Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pilkada dan Pemimpin Berkualitas

K
Penulis: Kimda Farida❯
Jannus TH Siahaan
Jannus TH Siahaan

Oleh: Jannus TH Siahaan


Advertisement

(Pengajar, Peneliti, konsultan Komunikasi, dan Doktor sosiologi dari Universitas Padjadjaran)

Disparitas pusat dan daerah sedari dulu memang menganga lebar.  Selain soal infrastruktur,  soal SDM pun demikian. 

Anak-anak muda yang awalnya pergi ke pusat-pusat kota untuk mendapatkan pendidikan yang bagus rerata enggan pulang kembali ke daerah, enggan menemukan celah-celah pengabdian di daerah asalnya.

Advertisement

Walhasil,  eksodus manusia ke kota membuat daerah pelan-pelan mengalami kelangkaan sumber daya manusia (brain drain).

Upaya-upaya penyamaan tentu terus dicoba dan memang sudah banyak yang berusaha mencoba, setidaknya dengan mengandalkan SDM-SDM yang ada dan terus melakukan education engineering agar menghasilkan SDM-SDM berkualitas di tingkat daerah. 

Tapi kian cepat kaki berlari mengejar,  nampaknya lari pusat pun malah semakin kencang.

Advertisement

Disparitas dalam berbagai bidang dan sektor terus saja menganga kian lebar. Sehingga daerah-daerah yang terkenal sebagai daerah penghasil perantau,  terus menerus ditinggalkan generasi mudanya.

Sementara di sisi yang lain,  makin banyak saja kepala daerah dan pejabat-pejabat daerah yang disita oleh KPK. 

Ada ratusan nama dari daerah yang menjadi pesakitan di KPK karena kasus korupsi. 

Bahkan sampai ke kepala-kepala desa pun berbondong-bondong berurusan dengan lembaga antirasuah tersebut sejak dana desa mulai digulirkan.

Memang,  eforia fiskal di tingkat lokal terkadang tak berbanding lurus dengan hasil pembangunan yang semestinya berlangsung.

Justru tak jarang malah moral hazard yang dituai.  Semakin besar kapasitas fiskal daerah,  semakin besar pula peluang untuk memperkaya diri bagi sebagian oknum-oknum kekuasaan yang memang sedari awal tak beritikad baik untuk membangun daerahnya.

Sehingga pada ujungnya,  semua itu akan menjadi masalah bagi rakyat daerah sendiri, terutama terkait hak-hak ekonomi politik mereka yang tak diterima secara semestinya. 

Alokasi fiskal yang disalahgunakan akan berkaitan dengan alokasi hak rakyat daerah yang kemudian tak ter-deliver sebagaimana mestinya.

Masalahnya,  sudahlah tertinggal jauh dari pusat, kapasitas fiskal daerah pun disunat oleh oknum-oknum tertentu. Sudah barang tentu prospek kemajuannya justru akan semakin suram.

Di sinilah banyak terdapat pelajaran bagi kita bahwa mendorong keberpihakan nyata bukanlah pekerjaan mudah. 

Saya yakin,  semua pihak pun sangat menyadari itu.

Kita melihat,  toh tokoh-tokoh yang mengaku populis silih berganti di tampuk-tampuk kekuasaan daerah. 

Mereka sangat bangga melabeli diri dengan terminologi ini dan itu,  agar terlihat sangat merakyat,  agar terlihat sebagai "shining angle in the darkness of sky," atau terlihat sebagai pembaharu yang kreatif. 

Tapi pada ujungnya,  satu dan dua periode berlalu,  kita sadar bahwa selama ini kita hanya kenyang dengan persona,  kenyang dengan citra,  dan tanpa sadar kita sebenarnya hampir muntah oleh narasi-narasi pemanis tanpa pembuktian.

Artinya,  daerah ternyata dibiarkan bergerak maju secara alamiah saja. Dengan logika lain,  ada dan tidak ada pemimpin yang sebagaimana disebutkan itu, toh daerah akan bergerak demikian.

Di sinilah urgensi konsolidasi demokrasi dan penyamaan penyikapan terkait "strategic significance" dari Pilkada. Dalam banyak perdebatan,  demokrasi sering tak singkron dengan kemajuan ekonomi.

Saya mengatakan demikian,  karena memang secara teoritik pandangan soal ini masih terbagi.  Adam Pzeworski dari New York University adalah salah satu yang sempat menguji thesis di atas,  kemudian dalam kadar-kadar tertentu mendapat banyak sanggahan.

Analisa data global yang dilakukan Adam membuktikan bahwa demokrasi tak berjalan beriringan dengan kemajuan ekonomi.

Hal itu beliau buktikan dengan perbandingan data freedom score dari negara-negara demokratis dengan data-data pertumbuhan ekonomi dalam rentang waktu yang cukup panjang. 

George Sorensen pun pernah ada dalam thesis yang sama saat mencoba membandingkan China yang tidak demokratis dengan India yang demokratis.  Hasilnya,  ternyata China jauh lebih produktif dalam menggenjot pertumbuhan ketimbang India.

Setelah itu,  ada banyak kajian dan buku yang mencoba membantah dengan data yang tak terlalu berbeda.  Hasilnya adalah "mixed. "

Beberapa di antaranya menemukan hasil yang berseberangan,  namun beberapa lainnya justru mendukung pandangan Adam dan kawan-kawannya. 

Namun di sini,  saya tak berpretensi untuk mengambil posisi teoritik di salah satu pihak,  karena kita sebagai negara bangsa sudah sepakat semenjak negara ini lahir,  demokrasi sudah dijamin oleh konstitusi. 

Sehingga apapun ceritanya,  kita harus terus berjuang menyokong bertumbuhkembangnya demokrasi agar terus meninggi kualitasnya di satu sisi,  sembari terus pula berjuang untuk menggunakan segala rupa instrumen demokrasi sebagai instrumen-instrumen untuk mengabdi kepada masyarakat, alias untuk terus bergerak bersama membangun masyarakat daerah

Dengan tempat berdiri yang demikian,  maka saya pun yakin bahwa Pilkada adalah salah satu instrumen yang bisa diperjuangkan sebagai instrumen untuk membangun daerah, bukan instrumen untuk gontok-gontokan atas nama SARA dan Politik Identitas atau gontok-gontokan atas nama sesuatu yang tak berkaitan dengan hajat hidup rakyat daerah. 

Dengan kata lain,  pemimpin yang kurang tepat akan melahirkan proyeksi kemajuan daerah yang kurang menjanjikan pula. 

Pemimpin yang senang dengan pencitraan, yang tak pernah kelar dengan keistimewaan-keistimewaan pribadinya,  akan menumpuk semua energinya untuk pribadinya pula saat terpilih jadi pemimpin.

Karena itu, Pilkada menjadi salah satu entry point yang strategis untuk melihat masa depan kemajuan sebuah daerah.

Pilkada semestinya memang bukan sekedar gawean dan kepentingan para elit di daerah,  tapi juga gawean dan kepentingan kita semua sebagai orang-orang yang terkait dengan daerah. 

Mulai dari tukang sapu,  tukang kopi,  PNS, pemulung,  dan semua rakyat daerah. 

Perkaranya seperti yang saya katakan tadi,  Pilkada bukan sekedar mempertahankan posisi bagi petahana atau mengganti posisi petahana bagi si penantangnya.

Tapi lebih dari itu,  Pilkada adalah soal masa depan daerah,  soal masa depan masyarakat daerah lima tahun mendatang, bahkan lebih. 

Jadi,  karena itulah mengapa Pilkada adalah serta merta menjadi urusan kita semua. Pilkada bukan saja soal hari “H” di mana lembaran-lembaran yang bergambarkan kandidat dicoblos di dalam bilik suara, tapi soal proses awal sampai akhir.

Bahkan sampai  pemenangpun duduk ditampuk pemimpin daerah, itu semua tetap menjadi urusan kita semua di daerah.

Dengan kata lain,  segala prosesnya yang bertendensi untuk melahirkan hasil yang salah,  harus kita kawal dan kita arahkan ke jalur yang semestinya. 

Segala proses yang bertendensi untuk mengingkari aspirasi rakyat daerah di kemudian hari,  haruslah kita cegah. 

Semua proses Pilkada harus bermartabat,  berintegritas,  dan berkualitas,  agar pemimpin yang dihasilkannya pun bermartabat,  berintegritas,  dan berkualitas. 

Oleh karena itu,  Pilkada harus jadi kontestasi kualitas,  kontestasi integritas,  dan kontestasi martabat para kandidat,  bukan kontestasi SARA dan politik identitas atau kontestasi modal dan kegombalan yang dipolesi kebenaran. 

Jika integritas dan kualitas para pemimpin besutan Pilkada sebelumnya masih terasa kurang memenuhi ekspektasi, mari persiapkan lingkungan (ekonomi,  politik,  budaya,  pendidikan,  dst)  yang baik untuk Pilkada dan calon pemimpin mendatang agar melahirkan pemimpin yang benar-benar dibutuhkan oleh rakyat di daerah agar bisa menjadi lebih maju dan sejahtera.  Semoga (*)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KPU Lobar Buka Suara soal Pemeriksaan KPK, Tepis Isu Suap Pilkada

KPU Lobar Buka Suara soal Pemeriksaan KPK, Tepis Isu Suap Pilkada

KPU Lobar meluruskan kabar terkait pemeriksaan pihak penyelenggara pemilu oleh KPK. Pemeriksaan menyangkut penyidikan kasus korupsi LAZ.

PKS Siapkan Kader Maju di Pilwali Mataram, Rampungkan Struktur hingga Tingkat Ranting

PKS Siapkan Kader Maju di Pilwali Mataram, Rampungkan Struktur hingga Tingkat Ranting

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Mataram merampungkan konsolidasi organisasi hingga tingkat paling bawah.

Nyatakan Kesiapan, Muzihir Tantang Figur Lain Bertarung di Pilwali Mataram

Nyatakan Kesiapan, Muzihir Tantang Figur Lain Bertarung di Pilwali Mataram

Wakil Ketua DPRD NTB H Muzihir menjadi figur pertama yang terang-terangan menyatakan kesiapan maju dalam kontestasi tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer