
Oleh: Ronny P Sasmita
(Analis Senior Indonesia Strategic and Economics Action Institution/ISEAS)
Donald Trump, dalam sejarah ruang publik Amerika, memang sudah menjadi figur pro-tarif yang sangat menonjol sejak kemunculannya. Pada tahun 1980an, ketika Amerika diserbu oleh industri otomotif dan elektronik Jepang, Trump sudah meneriakan pengenaan tarif sekitar 25 persen terhadap produk-produk impor dari Jepang. Dan umpatan Trump mulai beralih ke China setelah China menjadi anggota WTO di tahun 2001. Sehingga secara historis, apa yang dilakukan Donald Trump di periode pertama dan hari ini bukanlah “barang baru” dan bukan tanpa preseden.
Lantas siapa saja pendukung intelektual visi pro-tarif beliau? Secara politik, tentu mayoritas anggota Partai Republik. Dalam sejarah ekonomi dan kebijakan perdagangan Amerika, Partai Republik memang cenderung mendukung proteksionisme ekonomi dan kebijakan tarif, sebagai instrumen untuk melindungi industri dalam negeri Amerika, meskipun kadarnya berbeda-beda dari waktu ke waktu. Ketika Cordell Hull, menteri luar negeri Amerika era New Deal, ingin membongkar aturan proteksionis Smoot- Hawley Act di tahun 1934, hadangan dari kubu republik langsung muncul ke permukaan.
Pemerintahan Roosevelt kala itu hanya mendapatkan pemberlakuan aturan baru, Reciprocal Tarrif Agreement Act (RTAAs), untuk beberapa tahun belaka. Aturan tersebut sampai dengan pemerintahan selanjutnya juga berlaku dalam logika yang sama, yakni selalu diberlakukan dalam jangka waktu tertentu, kemudian akan dibicarakan kembali di parlemen. Itu pun dengan pertarungan politik yang sangat sengit di Capitoll Hill.
Jika ditelusuri lebih jauh ke era awal Amerika, kebijakan pro-tarif pun sejatinya sudah ada, yang dijelaskan secara gamblang di dalam laporan yang ditulis oleh Alexander Hamilton di tahun 1791, berjudul Report on Manufacture. Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa Amerika hanya akan menjadi maju jika memberikan prioritas kepada sektor manufaktur. Dan untuk mengembangkannya, diperlukan proteksi dari gempuran produk manufaktur Inggris.
Sebagaimana diketahui, meskipun saran dari Hamilton akhirnya lolos di Parlemen, urusan proteksi manufaktur ini menjadi salah satu urusan penting, selain urusan Bank Sentral (chartered bank) dan kredit, yang menjadi permulaan dari munculnya perbedaan mencolok antara Hamilton dan Thomas Jefferson di satu sisi dan menjadi cerita awal munculnya dua sayap politik besar di Amerika, yakni Partai Demokrat dan Partai Republik, di sisi lain. Thomas Jefferson lebih memilih kebijakan tarif rendah karena akan sangat membantu para petani Amerika yang menjual hasil pertaniannya ke Inggris kala itu.
Namun dalam perjalanannya, tidak semua anggota parlemen dari Partai Republik yang pro-tarif dan juga tidak semua petinggi Partai Demokrat yang pro-perdagangan bebas. Perbedaan keduanya terletak pada kebijakan tarif. Anggota Partai Republik cenderung memilih kebijakan tarif, sementara anggota Partai Demokrat lebih menyukai kebijakan intervensi pemerintah (tanpa tarif), misalnya pemberian subsidi dan insentif kepada industri dalam negeri.
Nah, soal pendukung intelektual, sampai Donald Trump benar-benar maju sebagai calon presiden Amerika di tahun 2015, sejatinya Ia tak memiliki penasihat ekonomi. Dengan kata lain, sampai tahun 2015, Trump berteriak sendiri berdasarkan preferensi dan aspirasi pribadinya, baik terhadap barang impor dari Jepang (1980an) maupun dari China (setelah tahun 2001, tepatnya setelah China menjadi anggota WTO).
Namun, berdasarkan penelusuran majalah Vanity Fair belum lama ini, diceritakan bahwa di saat mencalonkan diri sebagai calon presiden Amerika di tahun 2015, Trump meminta menantunya, Jared Kushner, untuk mencarikan penasehat ekonomi, tentunya setelah memberikan gambaran utama atas pandangan ekonomi Donald Trump sendiri, yakni anti-China dan pro-tarif.
Kemudian, untuk menyikapi permintaan mertuanya, Kushner mulai berselancar di portal Amazon. Kushner mencoba mencari judul-judul buku yang menurutnya bersesuaian dengan visi ekonomi Donald Trump. Dan tak disangka, disanalah pertemuan pertamanya dengan sebuah judul buku berbunyi “Death by China”, di mana salah satu penulisnya adalah Peter Navarro.
Sebagaimana diketahui, buku ini bernada sangat negatif terhadap China dan memberikan rekomendasi terbaik untuk menghadapinya adalah dengan kebijakan tarif, bahkan dengan memutus hubungan dagang dengan China jika memang diperlukan. Tak pelak, Kushner kemudian mengontak Peter Navarro dan memintanya untuk menjadi penasehat ekonomi mertuanya. Akhirnya, Peter Navarro menjadi salah satu penasehat ekonomi utama Donald Trump, dari periode pertama, sampai hari ini.
Selain Peter Navarro, ada nama lain yang juga sejak dulu bersuara sama dengan Donald Trump, tapi tidak terlalu agresif. Namanya adalah Robert Ligthizer, yang akhirnya menjadi kepala United States Trade Representative (USTR) di periode pertama Donald Trump. Sejatinya Ligthizer adalah pengacara dan telah menjadi pembela asosiasi manufaktur Amerika sejak lama. Di era Ronald Reagan, Ligthizer juga sempat menjadi deputi di USTR dan berhasil menelurkan beberapa perjanjian dagang yang dianggap pro-Amerika dengan pihak lain.
Pandangan Ligthizer, selain dari beberapa artikel yang beliau tulis di beberapa media mainstream Amerika saat menjabat sebagai kepala USTR, juga bisa dibaca di dalam buku terbarunya yang terbit di tahun 2023 lalu, berjudul “No Trade is Free”. Dikatakan tidak terlalu agresif, karena selama menjabat sebagai Kepala USTR dan di dalam buku barunya, Ligthizer terpantau cukup rasional di dalam menyampaikan keluhannya soal “deindustrialisasi” yang dialami Amerika akibat investasi pindah ke China dan Meksiko. Ligthizer mengakui dengan sportif bahwa penyebab pengangguran di Amerika tidak hanya akibat dari kebijakan dagang (trade policy), tapi juga karena perkembangan teknologi (disrupsi teknologi).
Dengan kata lain, Ligthizer berpendapat bahwa kondisi tersebut, bagaimanapun, harus diakomodasi di dalam kebijakan dagang dengan cara pengenaan tarif yang berimbang. Artinya, menurut Ligthizer, sudah waktunya Amerika mendorong model hubungan dagang yang adil, karena selama ini Amerika terpantau sangat “generous” kepada mitra-mitra dagangnya, hanya karena alasan “perdamaian dunia” di satu sisi dan hegemoni Amerika di sisi lain.
Pandangan Ligthizer tentu tak bisa dinafikan. Memang beberapa juta pekerja sektor manufaktur Amerika harus menjadi pengangguran karena perpindahan investasi ke China dan Meksiko atas alasan biaya tenaga kerja yang sangat murah. Kemudian, produk yang dihasilkan di negara-negara berbiaya murah tersebut harus dikirim kembali ke Amerika. Hal ini sering disebut dengan istilah “intrafirm trade”. Itu fakta yang tak terbantahkan.
Sehingga dengan pemberlakuan tarif tinggi, justru yang menderita pertama kali adalah perusahaan Amerika yang melakukan “intrafirm trade” tadi. Namun sejatinya tujuan dari kebijakan tarif ala Trump memang itu. Dengan tarif tinggi, diharapkan investor-investor yang sebelumnya “kabur” ke negara berbiaya murah, akan kembali ke Amerika untuk membuka pabrik, jika tak ingin menjual barang dengan harga mahal sebagai imbas dari pengenaan tarif. Dan logika yang sama juga berlaku bagi perusahaan dari negara lain yang ingin menjual produknya di Amerika.
Sebelumnya, di era Obama, sinyal deindustrialisasi diatasi dengan intervensi pemerintah untuk menyelamatkan pekerja-pekerja yang terkena PHK, bukan dengan kebijakan tarif. Kala itu Obama mengeluarkan program bernama “Trade Adjustment Programe (TAP). Namun beberapa kendala teknis sulit untuk diatasi, terutama faktor umur pekerja yang tak mungkin lagi diajak untuk menaikkan level skill dan faktor geografis di mana pekerja sudah menetap terlalu lama, sehingga sulit untuk ditawarkan pekerjaan di lokasi lain yang jauh.
Namun, di Finlandia TAP berjalan cukup baik. Boleh jadi karena jumlah penduduk yang sedikit, sehingga pemerintah bisa lebih mudah dalam menangani penduduk yang terkena PHK. Pun di Denmark, program sejenis juga terpantau cukup berhasil. Namanya kebijakan “Flexsecurity” di mana pemerintah membantu pekerja yang terkena PHK sebagai imbas dari disrupsi teknologi dan juga membantu perusahaan agar tetap bisa melakukan upgrade teknologi agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor dari luar. Catatannya buat pemerintah Indonesia adalah bahwa yang dibutuhkan bukan satgas PHK, tapi Satgas Reindustrialisasi, karena persoalan utamanya tidak pada urusan PHK, tapi pada urusan deindustrialisasi.
Selain Peter Navarro dan Robert Ligthizer, di era awal Donald Trump juga terdapat nama Steve Banon, tokoh anti-globalisasi dan beraliran superkanan (far right), yang ikut menggelorakan semangat populisme Donald Trump. Berkat Banon, spirit populisme Donald Trump tidak saja sekedar pengenaan tarif, tapi juga ingin mengubah tatanan perdagangan dunia yang telah ada, karena dianggap telah terpengaruh oleh gaya dan model perdagangan China.
Jadi, mengetahui pemikiran orang-orang ini akan cukup membantu untuk memahami pemikiran Donald Trump tentang perdagangan dunia. Dan yang juga perlu ditekankan bahwa pertama, sekalipun nyaris tidak ada ekonom ternama yang mendukung Donald Trump, visi pro-tarif dan proteksionisme sejatinya ada dan selalu ada di Amerika sejak awal Amerika ada. Boleh jadi belakangan semakin banyak ekonom yang mendukung perdagangan bebas, tapi realitasnya Amerika tak pernah lepas dari kehadiran visi proteksionisme. Visi semacam ini hanya kalah di tataran eletoral, tapi tidak pernah mati sedikitpun di Amerika, dari dulu sampai sekarang. Sehingga kemenangan Donald Trump memberi nyawa baru kepada sayap proteksionisme ini.
Dan kedua adalah bahwa kebijakan dagang Amerika tidak hanya terkait dengan rasionalitas ekonomi versi para ekonom. Meskipun ekonom-ekonom berhitung secara matematis atas untung rugi proteksionisme, tidak mesti kebijakan yang lahir harus linear dengan isi kepala para ekonom Amerika. Karena kepentingan ekonomi hanya satu dari beberapa faktor yang menentukan di dalam kebijakan dagang Amerika.
Dalam buku mereka, “Fundamental of U.S Foreign Trade Policy. Economics, Politics, Laws, and Issues”, Stephen B Cohen, Robert A Blecker, dan Peter D Whitney, mengatakan bahwa kebijakan dagang luar negeri Amerika adalah buah dari interaksi beberapa faktor, yakni kepentingan politik dalam negeri (constituences based), politik internasional (hegemony), ekonomi dalam negeri, dan ekonomi internasional. Artinya, apa yang dilakukan oleh Donald Trump terkait dengan kebijakan dagang Amerika, sejatinya masih berada di dalam koridor yang selama ini ada dan berlaku. Sehingga negara seperti Indonesia semestinya cukup mengikuti logika mana yang sedang berlaku di Amerika dan berusaha menyesuaikan diri dengan itu. Semoga. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




