
LombokPost - Di tengah musim panen tahun ini, hubungan petani tebu dan satu-satunya industri gula di Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, sedang diuji. Aksi petani membawa tuntutan kenaikan harga tebu dari sekitar Rp550.000 menjadi Rp600.000 hingga Rp700.000 per ton, disertai keberatan atas kenaikan biaya penggarapan lahan HGU dan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perselisihan tersebut menyentuh masa depan kawasan tebu Dompu karena petani, pabrik, desa, dan pemerintah telah terhubung dalam satu mata rantai ekonomi.
Keterangan dari sejumlah petani yang menjadi responden riset pertanian tebu di Pekat menunjukkan bahwa sikap di tingkat akar rumput tidak sepenuhnya seragam. Sebagian mendukung aksi semacam itu diantaranya karena biaya pembersihan ratoon, penanaman, pupuk, penebangan, angkutan, dan bahan bakar terus meningkat, sedangkan sebagian lain memilih tidak ikut dan mempertanyakan waktu unjuk rasa yang berlangsung ketika panen sedang berjalan.
Perbedaan itu memperlihatkan perlunya pembicaraan berbasis data agar tuntutan petani tidak berubah menjadi tekanan sepihak dan perusahaan tidak menutup diri terhadap beban produksi yang benar-benar naik.Permintaan kenaikan harga karena itu patut dihitung secara terbuka, termasuk dengan membandingkan pola kemitraan antardaerah secara utuh.
Pedoman pembelian tebu 2024 mencatat harga pada rendemen tujuh persen sebesar Rp690.000 per ton di Jawa, Rp540.000 di Lampung, Rp620.000 di Sulawesi Selatan, dan Rp510.000 di Gorontalo. Angka tersebut tidak dapat dipindahkan begitu saja ke Pekat karena harga tebu juga dipengaruhi rendemen, biaya produksi, jarak angkut, fasilitas kebun, pasar, dan kemampuan industri.
Petani Pekat menerima beberapa dukungan yang tidak selalu diperoleh petani di daerah lain. Perusahaan selama ini juga ikut mengeraskan sebagian jalan produksi, memberikan bibit, serta menyalurkan pinjaman untuk rawat ratoon dan persiapan lahan yang dibayar melalui pemotongan setelah tebu digiling. Nilai bantuan tersebut harus dihitung ketika membandingkan penerimaan petani Pekat dengan petani daerah lain yang membiayai sendiri semua kebutuhan kebunnya.
Pekat juga mempunyai keuntungan alam dan lokasi. Tebu tumbuh di tanah vulkanik sekitar kaki Gunung Tambora, rendemennya dikenal cukup baik, dan banyak kebun berada sangat dekat dengan pabrik sehingga biaya angkut serta risiko susut lebih rendah. Pembicaraan harga karenanya harus memakai penerimaan bersih per hektare.
Perusahaan tetap berkewajiban membuka dasar penetapan harga secara terang. Petani berhak mengetahui hubungan antara rendemen, harga gula, biaya penggilingan, biaya angkut, potongan pinjaman, dan nilai fasilitas kemitraan dengan harga yang mereka terima. Petani juga perlu menyajikan catatan biaya yang dapat diperiksa.
Waktu aksi yang berlangsung pada pertengahan musim panen menimbulkan pertanyaan di kalangan petani sendiri. Sebagian petani tidak ikut karena menganggap perundingan harga semestinya dilakukan sebelum panen, saat pabrik dan petani belum terdesak oleh tebu yang harus segera ditebang dan digiling. Mereka menduga aksi itu merupakan upaya mencoba kekuatan tawar, apalagi didukung anggota DPRD Dompu yang juga petani tebu.
Dukungan politik tidak dengan sendirinya membuat tuntutan keliru, tetapi kepentingan pribadi pejabat harus dinyatakan secara terbuka. Anggota DPRD yang mempunyai kebun tebu dapat memperjuangkan kepentingan petani sepanjang data, posisi usaha, dan manfaat yang mungkin diterimanya diketahui publik. Keterbukaan menjaga kewenangan politik agar tidak menjadi alat tekanan bisnis.
Persoalan kedua menyangkut lahan Hak Guna Usaha seluas ribuan hektare yang berada dalam penguasaan perusahaan. Sebagian lahan belum dikelola optimal, walaupun perusahaan tetap menanggung kewajiban pajak atas HGU tersebut, antara lain karena adanya gesekan dengan peternak yang melepas sapi, kerbau, dan kambing. Ternak lazim dilepas di Pekat sehingga perluasan kebun dan ruang penggembalaan memerlukan pengaturan daerah.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




