Hari Anak Nasional 2026: Semua Setara, tetapi Sudahkah Semua Anak Riang Berwisata?
LombokPost - Setiap kali Hari Anak Nasional diperingati, perhatian publik hampir selalu tertuju pada isu pendidikan, perlindungan anak, kesehatan mental, hingga penggunaan gawai. Semua itu tentu penting. Namun, ada satu hak anak yang sering kali luput dari pembicaraan, yakni hak untuk bermain, berekreasi, mengenal budaya, dan menikmati ruang publik yang aman. Padahal, perjalanan wisata bukan sekadar aktivitas mengisi waktu libur, melainkan bagian dari proses anak belajar mengenal lingkungan, membangun rasa ingin tahu, memperkuat hubungan dengan keluarga, sekaligus membentuk pengalaman yang akan diingat hingga dewasa.
Ironisnya, ketika Indonesia sedang berlomba membangun sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional, perspektif anak justru belum menjadi arus utama dalam pengembangan destinasi wisata. Ribuan desa wisata tumbuh di berbagai daerah, kawasan strategis pariwisata terus dikembangkan, dan setiap daerah berlomba menghadirkan pengalaman wisata terbaik. Namun, hampir tidak pernah terdengar pertanyaan sederhana yang sesungguhnya sangat mendasar: apakah destinasi wisata kita sudah benar-benar dirancang dari sudut pandang anak?
Selama ini keberhasilan pariwisata lebih sering diukur melalui jumlah kunjungan wisatawan, lama tinggal wisatawan, tingkat okupansi hotel, maupun besarnya kontribusi terhadap perekonomian daerah. Ukuran-ukuran tersebut memang penting. Akan tetapi, pembangunan pariwisata belum banyak bertanya apakah anak merasa aman selama berwisata, apakah mereka memperoleh ruang bermain yang layak, apakah mereka dapat belajar dari perjalanan yang dilakukan, atau bahkan apakah mereka dipandang sebagai bagian penting dari pengalaman wisata itu sendiri.
Di sinilah sesungguhnya terdapat kekosongan paradigma dalam pembangunan pariwisata Indonesia. Kita relatif berhasil membangun destinasi yang ramah keluarga, tetapi belum sepenuhnya membangun ekosistem wisata yang ramah anak.
Kedua istilah tersebut sering dianggap sama, padahal memiliki makna yang berbeda. Destinasi ramah keluarga umumnya menyediakan paket wisata keluarga, area bermain, atau fasilitas hiburan bagi anak-anak. Sebaliknya, wisata ramah anak menempatkan anak sebagai subjek utama yang memiliki kebutuhan, hak, dan pengalaman wisata yang berbeda dengan orang dewasa. Anak tidak hanya membutuhkan tempat bermain, tetapi juga rasa aman, kesempatan belajar, ruang berekspresi, interaksi sosial, serta lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya.
Perkembangan pariwisata dunia memandang wisata ramah anak tidak lagi dipahami sekadar sebagai penyediaan fasilitas, melainkan sebagai sebuah ekosistem layanan (service ecosystem). Pengalaman wisata anak dibangun melalui keterhubungan berbagai unsur, mulai dari kualitas pelayanan, aktivitas yang sesuai dengan tahap perkembangan anak, makanan yang aman dan sehat, kenyamanan lingkungan, hingga keamanan dan aksesibilitas destinasi. Lebih jauh lagi, pengalaman tersebut tercipta melalui interaksi antara anak, orang tua, pengelola destinasi, pemandu wisata, masyarakat lokal, dan lingkungan wisata itu sendiri (Ciki, 2026).
Cara pandang seperti ini membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Wisata ramah anak tidak cukup diwujudkan dengan membangun taman bermain atau menambahkan wahana hiburan. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana seluruh sistem pelayanan dirancang dari perspektif anak.
Apakah jalur pejalan kaki aman? Apakah tersedia ruang laktasi dan toilet yang sesuai bagi anak? Apakah petugas memahami prosedur ketika anak terpisah dari keluarganya? Apakah informasi destinasi dapat dipahami oleh anak? Apakah aktivitas wisata juga memberi ruang bagi anak untuk belajar, berinteraksi, dan mengeksplorasi lingkungannya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut sesungguhnya mulai dijawab di berbagai destinasi atau objek wisata. Pengembangan wisata edukasi di Taman Mini Indonesia Indah, misalnya, menunjukkan bahwa wisata ramah anak memerlukan kebijakan kelembagaan yang berpihak kepada anak, standar pelayanan, sistem keamanan, fasilitas kesehatan, ruang bermain, hingga sumber daya manusia yang memahami perlindungan anak (Hasanah, 2024).
Di sisi lain, desa wisata juga mengingatkan bahwa pertumbuhan pariwisata tanpa tata kelola yang baik justru dapat meningkatkan risiko eksploitasi, kekerasan, dan berbagai bentuk kerentanan terhadap anak (Dewi, Darmawan & Pradikto, 2023). Karena itu, pengembangan wisata ramah anak tidak cukup hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membutuhkan kebijakan, kualitas sumber daya manusia, pelibatan masyarakat, dan sistem perlindungan anak yang berjalan secara terpadu.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
