Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Jadi intinya adalah orang banyak bukan sebagian atau satu orang. Pemerintahan oleh satu golongan orang itu bukan demokrasi, pemerintahan oleh satu orang itu bukan demokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
Mengapa dikatakan pemerintahan orang banyak? Kita analogikan pada masa Yunani Kuno yang disebut sebagai kelahiran demokrasi pemerintah ketika ingin membuat putusan mengundang rakyatnya semua di satu tempat. Maka kemudian pemerintah bertanya apa keinginan dan kebutuhan rakyat. Maka kemudian permintaan disesuaikan dengan pekerjaan mereka sehari-hari.
Misal petani maka mereka butuh irigasi, butuh bibit, butuh pupuk, butuh perkakas dan sebagainya. Lainnya pedagang butuh ketersediaan barang, tempat berjualan, keamanan wilayah dan sebagainya. Guru butuh tinta, alat tulis, kitab, tempat mengajar dan para murid yang mau dididik. Dan begitu seterusnya sesuai dengan pekerjaan mereka masing-masing. Maka kemudian pemerintah membuat putusan-putusan yang disesuaikan dengan apa yang disampaikan rakyatnya.
Meski pemerintahan orang banyak tetapi tidak semua mendapatkan hak untuk menyampaikan pendapat. Dikecualikan tiga pihak yang tidak memiliki hak bersuara; anak-anak, perempuan, dan hamba sahaya (budak). Anak-anak tidak diberikan hak bersuara karena dianggap akalnya masih belum penuh. Mereka masih kurang ilmu dan pengalaman hidup jadi apa yang disampaikan bisa tidak diperhatikan.
Perempuan dipandang lebih mementingkan emosi dibandingkan dengan akal. Maka yang disampaikan hanyalah berdasar angan-angan emosi bukan kebutuhan yang muncul dari hasil berpikir akal. Budak kemudian hanya bertugas melayani tuannya. Mereka bukanlah sosok yang merdeka tetapi hanya bertugas melayani Tuan. Maka mereka juga tidak merdeka menyampaikan pendapatnya.
Itu dulu. Pada masa sekarang pelaksanaan demokrasi seperti gambaran di atas susah atau mustahil dilakukan. Demokrasi seperti gambaran di atas disebut sebagai demokrasi langsung. Karena rakyat langsung menyampaikan pendapatnya.
Ada tiga sebab demokrasi langsung tidak bisa dilakukan; wilayah yang makin luas, penduduk semakin banyak, kebutuhan manusia makin beragam. Lihat saja misalnya masa sekarang pada rapat Rukun Tetangga (RT) misalnya. Tidak pernah dilihat semua warga diundang. Paling hanya beberapa saja yang diundang. Mereka dianggap mewakili warga lain. Mereka yang diundang biasanya yang memiliki pendidikan tinggi dan kekayaan lebih dari lainnya. Mereka dianggap memiliki kesuksesan hidup dan dapat menyampaikan pendapat dari orang yang tidak hadir.
Maka kemudian dikenal sekarang dilaksanakan Demokrasi Perwakilan. Sekarang pendapat rakyat diwakilkan oleh orang-orang tertentu. Dalam negara demokrasi wakil-wakil itu dipilih melalui yang disebut Pemilihan (Umum). Maka ada Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pemilihan Bupati-Gubernur-Presiden. Mereka inilah yang dianggap mewakili pendapat rakyat.
Maka dengan itu rakyat harus berhati-hati memilih wakil. Jangan sampai salah memilih wakil akibatnya fatal. Jangan tergiur dengan pembelian suara yang ditukar dengan uang puluhan atau ratusan ribu. Karena di masa depan itu berbahaya. Bagi wakil yang mengeluarkan uang maka tujuan pertamanya menjabat adalah kembali modal. Caranya dengan mengambil hak milik rakyat. Maka jalanan berlubang, biaya sekolah mahal, obat-obatan langka. Uangnya sudah diambil wakil yang sudah berubah menjadi koruptor.
Namun kemudian demokrasi perwakilan ini menjebak. Para wakil rakyat kemudian merasa dirinya tak perlu berkonsultasi dengan yang diwakilinya. Pengambilan keputusan kemudian dilakukan top-down diambil oleh mereka para elite tanpa pelibatan dari masyarakat.
Asumsinya karena kepala daerah dan anggota legislatif adalah wakil rakyat maka mendapat penuh untuk mewakili rakyat dalam pengambilan keputusan tanpa membicarakannya dengan mereka yang diwakili. Antara rakyat dan wakil kemudian dianggap memiliki kontrak, wakil sesuai dengan namanya kemudian mewakili rakyat dalam tiap pengambilan kebijakan.
Seperti jembatan putus bila dipikirkan. Di Indonesia angka partisipasi memilih selalu tinggi padahal itu hak dan bukan kewajiban. Tidak ada hukuman bagi yang tak mau memilih dan tidak ada penghargaan bagi yang datang memilih. Bukan berarti yang tidak memilih tak cinta tanah air dan yang memilih berarti cinta tanah air.
Tapi setelah memilih sepertinya ada yang putus. Memilih calon dan urusan pun selesai. Maka kemudian mandat untuk mewakili dianggap sudah. Wakil kemudian menentukan segala apa yang dibutuhkan oleh yang diwakili. Wakil merasa tidak perlu konsultasi dengan mereka yang diwakili. Toh mandat sudah diberikan pada mereka.
Maka kemudian dapat dilihat banyak kebijakan pemerintah yang sebenarnya tidak disetujui oleh rakyat tetapi tetap lolos karena disetujui oleh wakil. Padahal secara nyata dan meluas rakyat tidak setuju tetapi tetap saja disetujui. Bukankah kebijakan itu kompromi antar wakil? Kalau terus-terusan seperti ini untuk apa disebut wakil rakyat karena mereka bukan mewakili keinginan rakyat. Jangan-jangan mereka sudah berubah menjadi wali. Rakyat kemudian dianggap anak belum dewasa sehingga membutuhkan perlu diurus oleh orang dewasa yang bernama anggota DPR/D dan DPD. (*)
Advertisement
Advertisement
Lombok PostIkuti
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Artikel Terkait
Advertisement
Berita Terkini
Advertisement
Advertisement




