
Dosen S-2 Ilmu Lingkungan Universitas Muhammadiyah Mataram
SETELAH pelantikan Kabinet Presiden Pabowo Subiyanto dan Gibran Rakabumi Raka 2024-2029 pada tanggal 20 Oktober 2024, re-born Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dulu pernah ada pada Tahun 1978-1998. Bergabung kementerian PUPR periode 1999-2004. Lahir kedua kalinya 2004 hingga 2014.Lalu bergabung lagi 2014 hingga 2024. Kini re-born ketiga kalinya sebagai sesuatu yang luar biasa bagi masyarakat NTB karena Wamennya adalah Bapak Fahri Hamzah putra NTB.
Kondisi Perumahan NTB
Hari itu hari minggu, saya bertamu ke rumah Amaq “B” di Desa Labuapi Kabupaten Lombok Barat Provinsi NTB. Sebuah rumah reot berdiri berukuran 12 x 7m di atas tanah seluas 120 meter persegi. Berderet 7 kamar layaknya sebuah kos-kosan. Tanah itu adalah satu-satunya warisan mereka, yang ditinggali amaq berserta keluarganya. Tinggal bersama saudara perempuannya yang reta dan 4 anak laki-lakinya beserta istri dan 2 orang cucu.
Tepatnya rumah itu di huni 5 keluarga, dengan total 12 orang. Pekerja mereka serabutan, sebagai kepala keluarga Amaq bekerja sebagai penggarap sawah milik orang Kota Mataram, dengan upah 200 Kg gabah setiap panen per 4 bulan.
Harga tanah kini di pinggir Kota Mataram semakin tak terjangkau orang miskin.Tanah dari kawasan Desa perampuan, Desa Telaga Waru, Desa Terong Tawah hingga Desa Labuapi mencapai lebih dari Rp 1 juta per meter persegi. Sulit rasanya bagi penduduk miskin memiliki tanah di pinggir kota, apalagi di pusat KotaMataram, di jalan Majapahit harga tanah sudah mencapai lebih dari Rp 1 miliar per are.
Program pemerintah berupa rumah susun sewa (rusunawa) di pinggir Kota Mataram yaitu Swete dan Ampenan sebagai pilihan yang sulit bagi penduduk miskin. Tarif sewa Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu terasa berat saat musim angin bagi nelayan ampenan atau saat musim hujan bagi buruh pasar Sweta. Rusunawa juga menjauhkan mereka dari kelompok sosial keluarga.
Saat musim roah para penghuni rusunawa pulang kampung ke komunitas sosial mereka. Roah di Rusunawa tanpa tanah dan halaman sangat sulit mendirikan tenda dan memasak sayur Nangka. Para tamu tidak memungkinkan bersila dalam ruang sempit dengan dulang nare.
Program Perumahan Kabinet Merah Putih di NTB
Bila lahan sawah dilindungi (LSD) di Kota Mataram disetujui kementerian ATR-BPN seluas 338 hektare dari 1.973 hektare, maka berarti akan ada alih fungsi untuk pengembangan kota khususnya penyediaan kawasan perumahan perkotaan.
Pertanyaannya adalah apakah tanah dan perumahan tersebut dapat terjangkau untuk masyarakat miskin seperti gelandangan pinggir kota atau pemulung, buruh pasar, nelayan pinggir pantai, orang miskin pinggir hutan dan para orang miskin pinggir sawah atau buruh tani.
Presiden Prabowo memiliki program pembangunan 3 juta rumah, 1 juta diperkotaan dan 2 juta di perdesaan dengan asumsi 10-24 juta penduduk Indonesia belum memiliki rumah yang layak. Sebagian dari rumah tersebut akan menggunakan material sampah plastik atau low emission carbon house.
Masalahnya bukan pada bahan baku rumah, tetapi bila masih menggunakan skema subsisdi bantuan uang muka perumahan kepada penerima KPR bersusidi sebesar Rp 4-5 juta, maka 25,22 juta (9,03 persen) penduduk miskin Indonesia atau 709, 1 ribu jiwa (12,86 persen) penduduk miskin NTB tidak akan mampu membeli rumah tersebut.
Fakta menunjukkan bahwa rumah pada kawasan perumahan yang di bangun dan disubsisdi negara tersebut dan dibantu fasilitas jalan, jaringan listrik dan PDAM hanyalah terjangkau oleh kaum menengah ke atas, yaitu pengusaha, PNS, TNI dan Polri. Seorang calon gubernur di media online, dalam LHKPN-nya memiliki 214 bidang tanah dan bangunan, menandakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah PR bagi kementerian perumahan.
Penduduk miskin NTB pada bulan Maret 2024 lebih banyak di perkotaan 368,540 ribu dibanding di perdesaan 340.470 jiwa, maka sebenarnya masalah penyediaan tanah dan rumah adalah kebutuhan penduduk miskin perkotaan, sedangkan penduduk miskin perdesaan rata-rata memiliki tanah hanya rumahnya kurang layak sehingga perlu bedah rumah.
Bila data garis kemiskinan NTB Rp 534.703 per kapita per bulan, maka bagaimana mungkin dengan penghasilan di bawah garis kemiskinan, dengan 1 istri dan 2 anak atau 4 anggota keluarga X Rp 534.703, mereka masih memiliki pendapatan kurang dari Rp 2.138.812. Bagaimana cara mereka memiliki tanah seharga Rp 1 juta per meter persegi dan rumah seharga Rp 168-178 juta per unit, bila penghasilan mereka hanya cukup untuk kebutuhan makanan dan non makanan saja masih kurang?
Pada skenario membeli rumah subsidi Rp 10 juta seharga Rp 178 juta dengan bunga 10,25 persen per tahun dengan uang muka Rp 68 juta dan setoran Rp 1.089.951, selama 15 tahun. Selama itu mampukah kaum miskin bertahan dengan setoran dengan pergiliran musim hujan dan kemarau, yang menyebakan pasang surut pendapat mereka serta pendapatan mereka tidak dalam posisi surplus. Lalu masalah lainnya dari manakah mereka memperoleh uang muka atau DP.
Andaikata program bantuan bedah rumah adalah solusi bagi penduduk miskin yang memiliki tanah tetapi rumah telah reot, maka adakah solusi bagi penduduk miskin yang tidak memiliki tanah, rumah menumpang di mertua. Pada sisi lain tinggal serumah dengan mertua menyebabkan kompliks, kemudian sebagian dari mereka pergi menyewa kos-kosan bulanan yang selalu mendebarkan setiap kali tagihan sewa tanggal jatuh tempo.
Harapan baru kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk memikirkan solusi tanah dan rumah bagi penduduk miskin. Selama ini orang miskin masih berkutat pada pemenuhan kebutuhan pangan, yang setiap hari membangunkan mereka di pagi hari untuk berburu kardus dan botol bekas yang dibuang orang kaya ke tempat sampah. Kebutuhan sandang kaum miskin hanya bisa dicapai sekali setahun pada saat lebaran. Kebutuhan papan masih mimpi yang perlu diwujudkan.
Kini saatnya negara mengambil peran tanggung jawab dimana pasal 34 ayat 1 UUD 1945, fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh negera. Kata dipelihara tentu negara memiliki kewajiban bukan hanya memberikan bantuan langsung tunai (BLT) atau non tunai sekali tiga bulan, bukan pula dipelihara kepakirannya, tetapi sesungguhnya adalah negara memberikan sandang, pangan dan papan bagi mereka untuk setiap hari dan selamanyatanpa dikredit.
Bila pembangunan wilayah dengan infrastruktur lebih untuk investasi, maka pembangunan perumahan beserta tanahnya adalah mimpi bagi kaum miskin. Rumah dan tanah adalah identitas sosial yang sulit dipisahkan. Kebahagian mereka adalah memiliki tanah dan rumah, sebagai wujud sosial untuk lepas dari kepakiran dan label gelandangan.
Tulisan ini saya tutup dengan pertanyaan (out of the box) mungkinkah penduduk miskin diberikan tanah hak milik gratis dan dibangunkan rumah disepanjang tanah pinggir hutan, sebagai pagar penjaga antara tanah hutan dan tanah milik, ini adalah solusi alternatif karena membangun 3 juta rumah membutuhkan anggaran Rp 504 triliun dan butuh tanah yang luas tanpa alih fungsi lahan sawah untuk pangan. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!

