Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Hasil Pilkada Serentak dan Dompu sebagai Kawasan Tebu Nasional (2)

K
Penulis: Kimda Farida❯

Jannus TH Siahaan
Jannus TH Siahaan


Advertisement

Oleh: Jannus TH Siahaan

(Peneliti, Pengamat Sosial Politik, Konsultan, dan Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran)

KETIGA, baik pemerintahan provinsi maupun kabupaten sudah semestinya mulai membuat ancang-ancang dukungan fiskal di APBD masing-masing dalam bentuk program-program pendukung untuk mempercepat perkembangan perkebunan tebu berbasiskan kemitraan di Dompu, tepatnya di Kecamatan Pekat.

Advertisement

Bagaimanapun, intervensi dalam bentuk program-program teknis oleh pemerintahan provinsi dan kabupaten harus didukung oleh basis fiskal yang jelas, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Bentuknya bisa bermacam-macam. Bisa berupa dukungan fiskal untuk sosialisasi komoditas tebu di Kabupaten Dompu, agar pemahaman publik Dompu atas urgensi dan signifikansi komoditas tebu di satu sisi dan potensi ekonominya di sisi lain, bisa semakin melekat ke dalam memori masyarakat Dompu.

Atau bisa pula berbentuk dukungan fiskal langsung kepada para calon petani tebu mitra dalam bentuk bantuan awal pengadaan bibit, atau bantuan pembukaan lahan baru, dan berbagai jenis insentif awal agar petani tertarik untuk beralih kepada komoditas tebu di satu sisi dan tertarik untuk menjadi bagian dari upaya besar menjadikan NTB sebagai sentra produksi gula untuk Indonesia Timur di sisi lain.

Advertisement

Keempat, pemerintahan provinsi dan kabupaten juga harus bekerja sama untuk mengamankan suplai pupuk untuk petani tebu mitra.

Tujuannya bukan saja untuk stabilitas pasokan, tapi juga stabilitas harga dalam rentang yang tidak terlalu mahal alias affordable menurut  kantong petani di satu sisi dan tidak menyebabkan pembengkakan biaya produksi di sisi lain.

Karena diakui atau tidak, sebagaimana hasil penelitian penulis di lapangan, pupuk adalah salah satu masalah krusial petani di Dompu dan NTB.

Bahkan terkadang kelangkaan pupuk bersubsidi meyebabkan moral hazard di lapangan di mana pupuk bersubsidi akhirnya dijual dengan harga komersial.

Petani akhirnya tidak punya pilihan, karena tanaman mereka mau tak mau harus dipupuk, sehingga harus membayar pupuk bersubsidi dengan harga komersial, lalu membuat margin keuntungannya di saat panen menjadi semakin tipis, bahkan tak jarang malah rugi.

Intinya, kebijakan ini, termasuk juga program-program lainnya di atas,  mengarah kepada kemudahan-kemudahan yang akan didapat oleh para petani tebu mitra untuk memproduksi tebu hari ini dan dikemudian hari.

Dan kelima, pemerintah provinsi dan kabupaten harus menginisiasi forum bersama untuk menyelesaikan konflik terselubung antara perusahaan gula di Dompu dengan peternak.

Kedua pihak sama-sama memiliki hak untuk mengklaim lahannya masing-masing di kawasan Pekat, tentu dengan basis justifikasinya masing-masing pula.

Sehingga diperlukan “jembatan” politik untuk membangun semacam “mutual inderstanding” tentang domain kawasan masing-masing.

Forum komunikasi bersama ini sangat diperlukan untuk sama-sama memberi ruang secara legal dan etis kepada eksistensi kedua entitas sosial ekonomi ini.

Baik perusahaan maupun komunitas peternak sangat perlu segera menjalin komunikasi dengan semangat saling menguatkan, bukan saling mendiskualifikasi (zero sum game).

Pasalnya kedua sektor, baik perkebunan tebu di lahan HGU milik perusahaan maupun eksistensi ternak-ternak di lahan pelepasan ternak di sekitar kawasan HGU milik perusahaan, sama-sama menjadi sektor yang akan mendukung ketahanan pangan nasional.

Sehingga bagaimanapun sangat diperlukan kesepahaman bersama di satu sisi dan pembagian ruang yang jelas untuk eksistensi masing-masing entitas di sisi lain, dalam semangat saling menghargai, menghormati, mengerti, dan saling mendukung serta niat membesarkan tentunya, bukan sebaliknya.

Dan untuk sampai ke sana, peran dari keterlibatan “puncak piramida”  kekuasaan di NTB dan Dompu, baik gubernur maupun bupati, sangat krusial sifatnya, untuk memberikan bukti kepada publik NTB dan Dompu bahwa menjadikan Dompu sebagai kawasan tebu nasional adalah prioritas nasional dan daerah yang perlu segera diwujudkan bersama.

Konteksnya bukan saja untuk mendukung program unggulan pemerintah pusat, tapi juga untuk melahirkan keunggulan komparatif daerah berupa komoditas unggulan, tebu dan gula, di satu sisi dan untuk mempercepat terwujudnya cita-cita daerah dalam meningkatkan kesejahteraan petani tebu dan peternak di Dompu di sisi lain.

Pun yang tak kalah pentingnya adalah memastikan investasi dari perusahaan gula di Dompu berjalan sesuai dengan kapasitas optimalnya.

Untuk itu, kerja sama antara semua pihak, mulai dari pemerintahan provinsi, kabupaten, masyarakat petani tebu, masyarakat setempat, dan perusahaan, bisa dijalin dengan baik.

Tujuannya adalah agar pasokan bahan baku untuk perusahaan terpenuhi, pekerja di perusahaan juga bisa bekerja secara nyaman, lalu petani berproduksi secara optimal, dan lahan terpakai secara produktif. 

Hal ini sangat perlu menjadi perhatian utama pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, sebelum berbicara tentang masalah investasi baru untuk komoditas gula di kabupaten lain di NTB.

Dan terakhir, inisiasi dan dukungan pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperkuat institusionalisasi pertanian tebu di tataran petani, melalui penguatan kapasitas kelompok tani dan koperasi petani di satu sisi dan harmonisasi relasi antara kelompok tani dan koperasi petani tebu dengan pihak perusahaan di sisi lain.

Tujuannya agar segala persoalan yang terkait dengan kepentingan kedua pihak, baik strategis maupun teknis,  bisa segera dijembatani secara baik dengan semangat kekeluargaan, sekalipun terdapat perbedaan pendapat dan kepentingan di waktu-waktu tertentu.

Misalnya jika muncul isu keterlambatan pembayaran dari perusahaan. Padahal yang terjadi sebenarnya bukanlah itu, tapi keterlambatan pembayaran justru berasal dari wadah institusional para petani di atas kepada setiap petani, jadi bukan keterlambatan dari perusahaan.

Sehingga dengan adanya pembenahan dan penguatan institusi dan harmonisasi relasi institusi pertanian tebu dengan perusahaan akan menghindari kesalahpahaman di satu sisi dan bisa semakin menguatkan interdependensi dan koeksistensi di antara petani tebu dan perusahaan. Semoga! (*)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

  Beringin Jaya di Batas Lahan: Ketika 700 Hektare Tebu Tak Lagi Cukup

Beringin Jaya di Batas Lahan: Ketika 700 Hektare Tebu Tak Lagi Cukup

Desa Beringin Jaya, Dompu, memiliki 700 hektare lahan tebu. Simak strategi Firman meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan.

Tebu Pekat Menggeliat, Masa Depan Dompu Menguat, Saatnya Desa Konsolidasi dan BUMDes Naik Kelas

Tebu Pekat Menggeliat, Masa Depan Dompu Menguat, Saatnya Desa Konsolidasi dan BUMDes Naik Kelas

Tebu Pekat menggeliat dan mengubah ekonomi desa di Dompu. Konsolidasi lahan dan penguatan BUMDes jadi kunci agar petani makin sejahtera.

Menapak Jejak Tebu di Kadindi Barat Berawal dari Pembibitan, Kini Ada 150 Hektare Lahan Tebu

Menapak Jejak Tebu di Kadindi Barat Berawal dari Pembibitan, Kini Ada 150 Hektare Lahan Tebu

Tebu berkembang di 150 hektare lahan warga Kadindi Barat. Komoditas ini menjadi penopang ekonomi dan membuka peluang kemandirian petani

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer