LombokPost - Ada lema baru yang sedang banyak disebut akhir-akhir ini: makar. Dalam Kamus Bahasa Indonesia makar bermakna yang negatif salah satunya berarti menjatuhkan pemerintahan yang sah.
Saking berbahayanya makar ini maka diancam hukuman paling berat hukuman mati. Bahkan dalam kajian hukum pasal tentang makar sering ditafsirkan sebagai "permulaan pelaksanaan" dari kejahatan, bukan hanya sekedar percobaan biasa. Artinya, meski tindakan menggulingkan pemerintahan belum selesai dilakukan, pelaku sudah bisa dipidana berat.
Istilah ini banyak disebut mengikuti sebuah peristiwa pada bulan Syawal lalu. Pada acara halalbihalal pengamat, Saiful Mujani mengatakan mengingat parlemen sudah dikuasai oleh pemerintahan Prabowo maka untuk menggantinya tidak bisa menggunakan prosedural sebagaimana konstitusi. Maka hampir tidak mungkin menggunakan mekanisme impeachment (pemakzulan).
Baca Juga: Wapres Filipina Hadapi Pemakzulan Kedua, Tahun Lalu, MA Filipina Tolak Pemakzulan Sara
Untuk menggantikan Prabowo maka jalannya dengan rakyat mengkonsolidasikan diri untuk menjatuhkan Prabowo. Prabowo tidak bisa dinasehati maka satu-satunya jalan hanya dengan menjatuhkan dan ini merupakan jalan menyelamatkan bangsa.
Tindakan ini sebagai jawaban atas rencana Prabowo untuk mentertibkan pengamat sebagaimana data intelijen. Meskipun tidak dijelaskan apa maksud ditertibkan tersebut.
Dia mengaku tidak ada kata makar dalam pernyataannya. Ucapannya hanya ekspresi kebebasan berbicara, berpendapat, dan berkumpul yang dijamin dalam UUD. Ditambahkannya,dalam KUHP baru dikatakan makar bila tindakan fisik menyerang atau menciderai presiden, separatisme, dan lain-lain.
Baca Juga: Akhiri Polemik, Katib Aam PBNU: Tidak Ada Pemaksaan Mundur, Tidak Ada Pemakzulan Ketum Gus Yahya
Tidak ada kata 'makar' dalam pernyataan sikapnya. Pernyataan yang ada adalah ekspresi kebebasan berbicara, berpendapat dan berkumpul. Semua itu adalah hak politik sebagai warga negara, dijamin UUD.
Kata makar digunakan okeh staf KSP yang diposting di medsos mungkin salah paham atau tidak mengerti hak-hak politik warga negara. Baginya membicarakan kejatuhan presiden bahkan menjatuhkan presiden merupakan hak warganegara.
Semua mungkin masih ingat ketika Soeharto dijatuhkan pada tahun 1998 yang diawali demo berbagai lapisan masyarakat hingga Soeharto mundur dari posisinya. Dan tidak ada yang menyebut itu makar. Baginya demokrasi bukan hanya pemilu menjatuhkan presiden merupakan bentuk partisipasi politik.
Maka ada kata baru partisipasi politik. Apa itu? Damsar dalam bukunya (terbit pertama tahun 2010) mengutip Michael Rush dan Philip Althoft sebagai kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut serta menentukan pemimpin pemerintahan. Segala kegiatan warga negara yang mempengaruhi proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan umum termasuk dalam memilih pemimpin pemerintahan dapat digolongkan sebagai kegiatan partisipasi politik.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
