Menutup Celah Audit Pesanan, Menakar Implikasi Putusan MK Nomor 28/2026 dalam Kasus Tipikor
LombokPost - Selama lebih dari satu dekade, ruang sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Indonesia kerap menyerupai "pasar tafsir" yang membingungkan.
Di satu sudut, terdakwa berdiri dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyatakan kerugian negara telah dikembalikan.
Di sudut lain, Jaksa Penuntut Umum melangkah gagah dengan hasil audit dari lembaga lain, entah itu BPKP atau Inspektorat yang menyodorkan angka kerugian berbeda, seringkali jauh lebih fantastis.
Dualisme ini bukan sekadar masalah teknis akuntansi, melainkan lubang hitam bagi kepastian hukum.
Namun, awal tahun 2026 ini, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memberikan jawaban tegas melalui Putusan Nomor 28/PUU-XXIV/2026.
Putusan ini bukan hanya sekadar dokumen hukum, melainkan "Veto Konstitusional" yang mengembalikan marwah BPK sebagai pemegang kunci tunggal dalam menetapkan kerugian negara.
Runtuhnya Rezim 'Dualisme Audit'
Selama ini, Aparat Penegak Hukum (APH) kerap berlindung di balik Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 (dan pembaruannya di SEMA No. 2 Tahun 2024).
SEMA tersebut seolah memberikan "cek kosong" bagi penyidik untuk memilih auditor mana pun yang dianggap paling kooperatif dengan konstruksi dakwaan mereka.
Dampaknya? Terjadilah apa yang sering dikeluhkan oleh para Penasihat Hukum sebagai cherry-picking atau "audit pesanan".
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
