Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Meluruskan Polemik Royalti Lagu/Musik

L
Penulis: Lombok Post Online❯
Ahmad Zuhairi (Pengajar Hak Kekayaan Intelektual FHISIP Universitas Mataram, sedang menempuh Studi Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)
Ahmad Zuhairi (Pengajar Hak Kekayaan Intelektual FHISIP Universitas Mataram, sedang menempuh Studi Doktoral di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran)

oleh: Ahmad Zuhairi


Advertisement

(Pengajar Hak Kekayaan Intelektual FHISIP Universitas Mataram)

LombokPost - Pagi-pagi setelah olahraga, saya bersama kawan, yang seorang manajer hotel, duduk santai ditemani kopi hangat. Sambil menyeruput kopi, tiba-tiba dia membuka pembicaraan dengan topik yang sedang hangat sentaero nusantara, yaitu terkait dengan royalti lagu.

“Sekarang ini, LMK sangat meresahkan kami sebagai pengelola hotel, tiba-tiba harus ada beban tambahan baru yaitu pembayaran royalti, gegara tamu hotel mendengar musik di hotel waktu menginap. Kalau ada live music atau performance tidak masalah lah”, ujarnya, sambil mengambil kudapan pisang goreng di atas meja. Namun pembicaraan tidaklah terlalu lama, karena kami masing-masing tidak terlalu lama duduk, karena harus persiapan berangkat kerja.

Advertisement

Sore hari, sepulang kerja, saya mencoba mampir di salah satu kafe yang cukup terkenal, tempat biasa nongkrong muda-mudi dan tempat bertemunya lobi-lobi para pengusaha. Namun ada yang tidak biasa, kafe tersebut sepi, sunyi tanpa ada suara musik seperti biasanya. Sehingga dalam hati saya bergumam, “kasian sekali speaker yang banyak nempel di dinding tembok dengan desain interior luar biasa itu bisu tanpa suara, jadi mubazir”. Membuat suasana jadi kurang sempurna, karena biasanya nongkrong di kafe ditemani secangkir kopi, tidak lengkap rasanya tanpa ditemani alunan musik yang merdu terdengar di telinga.

Kenapa suasana itu bisa terjadi? Karena belakangan ini telah banyak hotel dan kafe tiba-tiba ketakutan memutar lagu karena khawatir ada tagihan royalti yang membengkak dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), seperti yang terjadi belakangan ini yang menimpa banyak hotel dan kafe di Indonesia. LMK menjadi sesuatu momok yang menakutkan bagi tempat-tempat hiburan.

Lantas bagaimanakah pengaturan royalti yang sebenarnya menurut hukum di Indonesia? Musik merupakan salah satu karya cipta yang diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam suatu ciptaan, ada dua hak yang melekat dalam diri Pencipta terhadap hasil karya atau ciptaannya, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UU Hak Cipta). Hak moral adalah hak yang melekat abadi pada diri pencipta untuk dicantumkan namanya dalam karya ciptaannya (Pasal 5 UU Hak Cipta).

Advertisement

Sederhananya, kalau seseorang cover lagu “Begadang”, maka dia harus taruh nama penciptanya yaitu Rhoma Irama. Sementara itu hak ekonomi adalah  hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk Mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya (Pasal 8 UU HC).

Konsep Pembayaran Royalti

Lalu bagaimana konsep pembayaran royalti terhadap lagu atau musik? Untuk menjawab pertanyaan ini, harus diketahui dulu bagaimana hubungan hukum antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pemakai (user) ciptaan. Kalau dalam aspek hukum, sebenarnya yang punya hubungan hukum yaitu pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna (user) ciptaan. Sehingga nantinya user inilah berkwajiban membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Akan tetapi hal yang penting harus dipahami adalah kapan sebuah ciptaan itu diwajibkan membayar royalti?

Dalam Undang-Undang Hak Cipta, sebuah karya akan dikenakan royalti apabila “digunakan secara komersil”. Kata “penggunaan secara komersil” inilah yang perlu digaris bawahi, karena kata inilah yang menjadi kata kunci (key words) yang membedakan penggunaan karya itu bisa dikenakan royalti atau tidak. Contoh sederhana, apabila seseorang menyanyikan sebuah lagu di kampung, malam minggu bersama warga untuk hiburan tetangga tanpa ada bayaran baik penyanyi atau pembelian tiket oleh warga, maka ini tidak dapat dikenakan royalti.

Sebaliknya, meskipun itu dilaksanakan di kampung atau dusun, namun apabila acara itu menjual tiket masuk atau penyanyi dibayar, maka ini sudah masuk dalam penggunaan secara komersil. Konsekuensi hukumnya adalah harus membayar royalti. Melihat contoh di atas, perbedaannya tipis setipis kulit bawang, antara yang tidak bayar dengan yang harus bayar royalti.

Lalu bagaimana dengan kafe atau hotel? Padahal yang dijual bukan lagunya, tapi makanan atau fasilitas akomodasi, kenapa harus dikenakan royalti. Memang kalau melihat itu, sekilas tidak terlihat bahwa kafe atau hotel bisa dikenakan royalti atas pemutaran lagu atau live performance music di hotel apabila tidak membebankan tiket masuk, namun kafe atau hotel merupakan bentuk layanan publik yang bersifat komersial (Pasal 3 ayat (2) PP No. 56 Tahun 2021 Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu atau Musik). Akibatnya, setiap aktivitas di dalamnya dianggap bernuansa komersialisasi. Hal itulah yang menjadi dasar kenapa Hotel atau Caffe diwajibkan membayar royatli atau sering dilaporkan atau digugat pelanggaran hak cipta kalau tidak melakukan pembayaran royalti.

Pencipta Menggratiskan, Namun LMK Tetap Mewajibkan?

Lebih lanjut, jika melihat perseteruan antara LMK dengan pencipta, banyak pemilik lagu seperti Ari Lasso, Dewa 19, Tompi, SID, Charlie van Houten, Ariel Noah dan dan Ikang Fauzi yang sudah mendeklarasikan kalau lagunya boleh diputar di kafe dan di hotel tanpa membayar royalti. Hal ini juga merupakan bentuk protes para musisi terhadap minimnya yang didapat oleh pencipta. Namun, di sisi lain, pernyataan sebaliknya juga dilontarkan oleh pengurus LMK yang menyatakan, meskipun sudah ada pernyataan dari pemilik lagu, tapi kafe atau hotel tetap harus tetap membayar royalti.

Melihat hal tersebut, masyarakat menjadi kebingungan, mana yang benar yang harus diikuti? Di tengah kebingungan tersebut, akhirnya kafe mengambil jalan aman yaitu tidak memutar lagi, biar tidak repot berurusan dengan hukum seperti dalam kasus Mie Gacoan.

Jika kita kembali ke hubungan hukum tadi, LMK sebenarnya adalah fasilitator yang menghubungkan antara user komersial dengan pencipta, karena tidak semua penggunaan ciptaan itu bisa diawasi oleh pencipta, sehingga untuk memudahkan dibuatlah LMK oleh Undang-Undang. Oleh karenanya semua royalti bisa diorganisir oleh LMK sepanjang musisi teresebut menjadi anggotanya. Namun yang perlu diketahui adalah sifat dari Undang-Undang Hak Cipta terhadap pelanggaran.

Secara teoritis, hak itu adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum, di mana seseorang bisa melakukan tuntutan apabila haknya tidak dipenuhi, dan hak bisa juga tidak digunakan. Seperti ahli waris yang sudah kaya, tidak mau mengambil harta waris bagiannya. Meskipun dia berhak tapi dia tidak mengambilnya. Begitulah hubungan keperdataan antara user komersial dengan pencipta.

Barcode Lombok Post
Barcode Lombok Post

Dalam aspek pidana juga, Undang-Undang Hak Cipta mengatur bahwa pelanggaran hak cipta adalah delik aduan (Pasal 120 UU HC) bukan delik biasa, artinya apabila pencipta atau pemegang hak cipta tidak melaporkan, maka hal itu tidak bisa diproses. Dengan demikian yang punya legal standing untuk melaporkan secara pidana atau perdata adalah bukan LMK tetapi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Jika dicermati, di dalam Undang-Undang Hak Cipta juga tidak terdapat satu pasal pun yang mengatur tentang kewenangan LMK melakukan gugatan atau tuntutan terhadap pengguna hak cipta.

Jika terdapat pernyataan bahwa LMK mewajibkan bayar royalti meskipun sudah diizinkan penggunaannya oleh pencipta atau pemegang hak cipta, maka hal itu merupakan pernyataan yang menyesatkan atau dengan kata lain hal ini bisa dilawan menggunakan mekanisme hukum yang berlaku. Karena LMK tidak berwenang melakukan penuntutan baik secara perdata maupun pidana, namun yang berhak adalah pencipta, pemegang hak cipta, dan ahli warisnya. LMK hanya diberikan wewenang untuk mengumpulkan royalti apabila pencipta atau pemegang hak cipta yang menjadi anggotanya.

Solusi yang Berkeadilan

Antara Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dengan kafe menghadapi suatu dilema, karena di satu sisi jika digratiskan semua, maka tentu ini akan merugikan pencipta atau pemegang hak cipta atau melanggar konsep hak ekonomi sebuah ciptaan. Karena jika dicari meta-norm atau makna dibalik tujuan pemberian hak ekonomi kepada pencipta dalam undang-undang adalah untuk terus mendorong kreativitas pencipta untuk menghasilkan karya-karya yang lebih bagus lagi.

Namun di sisi lain, jika hal ini terlalu membebani user seperti hotel dan kafe tentu nanti ciptaan sebagaimanapun bagusnya jika tidak diperdengarkan di hal layak, tidak akan terlalu berarti apa-apa. Oleh karenanya, perlu mencari jalan tengah yang berkeadilan bagi para pihak sebagai ius constituendum.

Dalam teori keadilan Jhon Rawls, yang dimaksud dengan keadilan tidak selalu sama rata atau sesuai dengan jasa sebagaimana didalilkan oleh Aristoteles, tapi keadilan juga dapat berbentuk kesepakatan para pihak yang berkepentingan. Salah satu jalan tengah yang bisa dilakukan adalah jika di hotel biasanya menggunakan tv berlangganan agar tidak membayar lagi royalty kepada yang pemilik hak siar, maka sama dengan pemutaran musik. Yang bisa dilakukan adalah apabila lagu atau musik diputar di hotel atau kafe maka dia diwajibkan menggunakan applikasi yang premium, sehingga nantinya putaran lagu ini bisa dikontrol mana yang paling banyak diputar dan yang paling sedikit atau tidak pernah sama sekali diputar. Sehingga hotel dan kafe berlangganan premium dengan harga yang tidak sama dengan premium peroangan, karena hotel dan kafe termasuk dalam layanan publik yang bersifat komersial.

Sehingga LMK menagih royalti kepada pemilik applikasi yang digunakan untuk memutar lagu tersebut. Namun, untuk live performace ini bisa langsung membayar royalty berdasarkan presentasi bayaran dari penyanyi. Semoga lagu dan musik kita semakin maju dan berkembang dengan regulasi yang berkeadilan. (*)

Advertisement
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkot Mataram Siapkan Tim Hukum Pertahankan Lahan Akses Jembatan Meninting

Pemkot Mataram Siapkan Tim Hukum Pertahankan Lahan Akses Jembatan Meninting

Lahan yang telah dibebaskan sejak 2012 dan kini digunakan untuk pembangunan Jembatan Meninting serta akses jalan tersebut menjadi objek seng

Menang Banding Sengketa Aset AMM, Pemkab Lobar Segera Lakukan Eksekusi, Pihak AMM Bersikeras Bersikeras Punya Dasar Tempati Lahan

Menang Banding Sengketa Aset AMM, Pemkab Lobar Segera Lakukan Eksekusi, Pihak AMM Bersikeras Bersikeras Punya Dasar Tempati Lahan

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat (Lobar) menegaskan kemenangan dalam upaya penyelamatan aset daerah lahan STIE AMM Mataram.

Digugat Rp 6,7 Miliar Bupati LAZ Sebut AMM Menghayal

Digugat Rp 6,7 Miliar Bupati LAZ Sebut AMM Menghayal

Bupati LAZ menilai gugatan serta tuntutan pihak manajemen AMM tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan mengada-ada.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer