Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perppu Penunjukan Langsung Kepala Daerah, Mungkinkah?

R
Penulis: Rury Anjas Andita❯
Atmaja Wijaya
Atmaja Wijaya

TOKOH nasional asal NTB, Fahri Hamzah hingga sekarang masih menggulirkan wacana agar kepala daerah dalam hal ini gubernur kembali ditunjuk langsung oleh presiden. Hal tersebut diusulkan Waketum Gelora itu kepada Presiden Jokowi dengan alasan sebagai bentuk penyederhanaan Pilkada melalui peniadaan pemilihan Gubernur dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu).


Advertisement

Terlepas dari wacana yang menimbulkan pro dan kontra, usulan Fahri tersebut sangat perlu ditinjau dari perspektif efektivitas Perppu serta dalam kajian Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang berkembang sejak era reformasi hingga sekarang. Pertanyaan pertama yang patut diajukan ialah apa urgensi Perppu Penunjukan Langsung Kepala Daerah?

Anomali Perppu

Aturan mengenai perppu memang telah diatur dalam UUD, di mana presiden boleh mengeluarkan Perppu ketika adanya kegentingan yang memaksa (Pasal 22 ayat 1 UUD 1945). Namun pada praktiknya, dalam beberapa kasus setiap kali Presiden mengeluarkan Perppu selalu mengalami kontroversi. Pasalnya, dalam pembentukan perppu tidak melalui proses yang demokratis, murni berasal dari subjektifitas presiden. Kemudian subjektifitas presiden tersebut akan menjadi objektif ketika disahkan oleh DPR, namun dalam realitasnya yang terjadi justru konpromi antara Presiden dan DPR sehingga tidak ada sejarahnya pernah terjadi penolakan Perppu oleh DPR. Terlebih, jika konfigurasi politik di Parlemen didominasi oleh koalisi Presiden.

Advertisement

Artinya, kedudukan Perppu yang sewaktu-waktu bisa dikeluarkan presiden ini sangat berpeluang memuluskan semua yang ingin diatur oleh presiden dengan mengeluarkan produk hukum melalui Perppu.

Kendati dalam perkembangannya, terdapat pedoman bagi Presiden untuk mengeluarkan Perppu. Di mana melalui putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009 memberikan tolak ukur mengenai “kegentingan yang memaksa”.  Dalam putusan MK tersebut menjelaskan lebih jauh interpretasi atas frasa “kegentingan yang memaksa”, berdasarkan (ratio decidendi) atau pertimbangan mahkamah dalam putusan tersebut ada tiga syarat sebagai parameter adanya "kegentingan yang memaksa" bagi Presiden untuk menetapkan Perppu. Yaitu:

Pertama, Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang; Kedua, Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai; Ketiga, Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Advertisement

Kontroversi Perppu

Namun, problematika aktualnya ialah Perppu selalu mengalami kontroversi, bahkan sejak isu pengeluaran Perppu mulai terdengar di telinga publik. Sebab hingga sekarang tidak ada pakem yang jelas dalam hal subtansi muatan materi yang diatur dalam perppu, bahkan secara prosedur pembuatannya menihilkan partisipasi publik yang seharusnya diindahkan dalam demokrasi.

Di satu sisi, belum ada demarkasi yang jelas mengenai pengesahan perppu oleh DPR setelah dikeluarkan oleh Presiden, hal tersebut terjadi ketika Perppu Cipta Kerja yang sarat kontroversi tetapi tetap juga berlaku meskipun Mahmakah konstitusi menyatakan produk hukum tersebut inkonstitusional bersyarat karena catat formil lantaran tidak sesuai aturan dan tidak memenuhi unsur keterbukaan.

Hal ini tidak menutup kemungkinan bisa terjadi berulang kali karena tidak adanya demarkasi yang jelas mengenai aturan pembahasan Perppu di masa sidang DPR. Dengan aturan yang ada sekarang, sejauh ini Perppu belumlah berjalan efektif dalam menyelesaikan persoalan hukum, bahkan faktanya semakin mengesampingkan prinsip negara hukum dan demokrasi itu sendiri, Perppu bak senjata ampuh yang sewaktu-waktu bisa digunakan Presiden untuk berlaku otoriter (Autoratic Legalisme). Terlebih dalam sistem presidensialisme, kewenangan presiden yang terlampau besar samakin membuka kran terjadinya otoriter dan maraknya korupsi. Seperti pepatah klasik lord acton “Power tends to corrupt absolut power, corrupt absolutely”.

Sebenarnya, penggunaan perppu agar tidak asal-asalan ini sudah jauh-jauh hari diingatkan Bagir Manan, bahwa Perppu harus dipandang sebagai “the necessary evil”, sebagai sesuatu yang semestinya dijauhi, artinya tidak asal dikeluarkan tanpa pertimbangan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Lebih dari itu, ketika presiden ingin menetapkan Perppu penunjukkan langsung kepala daerah di tengah proses Pilkada 2024 yang tengah berjalan. Menurut penulis, tidak cukup hanya terpenuhinya unsur-unsur “kegentingan yang memaksa” semata, karena hal tersebut bisa saja dibuat-buat sesuai dengan kepentingan politik Presiden. Misalnya, tiba-tiba presiden menyatakan tidak ada dana keuangan yang cukup untuk mendanai Pilkada sehingga alternatifnya adalah ditunjuk langsung oleh Presiden tanpa melalui proses pemilihan secara langsung.

Nihil Urgensi

Dalam membuat kebijakan dengan mengeluarkan produk hukum, yang perlu difahami adalah tidak semua masalah bisa diatur melalui perppu, sebab lagi-lagi prosedur pembuatan Perppu murni berdasarkan hak subjektivitas presiden, meskipun melalui proses pembahasan dan pengesahan di parlemen. Akan tetapi faktanya sejauh ini, materi muatan dalam Perppu kerap disalahgunakan hanya untuk kepentingan politik kekuasaan eksekutif dan tidak membuka partisipasi publik yang seharusnya diperhatikan dalam negara demokrasi.

Terlebih, materi muatan yang akan diatur dalam perppu ini ialah berisi tentang penunjukan langsung kepala daerah oleh Presiden. Di mana selain melalui prosedur yang tidak demokratis, isi perppu tersebut bakal berdampak pada kemuduran demokrasi, yang mana kepala daerah dalam hal ini gubernur tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada. Hal tersebut akan menggeser gubernur murni sebagai wakil pemerintah pusat di daerah yang sewaktu-waktu bisa diganti, jika kebijakannya tidak sejalan dengan kepentingan presiden.

Menurut penulis sendiri, alasan penyederhanaan Pilkada melalui Perppu dengan meniadakan pemilihan Gubernur (Pilgub) sebagaimana diusulkan Fahri sangat tidak ada urgensinya sama sekali. Kendati argumen Fahri untuk meniadakan Pilkada Gubernur karena asas yang berlaku ialah dekonsentrasi bukan desentralisasi. Sebab menurutnya, UU Otonomi daerah mengatur desentralisasi di tingkat dua (kabupaten/kota) sementara di tingkat satu (provinsi) adalah dekonsentrasi yang merupakan pendelegasian kewenangan administratif belaka.

Amanat Reformasi

Namun, yang patut dipertimbangkan ialah dengan meniadakan pemilu kepala daerah (gubernur)  melalui penunjukan kepala daerah oleh presiden berpeluang semakin menguatnya rezim otoriter pemerintah pusat hingga ke daerah, selain memundurkan demokrasi dan menggerus desentralisasi, ide penunjukan langsung kepala daerah oleh presiden juga mengghianati amanat reformasi yaitu pemberian otonomi seluas-luasnya yang seharunya diberikan kepada daerah.

Di sisi lain, penting dicatat dalam sejarah ketatanegaraan kita, bangsa ini memiliki kenangan pahit ketika kekuasaan tersentralisasi dalam pemerintahan pusat, maka tidak heran jika publik khawatir ketika kepala daerah kembali ditunjuk oleh presiden, sebab hal tersebut jelas mengancam demokrasi dan membuka peluang untuk semakin menguatnya rezim ototoriter pemerintah pusat.

Terlebih, melalui beberapa kebijakan dari pemerintah pusat akhir-akhir telah menimbulkan pelemahan (deklinasi) peran gubernur sebagai kepala daerah, dengan adanya produk hukum berupa UU Cipta Kerja hingga Program Strategis Nasional menempatkan gubernur sebagai sepenuhnya wakil pemerintah pusat di daerah. Menurut penulis, seharusnya, dengan melihat fenomena semakin kuatnya intervensi pemerintahan pusat kepada daerah, penting untuk memikirkan kembali masa depan otonomi seluas-luasnya yang seharusnya diberikan kepada daerah-daerah sebagaimana amanat reformasi yang tertuang jelas  dalam konstitusi(pasal 18 ayat (5) UUD 1945). Bukan malah memperkuat posisi dan kedudukan pemerintah pusat yang bisa berlaku sewenang-wenang dalam mengatur daerah-daerah sesuai dengan kepentingan politik rezim pemerintah pusat. (*)

 


*) Atmaja Wijaya, Mahasiswa Magister Hukum Kenegaraan UGM

Advertisement
Editor : Rury Anjas Andita
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Warga Bisa Gugat Pemerintah Soal Sekolah Rusak

Warga Bisa Gugat Pemerintah Soal Sekolah Rusak

Ombudsman NTB menilai pembiaran sekolah rusak berpotensi maladministrasi, mendesak pemda memprioritaskan rehabilitasi demi keselamatan.

KPK Telusuri Harta Kekayaan LAZ, Pembelian Saham Diduga untuk Cegah Temuan: Puluhan Aset Diduga Belum Terdaftar di LHKPN

KPK Telusuri Harta Kekayaan LAZ, Pembelian Saham Diduga untuk Cegah Temuan: Puluhan Aset Diduga Belum Terdaftar di LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melakukan pendalaman kasus dugaan gratifikasi yang menjerat Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer