Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Terbuka atau Tertutup?

R
Penulis: Rury Anjas Andita❯
PENGHITUNGAN SUARA: Anggota KPPS sedang melakukan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong pada pemilu tahun 2019 lalu. (Dok Lombok Post)
PENGHITUNGAN SUARA: Anggota KPPS sedang melakukan penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong pada pemilu tahun 2019 lalu. (Dok Lombok Post)
PEMILU 2009 diatur oleh UU No 10 tahun 2008. Dalam peraturan itu menyatakan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30 per seratus dari BPP. Bila terdapat lebih atau tidak ada calon yang mendapatkan suara itu maka kursi diberikan kepada calon dengan nomor urut terkecil. Jadi nomor urut menentukan kelulusan calon kecuali bila calon mendapatkan suara seratus per seratus dari BPP maka tidak melihat nomor urut. (Topo Santoso dan Ida Budhiati, 2019)

Akan tetapi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tertanggal 28 Desember 2008 menyatakan Pasal 214 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e UU No. 10 Tahun 2008 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan keadilan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bila ada calon yang mendapatkan suara terbanyak tetapi tidak mencapai persyaratan maka akan dikalahkan oleh calon dengan suara lebih sedikit tetapi nomor urutnya lebih kecil. Jadi kesannya suara rakyat tidak diindahkan dalam penentuan calon tetapi lebih mendahulukan nomor urut yang ditentukan partai politik. (ibid)

Sistem yang diputuskan oleh MK digugat oleh 6 orang di MK. Mereka adalah Demas Brian Wicaksono (Pengurus PDIP Probolinggo), Fahrurrozi (Bacaleg 2024), Yowono Pintadi Ibnu Rachman Jaya (warga Jakarta), Riyanto (warga Pekalongan), dan Nono Marijono (warga Jawa Barat). Pemohon beralasan partai politik mempunyai fungsi merekrut calon anggota legislatif yang memenuhi syarat dan berkualitas. Oleh karena itu partai politik berwenang menentukan caleg yang akan duduk di lembaga legislatif. Dalam gugatannya tertulis “menyatakan frase ‘proporsional’ pasal 168 ayat 22 UU Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘sistem proporsional tertutup’”.

Setelah gugatan ini seluruh partai politik di Parlemen Pusat, kecuali PDI-P, kemudian melakukan penolakan. Inti sikap partai politik parlemen tersebut mendukung putusan MK tahun 2008 yang sudah dijalankan tiga pemilu yaitu 2009, 2014, dan 2019. Bila gugatan dikabulkan maka dikhawatirkan akan mengganggu sistem hukum Indonesia karena putusan MK bersifat terakhir dan mengikat.

Sistem proporsional tertutup kemudian dianggap merupakan kemunduran demokrasi yang sudah berkembang dari pemilu ke pemilu. Sementara sistem proporsional terbuka yang selama ini dilaksanakan kemudian menjadi sarana bagi pemilih untuk benar-benar memilih wakil yang dipercayainya dari sekian daftar yang diberikan partai politik. Demokrasi harus bergerak maju bukan bergerak mundur.

PDI-P sebagai satu-satunya partai parlemen yang mendukung sistem proporsional tertutup mengajukan argumen lain. Sistem proporsional tertutup sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. Sumber Daya Alam yang besar di Indonesia membutuhkan sosok legislator yang memiliki kepakaran dalam mengelolanya. Dan ini dihasilkan dari sistem proporsional tertutup. Berbeda dengan sistem proporsional terbuka  yang lebih menonjolkan kepribadian calon, keterkenalan dikedepankan daripada kualitas kepemimpinan. Dengan sistem terbuka para pemimpin politik termasuk legislator kemudian mengedepankan kegiatan-kegiatan populis dengan memperbesar belanja sosial untuk mendapatkan dukungan rakyat, bukan kegiatan programatik.

Salah seorang Saksi Ahli yang dihadirkan oleh MK kemudian menyatakan Sistem Proporsional Tertutup lebih mendorong penyederhanaan sistem kepartaian karena fokus pemilih adalah menentukan partai bukan kandidat. Penilaian sistem yang berlaku selama ini sistem proporsional terbuka tidak berhasil mengembangkan politik programatik. Terlebih sejak 2019 ketika Pemilihan Presiden digabung dengan Pemilihan Legislatif pamornya makin menurun. Pemilih kemudian lebih memperhatikan Pemilihan Presiden dibandingkan Pemilihan Legislatif. Kemudian sistem proporsional terbuka kemudian memicu konflik terbuka pada pemilih karena fokusnya pada kandidat bukan lembaga partai politik.

Menurut AS Hikam (1999) sesungguhnya wakil di parlemen itu setidaknya ada empat jenis; wali, wakil pemerintah, wakil partai, dan wakil rakyat. Disebut wali sebagaimana KBBI ketika anggota parlemen merasa rakyat pemilih sudah memberikan mandat baginya untuk menyampaikan aspirasi. Dia merasa tidak perlu konsultasi karena telah diberikan mandat. Wakil pemerintah ketika anggota parlemen kemudian mendukung segala kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ketika berhubungan dengan lembaga legislatif dan atau lembaga negara lainnya. Wakil partai ketika anggota parlemen memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh partai darimana ia berasal. Tidak peduli yang diperjuangkan adalah kepentingan ataukah sesuai dengan ideologi partai. Dan wakil rakyat ketika anggota parlemen memperjuangkan apa aspirasi dari rakyat yang telah memilihnya pada pemilu sebelumnya.

Jadi anggota parlemen kita tergolong apa? Pengakuan Bambang Wuryanto atawa Bambang Pacul ketika rapat dengan Menpolhukam layak disimak. Ketika menteri kemudian mendesak DPR untuk mensahkan  UU Perampasan Aset Bambang menyatakan mudah saja DPR mensahkan tetapi ada masalah lain. Ini karena anggota-anggota DPR patuh kepada ketua umum partai masing-masing. Dilanjutkan UU Perampasan Aset bisa didukung anggota DPR dengan syarat disetujui oleh Ketua Umum partai politik dahulu. Anggota DPR tinggal meneruskannya dalam rapat resmi. Jadi anggota parlemen itu wakil rakyat atau wakil partai?

Apakah ini salah? Dalam UUD 1945 hasil amandemen Pasal 22 E ayat (3) tertulis “Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Jadi jelas untuk menjadi anggota parlemen harus melalui partai politik bukan jalur perseorangan. Pasal 1 ayat (29) UU No. 7 Tahun 2017 kemudian tertulis  peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota. Tidak semua partai politik bisa mengikuti pemilu tetapi harus memenuhi persyaratan.

Bagaimana bila seseorang ingin merasa banyak pendukung dan ingin memperjuangkan kepentingan diri dan kelompoknya? Sistem politik indonesia kemudian memberikan kesempatan. Dalam pasal 22E ayat (4) UUD 1945 dinyatakan Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Pasal 1 ayat (31) UU No. 7 Tahun 2017 Perseorangan Peserta Pemilu adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD. Dengan demikian ia akan memperjuangkan kepentingannya dan kelompoknya di daerah.

Jadi terbuka atau tertutup? Jadi wakil rakyat atau wakil partai? (*)

*Penulis: Emil H. (Peminat Masalah Sosial Politik dari Selong, Lombok Timur)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Dari Rekam Jejak hingga Isu Partai, Ketua Timsel KPID NTB Tegaskan Koridor Seleksi

Dari Rekam Jejak hingga Isu Partai, Ketua Timsel KPID NTB Tegaskan Koridor Seleksi

Tim Seleksi (Timsel) Pemilihan Anggota KPID NTB Periode 2026-2029 buka suara terkait sorotan publik terhadap rekam jejak sejumlah peserta.

Partai Gerakan Rakyat Resmi Daftar Jadi Parpol, Tancap Gas Usung Anies Calon Presiden 2029 

Partai Gerakan Rakyat Resmi Daftar Jadi Parpol, Tancap Gas Usung Anies Calon Presiden 2029 

Partai Gerakan Rakyat (PGR) resmi mendaftarkan diri sebagai partai politik usai merampungkan verifikasi administrasi di 38 provinsi.

Dua Parpol Peserta Pemilu belum Memperbarui Struktur Pengurus, Begini Penjelasan KPU NTB 

Dua Parpol Peserta Pemilu belum Memperbarui Struktur Pengurus, Begini Penjelasan KPU NTB 

KPU NTB mengumumkan hasil verifikasi terhadap pemutakhiran data partai politik (parpol) secara berkelanjutan selama semester satu 2026.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer