BPMP NTB Dorong Peningkatan Kualitas Data Satuan Pendidikan

MATARAM--Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) NTB menyelenggarakan Diseminasi Pemanfaatan Dapodik Tahun 2022. Kegiatan ini dalam rangka mendorong satuan pendidikan meningkatkan kualitas data.

“Mulai dari rapat koordinasi, sosialisasi strategi hingga pendampingan dapodik bagi operator dinas pendidikan dan operator sekolah,” terang Kepala BPMP NTB Muhammad Irfan, Jumat (16/9).

Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola Kemendikbudristek, yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.

Mengacu Permendikbud Nomor 79 tahun 2015, Dapodik telah menjadi satu-satunya acuan data yang digunakan Kemdikbudristek dalam setiap kebijakan-kebijakannya baik yang terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK), Program Sekolah Penggerak, Rapor Pendidikan ataupun program Kemdikbudristek lainnya.

Karenanya, kualitas data di dalam dapodik akan menentukan tingkat keberhasilan Kebijakan Merdeka Belajar. Meningkatkan kualitas data dapodik menjadi tanggung jawab bersama.

“Ada BPMP NTB, dinas pendidikan dan satuan pendidikan perlu berkolaborasi untuk terus melakukan perbaikan,” jelas dia.

Penyajian data yang akurat diyakini dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Ada sejumlah catatan penting, dalam rangka peningkatan kualitas data di dapodik. Seperti; dinas pendidikan perlu melakukan screening berdasarkan rapor pendidikan, untuk mengidentifikasi satuan pendidikan yang tidak aktif.

“Jika tidak aktif melakukan sinkronisasi selama empat semester berturut-turut maka perlu dilakukan penonaktifkan di sistem dapodik,” kata Irfan.

Ia juga mengungkapkan, data progres sinkronisasi dapodik tiap kabupaten di NTB sampai hingga 8 September, masih banyak yang belum mencapai 100 persen.

Kabupaten Bima masih diangka 99 persen, diikuti Lombok Timur 98 persen, dan Sumbawa, Lombok Tengah dan Dompu masing-masing mencapai 97 persen. Sumbawa Barat dan Kota Bima, progressnya menyentuh 96 persen. Lombok Utara 95 persen. Lombok Barat 93 persen dan terakhir Kota Mataram 89 persen.

“Adanya kabupaten yang belum mencapai 100 persen, menunjukkan adanya satuan pendidikan yang perlu diverifikasi apakah masih aktif beroperasi atau terkendala dalam melakukan sinkronisasi,” pungkasnya. (yun/r10)