Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Dari Pemisahan ke Pembagian Kekuasaan

L
Penulis: Lombok Post Online❯
Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

oleh: Robyan Bafadal (Peminat Masalah Sosial Politik)


Advertisement

LombokPost - Dalam perbincangan politik hukum tata negara dikenal istilah Trias Politica. Apakah itu? Tulisan ini akan meringkasnya berdasarkan buku babon pelajar Ilmu Politik yang berjudul Dasar-dasar Ilmu Politik (terbit pertama kali tahun 1977).

Dari penjelasan tersebut nantinya akan dibahas mengenai sejarah pemberian amnesti dan abolisi di Indonesia.

Dan ujungnya mengenai pemberian amnesti dan abolisi kepada Tom Lembong dan Hasto Kristanto yang sedang menjadi perbincangan hangat di berbagai saluran komunikasi massa.

Advertisement

Gagasan Trias Politica kemudian bermula dari buku Two Treatises on Civil Government (terbit tahun 1690) yang ditulis oleh John Locke. Karya ini muncul sebagai kritik atas kekuasaan raja yang absolut.

Menurut Locke dalam pemerintahan haruslah terjadi pemisahan kekuasaan. Locke memisahkan kekuasaan menjadi tiga; eksekutif, legislatif dan federatif.

Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan membentuk Undang-undang, kekuasaan eksekutif adalah melaksanakan undang-undang dan kekuasaan federatif adalah kekuasaan yang meliputi semua tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain.

Advertisement

Lalu lembaga mana yang melalukan fungsi mengadili? Locke menyatakan itu bagian dari pelaksanaan Undang-undang.

Pikiran ini kemudian diteruskan oleh Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois (1748) yang berangkat dari sikap despotis raja. Menurutnya kekuasaan dibagi menjadi tiga; legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Legislatif membuat undang-undang, eksekutif melaksanakan undang-undang, dan yudikatif mengadili pelanggaran undang-undang. Menurutnya kekuasaan ini harus terpisah satu dengan yang lain.

Pemisahan kekuasaan akan menjamin pemenuhan akan hak-hak azasi manusia. Penumpukan kekuasan legislatif, eksekutif dan yudikatif pada suatu badan atau lembaga akan menjadi malapetaka. Entah itu dipegang oleh bangsawan atau rakyat jelata bahayanya sama besar.

Berkembangnya kehidupan negara dan masyarakat kemudian menjadikan konsep Trias Politica sebagai bentuk pemisahan kekuasaan tidak bisa dipertahankan lagi. Eksekutif misalnya tidak hanya melaksanakan undang-undang tetapi juga aktif membuat undang-undang seperti keputusan presiden ataupun keputusan menteri. Juga memiliki hak yudikatif seperti amnesti, grasi, dan abolisi. Legislatif juga memiliki fungsi eksekutif dengan menyalurkan bantuan misalnya. Maka kemudian terjadi pergeseran dari pemisahan menjadi pembagian kekuasaan. Dalam artian hanya fungsi pokoklah yang dibedakan menurut sifatnya serta diserahkan kepada badan yang berbeda tetapi untuk selebihnya kerjasama di antara fungsi-fungsi tersebut tetap diperlukan demi kelancaran.

Bagaimana dengan Indonesia? Indonesia menganut Trias Politica didasarkan pada apa yang tercantum dalam konstitusi UUD 1945. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dibantu oleh menteri-menteri sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan peradilan.

Kembali pada amnesti Hasto Krisyanto dan abolisi ke Tom Lembong. Dikutip dari situs hukumonline.com, abolisi dan amnesti adalah dua bentuk hak prerogatif Presiden yang berkaitan dengan penghapusan akibat hukum pidana.

Abolisi merupakan hak prerogatif dan kewenangan konstitusional Presiden untuk menghapuskan seluruh akibat hukum dari putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seorang terpidana.

Termasuk melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.

Sementara amnesti adalah hak prerogatif Presiden berupa pencabutan semua akibat hukum pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang atas tindak pidana tertentu, yang diberikan dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

Amnesti biasanya diberikan kepada pelaku tindak pidana politik sebelum maupun sesudah dilakukan penyidikan.

Ataupun sebelum maupun sesudah mendapat putusan pengadilan sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan hukum dan praktik Keppres.

Hak Presiden memberikan abolisi dan amnesti terdapat dalam Pasal 14 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.”

Gagasan Trias Politica kemudian bermula dari buku Two Treatises on Civil Government (terbit tahun 1690) yang ditulis oleh John Locke.
Gagasan Trias Politica kemudian bermula dari buku Two Treatises on Civil Government (terbit tahun 1690) yang ditulis oleh John Locke.

Apakah ini kali pertama Presiden  Indonesia memberikan abolisi dan amnesti? Ternyata tidak. Dari berbagai sumber berikut dikumpulkan pemberian abolisi dan amnesti oleh Presiden Indonesia. Pada masa Soekarno pernah memberikan amnesti dan abolisi kepada penggerak DI/TII di Sulawesi Selatan juga Republik Maluku Selatan. Soeharto memberikan abolisi dan amnesti kepada pengikut Fretilin di Timor-Timur. 

Amnesti dan abolisi pernah diberikan Presiden ke-3 Republik Indonesia Habibie kepada Sri Bintang Pamungkas dan Muchtar Pakpahan. Presiden ke-4 Republik Indonesia Abdurrahman Wahid atau Gus Dur pernah memberikan amnesti kepada sejumlah aktivis, seperti Jauhari Mys (alias Azhari), Fauji Ibrahim (alias Monier), Kleemens Rom Sarvir, dan Leseren Dampari Karma. Abolisi lainnya juga pernah diberikan kepada R. Sawito Kartowibowo yang dituduh bertindak subversif sehingga dijatuhi hukuman delapan tahun penjara.

Megawati pernah memberikan amnesti kepada Jauhar bin Saleh dan Amin Amsar. Pemberian amnesti diatur dalam Keppres Nomor 53 Tahun 2002.

Selain amnesti, Keppres tersebut juga mengatur soal pemulihan kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat Jauhar bin Saleh dan Amin Amsar. Sementara itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden ke-6 Republik Indonesia memberikan amnesti dan abolisi kepada 2.000 anggota Gerakan Aceh Merdeka (GAM) lewat Keppres Nomor 22 Tahun 2005. Joko Widodo (Jokowi) juga pernah memberikan amnesti kepada guru perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual, bernama Baiq Nuril. Baiq Nuril mendapat amnesti setelah ia dijerat dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik lantaran merekam dan menyebarkan percakapan asusila eks Kepala SMA Negeri 7 Mataram yang sering meneleponnya.

Selain itu, pemberian amnesti saat pemerintahan Jokowi juga ditujukan kepada dosen Universitas Syiah Kuala, Saiful Mahdi.

Dari lintasan sejarah dapat dilihat pemberian abolisi dan amnesti kemudian kerap kali diberikan kepada mereka yang terlibat dalam gerakan politik.

Sebagaimana tulisan Firdaus Arifin (2025) dalam banyak kasus, abolisi seharusnya dipakai untuk mengoreksi kekeliruan kriminalisasi, atau menghindari konflik hukum yang mengancam kepentingan umum.

Berbeda dengan abolisi, amnesti sering digunakan untuk menghapus pidana demi rekonsiliasi nasional.

Amnesti yang sehat selalu disertai dengan satu syarat penting: pengakuan.

Seseorang yang menerima amnesti, harus mengakui bahwa ia pernah melakukan pelanggaran hukum—meskipun dengan motivasi politik.

Maka untuk kali ini abolisi dan amnesti diberikan kepada kasus korupsi. Maka banyak orang bertanya tentang komitmen presiden tentang pemberantasan korupsi yang dalam janjinya akan mengejar sampai ujung dunia.

Apakah beliau sudah lupa atau perbaiki komitmennya? Banyak pihak kemudian mengaitkan untuk mengurangi kegaduhan politik.

Berarti banyak orang bertanya apakah benar dugaan bahwa persidangan itu hanya bualan politik?

Bahwa persidangan itu merupakan tindakan balas dendam presiden kepada lawan politiknya karena dua orang itu tokoh dari pesaingnya pada pemilihan presiden.

Banyak orang bilang demi persatuan dan kesatuan. Demi persatuan dan kesatuan ataukah merangkul lawan politik dan menghilangkan oposisi?

Dalam pemerintahan yang demokratis oposisi itu penting artinya.

Puluhan tahun yang silam Nurcholish Madjid pernah bertutur setiap negara butuh oposisi loyal bukan oposisionalisme.

Oposisi loyal adalah mereka yang kritik pemerintah demi perbaikan menuju lebih baik.

Sementara oposisionalisme adalah mereka yang memberikan kritik tapi niatnya buruk untuk menjatuhkan pemerintah.

Sebagaimana ungkapan lawas bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan tetapi kekuasaan tanpa pengawasan pasti disalahgunakan. (*)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bahas Persoalan Penyadapan dan Makar, Akademisi Unram Sebut Dampak Politik Kekuasaan

Bahas Persoalan Penyadapan dan Makar, Akademisi Unram Sebut Dampak Politik Kekuasaan

Prof. Galang Asmara menanggapi isu hangat terkait dugaan penyadapan dan indikasi makar yang tengah menjadi sorotan publik. 

Kapolresta Loteng Ingatkan Pelajar Jauhi Narkoba dan Perundungan

Kapolresta Loteng Ingatkan Pelajar Jauhi Narkoba dan Perundungan

Kapolresta Lombok Tengah Kombes Pol Hariyanto mengingatkan pelajar agar menjauhi narkoba, perundungan, dan penyalahgunaan media sosial

Kasat Pol PP NTB Ajak Pelajar SMKN 6 Mataram Jadi Duta Tibumtranmas 

Kasat Pol PP NTB Ajak Pelajar SMKN 6 Mataram Jadi Duta Tibumtranmas 

Kepala Satpol PP NTB Dra. Nunung Triningsih mengajak pelajar SMKN 6 Mataram Jadi Duta Tibumtranmas dalam acara sosialisasi Senin (9/11/2026)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer