Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Ketika Lembaga Pendidikan Gagal Menjadi Rumah Etika

L
Penulis: Lombok Post Online❯
Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

LombokPost - Di sebuah bangsa yang menaruh harapan besar pada pendidikan sebagai jalan pembebasan dan pencerahan, justru kita menyaksikan paradoks yang menyesakkan: para pelaku korupsi yang merusak sendi-sendi kehidupan publik bukan mereka yang buta huruf atau minim akses pendidikan, melainkan sebagian besar adalah kaum terdidik, alumni dari institusi-institusi bergengsi yang semestinya menjadi pengasuh moral bangsa.


Advertisement

Fakta itu mendorong kita untuk bertanya secara radikal: apakah pendidikan yang kita banggakan selama ini sungguh mendidik manusia yang dapat berperilaku etis, atau sekadar melahirkan teknokrat yang cakap namun rapuh secara etik?

Laporan Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 yang menempatkan Indonesia pada peringkat ke-99 dari 180 negara, dengan skor stagnan di angka 37 dari 100, bukanlah sekadar statistik suram. Ia adalah cermin dari cacat struktural dan kegagalan kultural yang berlangsung lama—di mana korupsi tidak lagi menjadi anomali, melainkan bagian dari sistem reproduksi sosial kita.

Sebagaimana diuraikan oleh Lawrence Kohlberg dalam teori tahapan perkembangan moral, manusia tidak serta-merta menjadi makhluk etis hanya karena tahu apa yang benar dan salah. Moralitas, dalam tahap tertingginya, tumbuh melalui proses reflektif, dialogis, dan keberanian eksistensial untuk memilih kebenaran meski harus berseberangan dengan kenyamanan sosial. Sayangnya, sistem pendidikan kita terlalu terobsesi pada hasil dan ranking, hingga melupakan proses batiniah pembentukan kesadaran etik.

Advertisement

Dalam logika pedagogis semacam itu, siswa dididik untuk mematuhi, bukan untuk bertanya. Mereka diajarkan untuk mencapai, bukan untuk meragukan secara sehat. Maka tak mengherankan jika integritas menjadi sesuatu yang asing di tengah gelar dan capaian akademik.

Kasus korupsi yang terkuak beberapa tahun lalu dari Universitas Lampung (Unila) menjadi ilustrasi telanjang atas kegagalan nilai itu. Seperti dilaporkan Kompas (10 Januari 2023), sang rektor yang seharusnya menjadi penjaga moral akademik justru terseret dalam pusaran suap penerimaan mahasiswa. Jalur mandiri yang seharusnya memberi ruang bagi potensi, malah dijadikan ladang transaksi gelap, dengan tarif masuk yang berkisar antara Rp100 juta hingga Rp325 juta. Sebuah ironi ketika lembaga yang harusnya menjadi taman kejujuran justru menjadi ladang manipulasi.

Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap bahwa sepanjang 2016 hingga 2021, ada 240 kasus korupsi di sektor pendidikan, dengan kerugian negara menembus Rp 1,6 triliun. Ini bukan sekadar angka, tetapi narasi tentang bagaimana dunia pendidikan kita telah kehilangan ruhnya sebagai penjaga akal sehat publik.

Advertisement

Lebih dari itu, praktik korupsi dalam pendidikan tak hanya terjadi lewat penyelewengan anggaran. Ia juga menyusup dalam bentuk yang kasat mata—dan sama destruktifnya—yakni maraknya praktik jual beli ijazah, gelar palsu, kampus abal-abal, manipulasi dana riset, hingga nepotisme dalam seleksi jabatan akademik. Pada 2023, Kementrian Pendidikan Tinggi, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikburistek) menutup setidaknya 23 perguruan tinggi swasta (PTS) yang melakukan pelanggaran berat. Mulai dari menerbitkan ijazah tanpa proses akademik sah hingga pembelajaran fiktif.

Praktik semacam ini tidak hanya merusak legitimasi dunia pendidikan, tetapi juga menghasilkan sumber daya manusia “ilegal” yang bisa menyusup ke jabatan publik tanpa kompetensi, apalagi integritas. Ini adalah bentuk korupsi kultural yang menciptakan rantai kelicikan yang semakin panjang—dari pelaku hingga pengguna jasa.

Yang lebih mencemaskan adalah apa yang terjadi di tingkat paling awal pembentukan karakter: sekolah dan kampus. Survei Integritas Pendidikan Nasional oleh KPK pada 2024 mengungkap bahwa 43,25 persen siswa dan 57,87 persen mahasiswa mengaku pernah menyontek. Sedangkan praktik plagiarisme karya ilmiah yang dilakukan oleh guru/dosen sekitar 43,12 persen. Ini bukan sekadar pelanggaran akademik, melainkan sinyal bahwa nilai kejujuran telah kehilangan bobotnya dalam kesadaran kolektif baik itu dari tenaga pendidik maupun yang dididik.

Pendidikan, dalam pengertian yang luhur, mestinya adalah proses pemanusiaan manusia—humanisasi, seperti diidealkan oleh Paulo Freire. Ia bukan sekadar pemindahan pengetahuan, melainkan penanaman nilai, sikap, keberanian moral, dan membentuk kesadaran kritis. Namun yang terjadi adalah sebaliknya: kita menjadikan sekolah sebagai pabrik nilai ujian, bukan rumah pembentukan karakter. Kita mengajar anak-anak untuk menjawab, bukan untuk bertanya.

Dalam kerangka itu, solusi tidak cukup sekadar kurikulum antikorupsi atau seminar nilai moral. Diperlukan perombakan mendasar dalam cara kita memandang pendidikan itu sendiri. Kita perlu membangun ruang belajar yang menumbuhkan daya nalar kritis, keberanian untuk berbeda, dan pengalaman hidup bersama secara adil. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi—good governance—harus diajarkan bukan sebagai teori, tetapi sebagai praktik sehari-hari di dalam lembaga pendidikan itu sendiri.

Guru dan dosen harus menjadi wajah dari nilai yang diajarkan. Mereka bukan hanya pengajar, melainkan penanggung jawab etis dari generasi yang akan datang. Maka, profesionalisme tenaga pendidik harus disertai dengan kedewasaan moral dan keteladanan hidup. Pendidikan tidak akan bisa mentransmisikan nilai jika pelaksananya tidak hidup dalam nilai itu.

Lebih jauh, kita perlu memulihkan kembali pendidikan sebagai praktik kultural yang mengakar pada kehidupan. Kita harus melepaskan diri dari obsesinya pada outcome, pada ranking, pada pengukuran kuantitatif yang kering makna. Sebab pada akhirnya, bangsa ini tidak akan diukur dari seberapa tinggi indeks literasinya, tetapi seberapa tegak ia berdiri atas nama kejujuran dan keadilan.

Rahmat Hidayat (Dewan Alumni Lembaga Pers Dimensi - UMMAT)
Rahmat Hidayat (Dewan Alumni Lembaga Pers Dimensi - UMMAT)

Jika pendidikan tetap gagal menjadi ruang pembentukan kesadaran etis, maka pemberantasan korupsi hanya akan menjadi ritus birokrasi tanpa transformasi. Dan kita akan terus terperangkap dalam lingkaran setan: menyalahkan dekadensi karakter generasi muda, seraya abai bahwa arsitektur sistemik yang korosif justru turut membentuk kehilangan orientasi mereka.

Menurut Index Coruption Watch (ICW), impian untuk meningkatkan mutu pendidikan secara signifikan akan sulit terwujud selama praktik korupsi dianggap lumrah dan tidak ditangani secara menyeluruh. Selama negara membiarkan korupsi tumbuh subur dalam sektor pendidikan, secara tidak langsung negara turut memperkuat rantai kemiskinan dan kebodohan struktural, yang pada akhirnya menjadi penghalang dalam mendorong kemajuan bangsa. (*)

Advertisement
Editor : Pujo Nugroho
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

SMAN 9 Mataram Perkuat Budaya Antikorupsi Melalui Sosialisasi

SMAN 9 Mataram Perkuat Budaya Antikorupsi Melalui Sosialisasi

SMAN 9 Mataram menggelar sosialisasi penyuluhan antikorupsi bagi guru dan tenaga kependidikan, Kamis (19/11).

Peningkatan Status PPPK Diharapkan Dongkrak Kinerja Guru

Peningkatan Status PPPK Diharapkan Dongkrak Kinerja Guru

Peluang peningkatan status PPPK paro waktu menjadi penuh waktu diharapkan dapat memacu semangat dan kinerja tenaga pendidik di Lombok Timur

Pemprov NTB dan Australia Tingkatkan Kerja Sama di Sektor Pendidikan hingga Pariwisata

Pemprov NTB dan Australia Tingkatkan Kerja Sama di Sektor Pendidikan hingga Pariwisata

Dubes Australia kunjungi NTB, bahas penguatan kerja sama pendidikan, pariwisata, dan peluang penerbangan langsung Lombok-Australia.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer