Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasil Pilkada Serentak dan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional (1)

K
Penulis: Kimda Farida❯

Jannus TH Siahaan
Jannus TH Siahaan


Advertisement

Oleh: Jannus TH Siahaan

(Peneliti, Pengamat Sosial Politik, Konsultan, dan Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran)

PILKADA serentak 2024 telah usai. Kini, baik Provinsi Nusa Tenggara Barat ( NTB ) maupun Kabupaten Dompu sama-sama telah memiliki kepala daerah terpilih baru.

Advertisement

Berita baiknya bagi pembangunan daerah adalah bahwa gubernur terpilih adalah sosok yang secara “de facto” tidak saja didukung oleh gerbong politik yang mendukung Presiden Republik Indonesia, tapi juga secara pribadi didukung oleh Jenderal (Purn) Prabowo Subianto.

Baik Lalu Muhamad Iqbal sebagai gubernur terpilih maupun Bambang Firdaus sebagai bupati terpilih sama-sama “orang Prabowo”, yang secara strategis dan teknis akan mempermudah kedua belah pihak, baik Provinsi NTB dan Kabupaten Dompu maupun pemerintah pusat, dalam banyak hal.

Dengan kata lain, relasi daerah dengan pusat akan semakin mudah dijalin karena keterkaitan politik yang linier di antara keduanya.

Advertisement

Sehingga, diperkirakan rencana-rencana kebijakan dan rencana program dari kedua kepala daerah akan berpotensi mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah pusat, apalagi jika rencana kebijakan dan program tersebut linier dengan platform pembangunan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Bagi pemerintah pusat pun sama. Terpilihnya kepala daerah, baik gubernur maupun bupati, yang secara politik dan ideologis linier dengan presiden baru Indonesia, akan memudahkan rencana kebijakan dan program pemerintah pusat untuk dijalankan di daerah.

Kemungkinan terjadinya friksi kepentingan antara pusat dan daerah akan sangat kecil. Jika pun ada, besar kemungkinan akan terjembatani dengan baik karena absennya rivalitas politik di antara kedua pihak.

Artinya, jika dikaitkan dengan visi pemerintah pusat untuk menjadikan Dompu sebagai kawasan tebu nasional akan jauh lebih mudah diwujudkan, baik bagi pemerintah pusat, maupun bagi pemerintahan Kabupaten Dompu dan pemerintahan Provinsi NTB.

Peluang Dompu untuk segera bertransformasi menjadi sentra produksi gula untuk NTB dan wilayah Indonesia Timur menjadi sangat tinggi, karena pertama, sesuai dengan platfrom kebijakan strategis nasional terkait dengan ketahanan pangan, dalam hal ini komoditas gula.

Kedua, kepala daerah yang terpilih, baik Provinsi NTB maupun Kabupaten Dompu, secara politik satu perahu besar dengan presiden baru Indonesia, Prabowo Subianto, yang akan memudahkan “perkawinan” kepentingan kebijakan di antara keduanya, terutama terkait dengan upaya akselerasi ketahanan gula nasional.

Sederhananya, suara dan aspirasi dari pemerintah daerah akan cepat diserap oleh  pusat, jika itu terkait dengan percepatan perwujudan ketahanan komoditas gula nasional.

Dan ketiga, sebagaimana diketahui, di satu sisi “mazhab” intervensi yang dianut oleh Prabowo Subianto, di mana negara akan tidak segan-segan untuk melakukan intervensi untuk percepatan program-program ekonomi andalannya, akan membuat jalan untuk misi menjadikan Dompu sebagai sentra produksi gula untuk NTB dan Indonesia Timur akan semakin lebar.

Di sisi lain, sepanjang pengetahuan saya, gubernur terpilih NTB dan bupati terpilih Dompu pun memiliki visi yang sama. Pada satu pertemuan dengan Lalu Muhamad Iqbal, sekitar bulan Oktober 2024, beliau dengan lantang menyatakan kepada penulis bahwa beliau adalah penganut mazhab intervensi dan akan berusaha untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat untuk mendukung mazhabnya tersebut.

Begitu pula dengan Bambang Firdaus yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Dompu. Sepanjang pengetahuan saya, juga sangat “kental” spirit “Prabowonomik”-nya.

Dalam beberapa kali komunikasi beliau dengan saya, Bambang Firdaus menyatakan siap untuk mendukung program ketahanan pangan nasional, dalam hal ini ketahanan komoditas gula, di daerahnya, dengan berbagai instrumen kebijakan daerah yang mungkin dan bisa digunakan.

Dengan kata lain, dalam konstelasi politik daerah pascapilkada serentak 2024, visi untuk menjadikan Dompu sebagai sentra produksi gula untuk NTB dan Indonesia Timur tinggal menunggu waktunya saja.

Pasalnya, segala rencana kebijakan lokal dan program teknis yang akan diajukan oleh pemerintahan daerah, baik provinsi maupun kabupaten, yang terkait dengan akselerasi ketahanan gula nasional, sangat berpotensi untuk didukung oleh pemerintah pusat.

Sehingga, visi menjadikan Dompu sebagai kawasan tebu nasional, sebagian besar akan sangat bergantung kepada rencana kebijakan ekonomi yang dibuat oleh  pemerintahan baru level Provinsi NTB dan Kabupaten Dompu.

Karena itulah, untuk mengakselerasi terwujudnya program nasional dalam menjadikan Dompu sebagai kawasan tebu nasional, beberapa langkah strategis dan teknis perlu segera disiapkan oleh masing-masing kepala daerah terpilih, baik gubernur maupun bupati.

Pertama, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten perlu segera melakukan pendataan (yang akurat) lahan di daerah kawasan tebu nasional, untuk mendapatkan gambaran umum dan teknis tentang lokasi-lokasi baru yang bisa dijadikan sebagai bagian dari kawasan tebu nasional di Dompu dan lokasi-lokasi lama yang belum optimal tergarap karena satu dan lain hal.

Setelah dipahami secara mendalam dan diketahui masalah serta potensinya, ijin-ijin baru untuk perluasan perkebunan kemitraan tebu perlu dikeluarkan, sesuai dengan wewenang masing-masing kepala daerah.

Hal tersebut sangat perlu dilakukan karena di kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan tebu nasional di Dompu, tidak semuanya berada di bawah wewenang Kabupaten, tapi ada juga sebagian yang berada di bawah wewenang pemerintahan provinsi.

Kedua, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten, sesuai dengan wewenang dan domain masing-masing, juga perlu memberikan prioritas alokasi fiskal untuk melengkapi infrastruktur dasar pertanian yang akan memudahkan Dompu, terutama Kecamatan Pekat, untuk menjadi kawasan tebu nasional dalam waktu yang relatif singkat, mulai dari infrastruktur dasar seperti jalan produksi, infrastruktur irigasi untuk keberlanjutan dan keterjaminan sumber air, ketersediaan pupuk sampai pada infrastruktur layanan dasar untuk mendukung petani tebu dan keluarganya, mulai dari pendidikan sampai kesehatan. (bersambung)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

  Beringin Jaya di Batas Lahan: Ketika 700 Hektare Tebu Tak Lagi Cukup

Beringin Jaya di Batas Lahan: Ketika 700 Hektare Tebu Tak Lagi Cukup

Desa Beringin Jaya, Dompu, memiliki 700 hektare lahan tebu. Simak strategi Firman meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan.

Tebu Pekat Menggeliat, Masa Depan Dompu Menguat, Saatnya Desa Konsolidasi dan BUMDes Naik Kelas

Tebu Pekat Menggeliat, Masa Depan Dompu Menguat, Saatnya Desa Konsolidasi dan BUMDes Naik Kelas

Tebu Pekat menggeliat dan mengubah ekonomi desa di Dompu. Konsolidasi lahan dan penguatan BUMDes jadi kunci agar petani makin sejahtera.

Menapak Jejak Tebu di Kadindi Barat Berawal dari Pembibitan, Kini Ada 150 Hektare Lahan Tebu

Menapak Jejak Tebu di Kadindi Barat Berawal dari Pembibitan, Kini Ada 150 Hektare Lahan Tebu

Tebu berkembang di 150 hektare lahan warga Kadindi Barat. Komoditas ini menjadi penopang ekonomi dan membuka peluang kemandirian petani

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer