Oleh: Slamet Wahyudi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak
LombokPost--Seorang mantan Presiden Amerika Serikat Stephen Grover Cleveland pernah mengatakan: “When more of the people’s sustenance is exacted through the form of taxation than is necessary to meet the just obligations of government and expenses of its economical administration, such exaction becomes ruthless extortion and a violation of the fundamental principles of free government.” Bahwasanya pemajakan yang berlebihan merupakan pelanggaran prinsip-prinsip dasar pemerintahan yang bebas, apakah pemajakan atas Subjek Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi Warga Negara Asing (SPDN OP WNA) juga bersifat worldwide income adalah merupakan sesuatu hal yang berlebihan?
Ada hal menarik dengan berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dimana khusus perubahan UU PPh terdapat pada pasal 111, yang diikuti dengan keluarnya Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2021 tentang perubahan Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 18/PMK.03/2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 81 Tahun 2025.
Yang menjadi objek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.
Frasa baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dikenai PPh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh. Bagaimana mungkin WNA diperlakukan sebagaimana mestinya WNI?
Inilah mengapa dalam beleid tersebut dimunculkan pengecualian bagi SPDN OP WNA, OP WNA yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri hanya dikenai PPh atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia. Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh WNA sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia,
Namun, hal ini harus memenuhi ketentuan:
1. memiliki keahlian tertentu; dan
2. berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
Keahlian Tertentu
WNA dengan keahlian tertentu meliputi tenaga kerja asing yang menduduki pos jabatan tertentu dan peneliti asing. Yang dipekerjakan oleh Pemberi Kerja, wajib memenuhi persyaratan mengenai :
a. penggunaan tenaga kerja asing yang dapat menduduki pos jabatan tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang ketenagakerjaan; atau
b. peneliti asing yang ditetapkan oleh menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang riset (Menristek/Kepala BRIN).
Adapun Kriterianya adalah berkewarganegaraan asing, memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau matematika, yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian yang diterbitkan oleh lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah Indonesia atau pemerintah asal tenaga kerja asing. Dan memiliki ijazah pendidikan; dan/atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, serta memiliki kewajiban untuk melakukan alih pengetahuan.
Berlaku selama 4 (empat) Tahun Pajak
Ketentuan pemberlakuan selama 4 (empat) Tahun Pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri. WNA dengan keahlian tertentu yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dapat dikenai PPh hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sepanjang jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak belum terlampaui dan mengajukan permohonan.
Pastinya jika sesuai ketentuan dan permohonan disetujui, pengenaan PPh dihitung sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sampai dengan berakhirnya jangka waktu 4 (empat) Tahun Pajak.
Contoh Pemberlakuan :
Mr. Hans Ronner merupakan seorang dosen biofisika asal Amerika Serikat. Pada tanggal 02 Januari 2025, Mr. Hans Ronner datang ke Indonesia dan mengajar selama 6 bulan di salah satu sekolah menengah atas (SMA) internasional di Indonesia dalam rangka membantu persiapan lomba olimpiade fisika internasional. Pada tanggal 01 Juli 2025, Mr. Hans Ronner menandatangani kontrak menjadi dosen biofisika di Universitas ABC di Indonesia selama 4 (empat) tahun.
Mr. Hans Ronner telah berniat untuk tinggal dan bekerja di Indonesia selama lebih dari 183 hari. Mr. Hans Ronner mendaftarkan diri menjadi Wajib Pajak di KPP yang wilayah kerjanya meliputi lokasi tempat tinggalnya pada tanggal 02 Januari 2025.
Untuk tahun pajak 2025, Mr. Hans Ronner memperoleh penghasilan dari 3 (tiga) sumber penghasilan, yaitu:
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!