
Oleh: Sahril, S.H. (Ketua Umum Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Barat)
Polemik penolakan pengisian BBM jenis Pertalite terhadap kendaraan operasional pemerintah desa di sejumlah SPBU belakangan ini memunculkan pertanyaan mendasar tentang kepastian hukum.
Di satu wilayah kendaraan desa masih dapat mengisi Pertalite, sementara di wilayah lain justru ditolak dengan alasan merupakan kendaraan pemerintah yang tidak berhak menggunakan BBM bersubsidi.
Perbedaan perlakuan tersebut bukan sekadar persoalan pelayanan di SPBU, tetapi telah menyentuh aspek yang lebih fundamental, yakni kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Sebab, setiap kebijakan yang membatasi hak masyarakat maupun institusi pemerintahan semestinya memiliki dasar hukum yang jelas, tegas, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Baca Juga: Kades Ranjok Lombok Barat Ditolak saat Isi Pertalite Motor Dinas, Begini Penjelasan Pihak Pertamina
Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, setiap tindakan pemerintah maupun badan yang menjalankan fungsi pelayanan publik harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan.
Asas legalitas menjadi fondasi utama agar tidak terjadi tindakan yang melampaui kewenangan atau bahkan menimbulkan diskriminasi dalam penerapan kebijakan.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, apakah kendaraan operasional pemerintah desa memang secara hukum termasuk dalam kategori kendaraan pemerintah yang dilarang menggunakan Pertalite?
Jika ditelaah dari sistem hukum yang berlaku, pemerintah desa memiliki kedudukan yang berbeda dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




