarakat berhak untuk melakukan pengawasan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kinerja pemerintah agar tetap berada dalam koridor perjuangan kepentingan rakyat. Karena tanpa ada pengawasan dari masyarakat, pemerintah yang berkuasa cenderung akan melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Sebagaimana diungkapkan Lord Acton, ‘kekuasaan cenderung disalahgunakan, kekuasaan tanpa pengawasan pasti akan disalahgunakan’. Kedepan memilih akhirnya menjadi awal, bukan akhir dari partisipasi politik.

Sehingga kembali pada pertanyaan di awal sebagian besar dari kita merasa ketika sudah memilih maka partisipasi sudah selesai. Setelah pemilu tidak ada lagi politik. Padahal idealnya partisipasi kita terus selama politik itu terus berlangsung. Politik bukan hanya tentang anggota perwakilan, bupati, dan atau presiden. Tetapi begitu banyak hal di keseharian kita adalah politik. Dan itu butuh partisipasi. Pohon yang ditebang sembarangan, jalanan berlubang, irigasi yang rusak membutuhkan partisipasi politik untuk memperbaikinya. Dan di era sekarang dengan mudah kita menyampaikannya melalui media sosial. Inilah yang kemudian oleh para sarjana disebut sebagai demokrasi partisipatoris. (*)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Sekda Lotim Jadi Pemateri di PKKMB Universitas Hamzanwasi

Sekda Lotim Jadi Pemateri di PKKMB Universitas Hamzanwasi

Sekretaris Daerah Lombok Timur (Lotim) M Juaini Taofik menjadi pemateri dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru Unhaz

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Borong Medali Porprov NTB

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Borong Medali Porprov NTB

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Pancor berhasil memborong puluhan medali pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) NTB 2026

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Borong Juara Peksimida, Siap Wakili NTB di Kancah Nasional

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi Borong Juara Peksimida, Siap Wakili NTB di Kancah Nasional

Mahasiswa Universitas Hamzanwadi berhasil memborong Juara pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah (Peksimida) tingkat provinsi NTB.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer